Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI

Selasa, 17 Agustus 2010 0 komentar
Jakarta, Senin, 16 Agustus 2010
PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
HUT KE-65 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
DI DEPAN SIDANG BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2010


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Yang saya hormati, saudara ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara,
Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan-badan dan organisasi internasional,
Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,

Marilah kita bersama-sama, sekali lagi, memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, di bulan Ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini, kita dapat menghadiri Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa, kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Semoga Ibadah kita di Bulan Ramadhan ini, diterima oleh Allah SWT.

Pidato ini juga merupakan Pidato Kenegaraan saya yang pertama pada masa bhakti Kabinet Indonesia Bersatu II, yang juga tahun pertama dalam Pembangunan Nasional 5 Tahunan 2010-2014.

Selain kita merayakan Hari Kemerdekaan tepat di bulan Ramadhan, forum ini adalah Sidang Bersama yang pertama, yang dilaksanakan di era reformasi. Sungguh ini merupakan hari yang istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia, karena para anggota DPR-RI dan DPD-RI, telah meletakkan tradisi baru dalam perkembangan demokrasi, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Saudara-saudara,
Besok, Republik Indonesia akan genap berumur 65 tahun. Insya Allah, segenap rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air akan bersama-sama merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan adalah berkah dan anugerah yang sangat sakral, karena kita mendapatkannya tidak melalui pemberian. Kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan. Kita merebut dan menyatakannya kepada dunia, karena kita percaya bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itulah esensi kemerdekaan kita.

Proklamasi kemerdekaan yang disampaikan Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya dua bulan setelah Piagam PBB dilahirkan di San Fransisco, selamanya mengubah nasib bangsa kita. Dengan satu dokumen singkat yang hanya berisi dua kalimat itu, bangsa Indonesia meninggalkan masa lalu yang suram, dan membuka lembaran sejarah baru yang penuh harapan.

Dengan pernyataan proklamasi yang sederhana itu, bangsa Indonesia mengumumkan eksistensinya sebagai negara Indonesia yang berdaulat. Dan kita menjadi pelopor dalam tatanan dunia baru, yang dibangun di atas reruntuhan Perang Dunia II.

Ingat, perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah salah satu revolusi yang paling menakjubkan di abad ke-20. Ini adalah suatu revolusi yang bukan saja menuntut kemerdekaan dan kedaulatan, namun juga menuntut kebebasan, emansipasi dan kerakyatan. Revolusi Indonesia, yang lahir bersamaan dengan lahirnya dunia baru pasca-Perang Dunia II, segera menjadi inspirasi bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Pernyataan kemerdekaan yang kita umumkan kepada dunia, ikut menyalakan api perlawanan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika kepada penjajahan, dan menghasilkan arus dekolonisasi yang mengubah peta politik dunia.

Oleh karena itu, marilah kita syukuri kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini adalah hasil nyata dari pengorbanan tanpa pamrih pejuang bangsa yang penuh keringat, air mata, dan darah mereka. Walaupun kini mereka telah tiada, semangat mereka tetap hidup di hati sanubari bangsa Indonesia untuk selamanya. Jasa dan pengorbanan mereka tidak pernah pudar, namun justru semakin menyinari kehidupan bangsa kita.

Arti kemerdekaan kita di Abad ke-21, juga mempunyai dimensi yang lebih luas dan kompleks. Dulu, seringkali orang berbicara mengenai “kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan”. Semua itu masih tetap penting dan relevan, dan merupakan bagian dari agenda besar kita. Namun, kini, bangsa kita juga berjuang demi kemerdekaan yang membebaskan kita dari korupsi, dari diskriminasi, dari tindakan anarkis, dan dari ekstremisme serta terorisme.

Di atas semua itu, peringatan tentang hari kemerdekaan juga mengingatkan kita pada satu dalil penting, hakikat dari kemerdekaan adalah, bahwa nasib bangsa berada di tangan kita sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul di Asia, atau menjadi sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh? Apakah Indonesia akan semakin bersatu dan kokoh, atau menjadi lemah dan terpecah belah? Semua itu sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan, dan tanggung-jawab kita sendiri. Kalau kita gagal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita berhasil, itu sepenuhnya karena jerih payah kita sendiri.

Saudara-saudara dan hadirin sekalian yang saya muliakan,
Alhamdulillah, setelah 65 tahun merdeka, setelah tiga peralihan generasi, dan setelah mengalami berbagai gejolak dan pasang surut, bangsa Indonesia memasuki Abad ke-21 dalam kondisi yang lebih kokoh. Selama tahun 1998 sampai dengan 2008, bangsa Indonesia telah melalui proses Reformasi Gelombang Pertama dengan selamat, meskipun sarat dengan tantangan dan persoalan yang berat.

Dalam sepuluh tahun pertama reformasi itu, kita telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi. Kita telah membongkar dan membangun, kita telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar dalam kehidupan politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Kita telah melakukan tiga pemilu yang jujur dan adil. Kita mempunyai badan legislatif yang sangat independen. Kita telah menciptakan sistem check and balance yang sehat antara lembaga legislatif, eksekutif dan judikatif. TNI kembali menjadi tentara profesional, tidak lagi berpolitik dan berbisnis. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat kini terjamin. Undang-undang yang diskriminatif telah dihapuskan.

Dalam periode itu, kita juga telah melaksanakan proses desentralisasi yang sangat ekstensif. Kita juga menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung di seluruh Indonesia. Kini, seluruh gubernur, bupati, walikota di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. Hasilnya, peta politik Indonesia telah berubah secara fundamental. Pelaksanaan demokrasi langsung ini mengubah banyak hal. Kini, rakyatlah yang berdaulat, bukan lagi sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat.

Yang menakjubkan, proses politik yang sangat rumit ini berlangsung dalam waktu relatif singkat, dan tanpa menimbulkan gejolak atau guncangan sosial yang serius, kecuali pada periode awalnya. Tanpa kita sadari, proses ini telah mengubah secara mendasar praktik demokrasi di negeri ini. Kini, Indonesia dikenal sebagai negeri demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Tidak mengejutkan bila ada yang mengatakan bahwa ini sesungguhnya adalah revolusi diam-diam, atau “the quiet revolution”.

Dalam sepuluh tahun pertama, kita juga telah menyelesaikan konflik di Aceh, dan melakukan reformasi politik di Papua. Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik. Kita juga terus membangun perdamaian yang berkelanjutan di daerah-daerah pasca-konflik.

Kita telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 13 persen di tahun 1998, menjadi 6 persen di tahun 2008. Dalam proses yang terus berkembang ini, ekspor non-migas Indonesia menembus US$100 miliar, APBN menembus 1000 triliun rupiah, cadangan devisa Indonesia kini mencapai lebih dari US$78 miliar, rupiah terus stabil, angka kemiskinan terus menurun, credit rating Indonesia terus membaik, dan rasio hutang atas PDB turun secara signifikan, kini mencapai 27,8 persen, salah satu yang terendah dalam sejarah Indonesia. Dan, yang paling penting, bangsa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang semakin kuat.

Kita juga terus giat melaksanakan amanah rakyat untuk memberantas korupsi. Program anti-korupsi kita lakukan secara sistemik, berkesinambungan, mulai dari atas, top-down, dan tanpa pandang bulu. Sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, perjuangan anti-korupsi di negeri ini akan terus menghadapi tantangan dan resistensi. Namun, kita tidak akan patah semangat; kita akan terus berikhtiar, karena kita semua ingin melihat korupsi terkikis habis dari bumi Indonesia.

Hasil dari semua ini, bangsa Indonesia mengalami reformasi besar, juga sebuah transformasi total. Indonesia kini lebih utuh, lebih aman, lebih kuat ekonominya, lebih damai, lebih dinamis dan lebih demokratis.

Bukti pembanding dari semua ini tidak sulit kita temukan:
Pada saat dunia dirundung oleh krisis finansial yang begitu dahsyat pada tahun 2008 dan tahun 2009, pada saat dunia mengalami kontraksi pertumbuhan, ekonomi Indonesia justru tetap tumbuh sebesar 6.0 persen pada tahun 2008 dan 4,5 persen pada tahun 2009, pertumbuhan ketiga tertinggi di antara G-20, setelah Tiongkok dan India.

Pada saat banyak demokrasi di dunia runtuh dan rapuh, demokrasi Indonesia justru semakin stabil, semakin mapan, dan semakin mengakar. Dan pada saat konflik semakin berkecamuk di belahan dunia lain, persatuan dan perdamaian semakin kokoh di bumi Nusantara.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pekerjaan besar kita belum selesai. Masalah-masalah bangsa bukannya semakin berkurang, namun justru berkembang semakin kompleks. Di samping banyak capaian dan prestasi yang sangat membesarkan hati, Reformasi Gelombang Pertama juga banyak mengalami hambatan dan kekurangan, dan juga masih menyisakan sejumlah persoalan, yang di samping semuanya menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua, juga menjadi misi sejarah berikutnya.

Dengan sukses pemilu nasional tahun lalu, kita kini telah memasuki Reformasi Gelombang Kedua. Reformasi Gelombang Kedua mempunyai aspek ganda: perubahan dan kesinambungan, change and continuity. Tujuan Reformasi Gelombang Kedua bukan untuk mengubah haluan, namun untuk mempertegas haluan. Bukan untuk memperlambat, namun justru untuk memacu laju perubahan.

Dengan landasan yang ada, sudah saatnya Indonesia tidak lagi hanya berjalan, namun justru harus berjalan lebih cepat dan mulai berlari. Dan sudah saatnya kita bukan menjadi macan kandang, namun menjadi negara yang memiliki daya saing yang tinggi di pentas global.

Karena itulah, dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II, kita telah mengidentifikasi berbagai sumbatan, de-bottlenecking atas peraturan perundangan yang menghambat. Kita benahi kerumitan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan tanah dan tata-ruang. Kita benahi peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur untuk memperbaiki iklim investasi.

Kita juga merevisi peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat kerja sama pemerintah dan swasta, dalam pembangunan proyek infrastruktur. Dan, karena demokrasi di manapun sering mengakibatkan sindrom pemikiran jangka-pendek, atau short-term-ism, kita telah berhasil menyusun arah pembangunan dalam 5 hingga 20 tahun ke depan.

Dalam lima tahun mendatang, kita telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-2, sebagai pedoman pembangunan pada periode tahun 2010-2014. Dalam RPJMN itu, kita tetapkan dengan konkrit berbagai sasaran pembangunan yang ingin kita capai. Kita tetapkan sejumlah prioritas nasional. Mulai dari reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

Kita tetapkan pula prioritas di bidang infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup, pengelolaan bencana, serta pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik. Dan, yang tidak kalah pentingnya, adalah kebudayaan dan inovasi teknologi. Selain itu, kita tetapkan pula prioritas lainnya di bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di bidang Ekonomi, serta di bidang Kesejahteraan Rakyat.

Karena itulah, untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, saya telah menerbitkan dua Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dan tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Saudara-saudara,
Segala upaya percepatan, debottlenecking ini akan sia-sia kalau kita tidak melakukan perubahan yang paling hakiki, perubahan cara-pandang. Apakah di Eropa, di Timur Tengah, di Afrika, atau di Amerika Latin, tidak ada bangsa yang berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara pandang, perubahan mind-set.

Perubahan cara pandang ini benar-benar diperlukan, kalau kita ingin mengatasi tantangan-tantangan yang begitu berat di hadapan kita. Kita masih menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, dan karenanya kita perlu terus secara kreatif dan cekatan mendapatkan peluang untuk meningkatkan pembangunan yang pro-pertumbuhan, pro-growth, pro-lapangan kerja pro-job, pro-penurunan kemiskinan, pro-poor, dan pro-lingkungan pro-environment.

Kita masih harus terus mendorong reformasi birokrasi, sehingga pegawai negeri benar-benar menjadi agen perubahan dalam menciptakan tata-kelola pemerintahan yang baik, good governance. Melalui upaya itu, kita mendorong terciptanya birokrasi pemerintah yang lebih responsif, transparan dan akuntabel.

Kita masih harus menggalakkan pembangunan infrastruktur, yang sejujurnya selama ini masih kurang memuaskan. Tantangan besar bagi kita adalah, bagaimana menggalang dana investasi yang cukup besar, yang kita butuhkan setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kepastian hukum dan iklim investasi yang baik, yang terus semakin kita tingkatkan, diharapkan memberi dampak yang besar bagi penggalangan dana untuk infrastruktur ini.

Kita masih harus mengawal dan membangun proses demokrasi dan desentralisasi yang begitu pesat perkembangannya, agar dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dan kapabel. Kita juga masih harus memberantas mafia hukum yang terus menggerogoti keadilan, dan menyengsarakan rakyat kita. Kita harus menuntaskan pekerjaan berat memberantas korupsi, yang nampaknya masih kita jumpai di berbagai jajaran pemerintahan, lembaga negara dan dunia usaha.

Ini semua adalah pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dalam Reformasi Gelombang Kedua. Sebuah tantangan yang tidak ringan, tetapi insya Allah kita bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, saya mengajak segenap komponen bangsa, mari kita atasi dan tuntaskan bersama-sama pekerjaan rumah kita itu.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Dalam menjalankan amanah rakyat lima tahun mendatang, saya bersama Wakil Presiden telah menetapkan program 100 hari, program satu tahun, dan program lima tahun ke depan. Dalam visi pembangunan kita ke depan, ada tiga pilar utama yang harus kita bangun secara bersamaan.

Pilar pertama adalah kesejahteraan atau prosperity. Prinsip dasar kita adalah “Pembangunan untuk Semua”, Development for All. Tidak ada gunanya pembangunan kalau rakyat semakin termarginalkan. Tidak ada gunanya pertumbuhan kalau jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Oleh karena itulah, kita mengusung pembangunan yang inklusif, untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun di desa.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, yang baru saja kita laksanakan, jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 237, 6 juta jiwa, atau bertambah 32,5 juta dari jumlah penduduk tahun 2000.

Jumlah penduduk yang semakin besar ini tentu membawa tantangan bagi kita untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur, dan memberikan pelayanan publik. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDGs) yang telah kita sepakati. Ke depan kita harus sungguh mengelola pertumbuhan penduduk kita. Program Keluarga Berencana untuk menciptakan keluarga sehat dan sejahtera harus benar-benar berhasil.

Dalam rangka memperluas dan memperdalam cakupan pembangunan di bidang kesejahteraan, program-program pro-rakyat terus kita alirkan dengan jumlah yang lebih besar dan persebaran yang lebih luas. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah, terus kita perluas. Jangkauan pelayanan kita tambah, utamanya bagi para pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Melalui anggaran yang berkelanjutan, dalam lima tahun ke depan sampai 2014, kita sediakan dana Rp100 triliun, atau Rp20 triliun setiap tahunnya bagi kepentingan KUR. Kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental dapat menurunkan kemiskinan.

Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, ekonomi Indonesia harus tumbuh lebih tinggi. Pada 2014, pemerintah mencanangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 sampai 7,7 persen. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat, kita optimistis dapat mencapai target itu.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan menurunkan tingkat pengangguran. Dalam empat tahun ke depan, kita menargetkan 10,7 juta lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8-10 persen pada akhir 2014.

Target tersebut bisa kita capai dengan antara lain meningkat-kan investasi, baik investasi lokal maupun investasi asing. Kita ingin memberi jaminan kepada para investor untuk memperoleh kemudahan. Kita harus memastikan, bahwa investasi itu dapat menggerakkan perekonomian nasional yang mampu menyejah-terakan rakyat kita.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan makro-ekonomi yang terukur dan prudent. Pemerintah juga telah melakukan sinergi dalam penyusunan APBN dan APBD yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan. Kita juga terus meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi di antara pemerintah pusat dan daerah, dalam pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Dalam kaitan dengan tingkat penyerapan anggaran pada APBN, pemerintah ingin agar dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran, utamanya melalui penyeimbangan rasio di antara anggaran untuk pengeluaran rutin dan anggaran untuk kegiatan pembangunan. Dalam rapat kerja di Bogor awal bulan ini, saya telah menekankan agar APBN dan APBD lebih banyak terserap untuk belanja pemerintah yang dapat menstimulasi pertumbuhan, seperti infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Kita juga perlu memastikan bahwa anggaran tidak terlalu banyak terserap untuk biaya rutin, biaya administrasi, serta belanja barang yang kurang produktif.

Di sisi lain, sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan ekonomi Indonesia harus pula mengatasnamakan masalah lingkungan di dalam strateginya, melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi, terus kita perbaiki melalui berbagai kebijakan seperti rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai, pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan, pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK), dan pengendalian pencemaran.

Saudara-saudara,
Pilar kedua yang perlu kita bangun bersama adalah demokrasi. Ke depan, kita harus dapat memastikan bahwa tradisi demokrasi yang kita tumbuhkan, dapat menghasilkan sebuah keseimbangan di antara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum.

Kebebasan dan penghormatan kepada hukum adalah dua sisi dari mata uang yang sama dari demokrasi. Itulah sebabnya, kebebasan yang mengabaikan penghormatan kepada hukum hanya akan menghasilkan instabilitas dan kekacauan. Ke depan, marilah kita mengambil tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa demokrasi kita akan terus tumbuh, justru karena sama-sama ditopang oleh kebebasan dan supremasi hukum.

Demokrasi kita juga berkembang dalam konteks politik yang khas. Negara kita menganut sistem presidensial, namun demokrasi kita berkembang di atas landasan multi-partai. Sangat jelas, ini membawa tantangan tersendiri. Strategi demokrasi yang kita pilih pada dasarnya mencoba menegaskan bahwa sistem presidensial harus diperkuat di atas landasan sistem kepartaian yang sehat dan kontributif. Oleh karena itu, demokrasi multi-partai yang kita miliki saat ini, haruslah makin mampu menghasilkan proses-proses politik yang tidak saja demokratis namun juga efektif. Sistem multi-partai dan presidensial yang telah kita kukuhkan dalam konstitusi, UUD 1945, haruslah membawa kemaslahatan bagi rakyat.

Memang, kita perlu menjaga asas kemajemukan dalam berpolitik. Namun, kita juga perlu memastikan bahwa kita mampu mengelola kemajemukan itu. Dalam sistem politik demokrasi yang sehat dan produktif, kemajemukan harus dapat menjadi kekuatan pendorong, the driving force, sebuah kemajuan, bukan sebaliknya, menjadi penghalang.

Oleh karena itu, ke depan, mari kita bangun sebuah sistem politik yang lebih baik dan lebih tepat bagi upaya bersama kita memperkuat sistem presidensial. Kita jaga demokrasi multi-partai, namun dengan kesadaran yang utuh, bahwa sistem presidensial tidak hanya harus ditegakkan, namun juga diperkuat.

Setelah melalui sepuluh tahun Reformasi Gelombang Pertama, konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi telah berhasil melewati masa-masa yang paling sulit. Setelah didera oleh krisis multidimensional, bangsa Indonesia telah bangkit kembali. Kini, Indonesia bukan hanya telah pulih dari krisis moneter, namun telah menjadi negara demokrasi yang sangat dinamis.

Walaupun demikian, seperti juga saudara-saudara, saya sangat prihatin dan mencemaskan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan ini berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita. Adalah sangat dimengerti, bahwa diperlukan biaya untuk kegiatan politik seperti ini. Namun, di samping sumbernya harus legal, besarnyapun tidak melampaui batas kepatutannya.

Kita juga mencatat, pemilihan umum kepala daerah di sejumlah wilayah diwarnai oleh praktik-praktik tidak terpuji. Mulai dari praktik politik uang hingga terjadinya aksi-aksi anarkis. Kita semua mengetahui bahaya dari praktik-praktik buruk ini terhadap integritas demokrasi kita. Meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat.

Dalam pernyataan yang lebih umum, ke depan, marilah kita tingkatkan kualitas demokrasi, pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Kita juga, di pihak lain, harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik yang diamanahkan oleh konstitusi kita, UUD 1945, tetap terjaga eksistensinya. Seraya mendorong penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, kita mesti memperkokoh sistem presidensial, eksistensi NKRI, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Selain kesejahteraan dan demokrasi, pilar pembangunan ketiga adalah keadilan. Tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi kita akan terpasung. Keadilan harus dihadirkan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

Maknanya, keadilan harus diberikan untuk semua, justice for all. Meskipun demikian, hukum harus pula menimbang rasa keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus terus kita perjuangkan dan wujudkan. Itulah pentingnya penegakan hukum yang fair, yang tidak menaruh toleransi terhadap praktik mafia hukum dalam bentuk apapun.

Untuk menjawab permasalahan mendasar tersebut, kita telah melakukan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum. Beberapa kasus yang diduga melibatkan praktik mafia hukum telah, sedang, dan terus ditangani secara serius. Ke depan, adalah sangat penting untuk terus mengupayakan pemberantasan praktik mafia yang menjauhkan hukum dari keadilan. Kedepan, langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan harus diikuti dengan pembenahan pranata hukum yang lebih sistemik.

Selaku Presiden, saya juga memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, dan efektivitasnya mesti semakin ditingkatkan. Kita semua berkepentingan untuk menghentikan segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan birokrasi negara. Kita juga harus memastikan, bahwa praktik-praktik kolusi antara pejabat negara dan pengusaha, yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan negara, dapat terus dicegah dan diberantas.

Saudara-saudara,
Pada kesempatan yang baik ini, masih dalam kaitan membangun kehidupan yang demokratis dan berkeadilan, saya ingin menggarisbawahi perlunya kita terus menjaga dan memperkuat persaudaraan, kerukunan dan toleransi kita sebagai bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih menjumpai kasus-kasus yang tidak mencerminkan kerukunan, toleransi dan sikap saling menghormati di antara komponen masyarakat kita yang berbeda dalam identitas, baik yang menyangkut agama, etnis, suku dan kedaerahan.

Keadaan demikian tidak boleh kita biarkan. Kita ingin setiap warga negara dapat menjalani kehidupannya secara tenteram dan damai, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Inilah sesungguhnya falsafah “hidup rukun dan damai dalam kemajemukan”. Inilah sesungguhnya makna utuh dari Bhinneka Tunggal Ika yang kita anut dan jalankan.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan,
Tantangan Indonesia sekarang dan ke depan adalah bagaimana bangsa kita dapat beradaptasi dengan perubahan jaman. Dunia tempat kita berpijak telah banyak berubah, dan akan terus berubah. Dulu, Bung Hatta pernah melukiskan tantangan politik luar negeri sebagai “mendayung di antara dua karang”, dalam arti antara Blok Barat dan Blok Timur. Kini, saat persaingan Blok Barat dan Blok Timur sudah hilang, diplomasi Indonesia di Abad ke-21 menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks, ibarat “mengarungi samudera yang penuh gejolak”.

Dalam dunia yang masih mencari bentuk ini, kita terus berpegang teguh pada politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional. Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, kita terus berjuang untuk keadilan dan perdamaian dunia. Kita terus mengobarkan semangat nasionalisme yang sejuk, terbuka, moderat, toleran, dan penuh persahabatan. Kita terus mengobarkan internasionalisme yang mengedepankan kerja sama dan kemitraan. Mari kita lakukan ini dengan sebuah keyakinan, bahwa semakin banyak kawan, sahabat, dan mitra, maka negara kita akan semakin aman, makmur dan kuat.

Dan dalam konstelasi dunia yang sedang berubah dengan pesat, kita kini dapat menempuh “politik luar negeri ke segala arah”, atau “all directions foreign policy”. Kita dapat mempunyai “sejuta kawan, tanpa musuh”, “a million friends, zero enemy”.

Yang jelas, ruang gerak Indonesia di pentas internasional semakin besar. Potensi Indonesia untuk berkontribusi terhadap masalah-masalah kawasan dan global, juga semakin terbuka lebar. Sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN, kita dapat memantapkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di Asia Tenggara dan juga di kawasan Asia Pasifik. Sebagai anggota G-20, kita dapat membantu mereformasi arsitektur perekonomian dunia, serta dapat berkontribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berimbang dan berkelanjutan. Sebagai anggota OKI, kita dapat terus menyuarakan jati diri Islam yang moderat, terbuka, toleran, dan modern. Kita juga secara konstruktif dapat menjembatani antara Islam dan Barat.

Sebagai anggota United Nations Climate Change Conference (UNCCC), kita juga menjadi pelopor dalam upaya penyelamatan bumi dari perubahan iklim. Sebagai anggota PBB, kita terus memperjuangkan pencapaian tujuan pembangunan milenium, Millennium Development Goals, agar tercapai sesuai target pada tahun 2015, atau 5 tahun dari sekarang. Dan, sebagai negara yang sejak awal menjunjung pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama, kita dapat berkontribusi untuk terciptanya kerukunan antar-peradaban, “harmony among civilizations”, di Abad ke-21.

Kita juga hadir di wilayah-wilayah konflik sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa, seperti di Lebanon dan di Kongo. Itulah tekad dan komitmen kita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi.

Indonesia juga memiliki komitmen dan rencana aksi untuk mengurangi emisi karbon kita di tahun 2020 sebesar 26 persen dari perkiraan emisi karbon kita di tahun itu. Ini sejalan dengan komitmen pembangunan ekonomi kita, yakni pembangunan berkelanjutan yang tidak saja meningkatkan laju pertumbuhan dan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan, akan tetapi juga ramah lingkungan.

Kita menyadari, di Abad ke-21, politik bebas aktif saja tidak cukup. Kita harus menjalankan diplomasi bebas, aktif, dan transformatif. Kita harus meningkatkan kinerja diplomasi bebas aktif agar lebih berorientasi pada penciptaan peluang, karena dalam era G20, dalam era globalisasi, inilah saatnya Indonesia semakin mendunia. Inilah saatnya prestasi, produk, budaya, dan ide-ide Indonesia semakin menjadi bagian dari dinamika di tingkat global. Yang penting, kita harus terus menjalankan politik luar negeri bebas aktif secara konsisten, tidak terombang-ambing oleh kepentingan orang lain, namun tetap berjangkar pada prinsip dan kepentingan nasional kita sendiri.

Dengan kepercayaan-diri yang kokoh, kita yakin bahwa kita tetap dapat berdiri tegak di tengah arus perubahan yang deras, justru karena kita mampu menjunjung tinggi empat pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin menjadi bangsa yang maju dan sejahtera di Abad ke-21 ini, di atas jatidiri dan kebangsaan kita.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengakhiri Pidato Kenegaraan ini, saya mengajak segenap pimpinan dan anggota DPR-RI dan DPD-RI untuk memperkokoh tekad kita dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya sungguh berharap kepada para anggota Dewan Yang Terhormat, untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan proses dan kualitas pembangunan yang telah berjalan selama ini. Saya juga sungguh bersyukur, kerja sama antara pemerintah, DPR dan DPD selama ini, sangatlah baik. Ke depan, kita ingin kerja sama ini terus meningkat. Kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang sama—sesuai tugas dan fungsinya—untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mari kita sikapi hasil-hasil pembangunan secara lebih wajar dan proporsional. Memang, masih banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Namun, sesungguhnya telah banyak pula prestasi pembangunan yang berhasil kita raih.

Itu semua adalah keberhasilan kita bersama, utamanya keberhasilan rakyat Indonesia yang telah memilih kita untuk memikul amanah mereka. Marilah kita laksanakan amanah yang diberikan rakyat kepada kita dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab, sebagaimana mereka memberikan kepercayaan itu dengan tulus kepada kita.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, melimpahkan rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua, dalam membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan bermartabat.

Dirgahayu Republik Indonesia!
Terima kasih,

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


Jakarta, 16 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Berita Sekitar Masalah Hukum

Jumat, 06 Agustus 2010 0 komentar


Sosialisasi UU KIP tanggung jawab Kemkominfo, bukan komisi
Yudi Rahmat
Abdul Rahman (Foto: disnak.jabarprov.go.id)
Jakarta - Komisioner Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma'mum mengakui kurangnya sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik mengakibatkan masih banyaknya badan publik pemerintah maupun badan publik non pemerintah yang belum optimal merespon pemberlakukan undang-undang tersebut
"Karena Komisi Informasi Pusat fungsinya penyelesaian sengketa. Secara prinsip kita tidak punya tupoksi khusus melakukan sosialisasi keterbukaan informasi publik," katanya, kepada primaironline.com, di kantor ESI, Tendean 9 Jakarta Selatan, Kamis (5/8).
Menurutnya, kewenangan program sosialisasi ada ditangan pemerintah dalam hal ini Kemkominfo, Meskipun sosialisasi dilakukan KIP diakui belum optimal. Sosialisasipun dilakukan ketika ada kasus. "Barang kali belum optimal, kita sering  sosialisasi dilakukan ketika ada kasus. Masa menunggu kasus dulu baru sosialisasi," ujarnya
Namun demikian, lanjut Abdul, dua tahun berjalan dan berlaku UU KIP mau tidak mau harus siap harus berjalan. "Begitu dilantik,  kami melakukan sosialisasi walaupun bukan tugas pokok kita, tapi kita lakukan kesemua lapisan khusus badan publik. Kalau  kita bayangkan badan publik tidak siap semua minta informasi bisa terjadi kericuhan," papar dia.
Abdul mengatakan jangankan sosialisasi badan publikpun masih dianggap belum siap. Contohnya, Pemda DKI sebagai pusat pemerintah belum juga menyiapkan PPID. "Saat ini, baru 9 departemen dalam proses membentuk PPID termasuk Polri termasuk yang sudah siap. Selebihnya belum," ujar dia.
Padahal, lanjut Abdul, Presiden SBY sudah menekankan kepada semua menteri dan kepala daerah untuk bersiap-siap menjalankan UU KIP khusus bentuk PPID dan menyiap SOP supaya pelayanan informasi segera dilakukan. Ditambahkannya, kurangnya pemahaman pejabat publik secara teknis ketika dilakukan sosialisasi banyak pejabat diwakili stafnya, sehingga bawahan lebih memahami tentang keterbukaan informasi publik dibandingkan pimpinannya.
"Kalau ada undangan sosialisasi menteri yang disuruh datang, yang datang eselon 1 kemudian diwakili lagi oleh pejabat eselon IV,  Sehingga bawahannya lebih paham tapi dia tidak punya kewenangan keputusan apa-apa. Pada akhirnya pejabat yang di atas tidak paham soal keterbukaaqn informasi," urai dia.
(new)

Khresna Guntarto
Ferdi & Mustar Bendera (Yudi/Primair)
Jakarta - Aktivis Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pengungkap dugaan penerima aliran dana Bank Century, Mustar Bonaventura dan Ferdi Semaun, terancam pidana selama 4 tahun penjara. Pasalnya, jaksa penuntut umum mendakwa sederet beleid pencemaran nama baik dalam sidang perdana kedua terdakwa itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Kamis (5/8).
"Terdakwa terbukti melakukan pencemaran nama baik saat melakukan konferensi pers pada Senin, 30 November 2009 sekitar pukul 11.00 WIB," kata jaksa penuntut umum (JPU) Wito, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/8).
Tepatnya, keduanya didakwa dengan pasal 311 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 310 ayat 2 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 207 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPU menilai  Terdakwa terbukti melakukan pencemaran nama baik atas keterangan persnya terkait para penerima aliran dana Bank Century sebesar 6,7 trilliun rupiah.
Kedua terdakwa menuding Komisi Pemilihan Umum, Putra Presiden SBY Eddy Baskoro, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Bendahara Partai Demokrat Hartati Murdaya, Trio Malarangeng bersaudara dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa menerima uang sekitar hampir Rp1,8 triliun.
Sementara itu Kuasa Hukum terdakwa, Saor Siagian berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum terlalu prematur. Saor menuding jaksa telah diintervensi. "Yang melapor ini kan anaknya Presiden, saya menduga jaksa terlalu prematur dalam dakwaannya, dan jelas dilihat dari siapa yang melapor ini adalah putra Presiden, " tandasnya.
(new)

Nebby Mahbubirrahman
Sudjadnan Parnohadiningrat (Foto: kabarnet.wordpress.com)
Jakarta - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) melengkapi 'hattrick' penahanan hari ini. Malam ini, mantan Dubes RI di Amerika Serikat (AS) Sudjadnan Parnohadiningrat (SP) ditahan terkait kasus dugaan korupsi di KBRI Singapura.
"SP saat menjadi Sekjen Kemlu diduga telah meminta bagian US$200 ribu untuk memberikan persetujuan atas usulan anggaran belanja tambahan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, kepada wartawan di kantor KPK, Kamis (5/8).
Menurutnya, Sudjanan diduga melakukan tindak pidana korupsi yakni meminta uang sebesar US$200 ribu terkait dengan renovasi gedung kantor, wisma duta besar dan rumah dinas KBRI di Singapura tahun 2003-2004.
Sudjanan, jelas Johan, dijerat dengan Pasal 1 huruf (e) dan atau Pasal 12 huruf (b) dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "KPK melakukan penahanan selama 20 hari di rumah tahanan Cipinang, Jakarta," ujar Johan.
Untuk diketahui, KPK hari ini telah menahan 2 orang terkait kasus korupsi lainnya. Keduanya, adalah mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah untuk kasus korupsi 3 proyek pengadaan di Depsos, serta mantan Sekjen Kementerian Kesehatan Sjafii Ahmad dalam kasus korupsi pengadaan alat rontgen di Depkes.
(new)

Polri tunggu kemungkinan kasus Bibit-Chandra masuk pengadilan
Wahyu Romadhoni
Bibit Rianto & Chandra Hamzah (Portaltiga/Primair)

Memori PK Jaksa tameng Bibit-Chandra
Jakarta - Polri masih enggan menyerahkan bukti rekaman pembicaraan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Raharja dan Ari Muladi. Badan Reserse dan Kriminal Polri masih menunggu kemungkinan dilanjutkannya perkara dugaan pemerasan dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
"Memang Bareskrim masih mempelajari dan kaitannya dengan proses penyelidikan yang akan bergulir. Termasuk kemungkinan-kemungkinan perkara Bibit-Chandra akan lanjut," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Edward Aritonang, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/8).
Seperti diketahui saat ini kasus Bibit-Chandra masih menggantung di tingkat PK. Hal itu terjadi setelah pihak Anggodo Widjojo memenangkan sidang praperadilan pencabutan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan perkara Bibit-Chandra ke persidangan.
(feb)




 


























H u k u m

Jumat, 30 Juli 2010 0 komentar

Hukum & Pancasila

Posted by mujiburrahman on October 14, 2009
“Lady of Justice and Garuda Pancasila adalah cerminan Cita Cita Hukum Pancasila di Indonesia”
Hukum disini dapat digambarkan sebagai lady of justice, nilai nilai yang terkandung dalamnya adalah persamaan (Equality before the law) yaitu dengan gambar matanya di tutup seloah olah hukum tidak membeda satu orang dengan orang lain baik berdasarkan agama, suku, golangan dan status ekonomi. Selanjutnya adanya skala untuk pertimbangan.. yaitu bahwa di dalam hukum harus mendengarkan kedua belah pihak dan bersenketa dan mempertimbangkan dengan bukti bukti yang ada. Sebuah keputusan harus berdasarkan fakta fakta yang di sampaikan. Gambar yang terakhir adalah Law enforcement yaitu penegakan hukum yang di lambangkan dengan pedang. Hukum di terapkan dengan kekuasaan yang legitimate. Oleh karena itu hukum harus di dasarkan pada persamaan, pertimbangan dan pelaksanaan. Tanpa ketiga faktor tersebut maka hukum kita itu mati hanya sebagai law in the bookshelf.
Selain itu kita juga harus memahami simbol garuda pancasila, dengan 5 nilai pancasila.  Ada beberapa yang berpendapat bahwa pancasila sudah tidak lagi relavan namun dengan berbagai masalah pancasila semakin relavan untuk di terapkan. Khususnya pancasila yang berkaitan dengan hukum.
Tata Hukum Pancasila adalah Tata Hukum Indonesia. Pengantar Tata Hukum Indonesia adalah sama seperti Tata Hukum Pancasila oleh karena itu hukum pancasila adalah hukum tertulis di Indonesia, hukum yang hidup di indonesia dan hukum yang di cita citakan oleh bangsa indonesia. Oleh karena hukum di Indonesia harus mencerminkan.  Hukum yang akan mengakui tuhan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakayatan dan keadilan sosial. Oleh karena itu semua permasalahan yang di hadapi oleh bangsa ini harus dapat diselesaikan oleh Hukum pancasila. Dimana terdapat dalam sistem hukum pancasila yaitu adalah sesuai dengan teori lawrence friedman:
  1. Substantif – Hukum Postive
  2. Struktur – Struktur Kelembagaan
  3. Budaya  – Budaya hukum yang hidup didalam masyarakat.
Ada beberapa hal yang menarik tentang eksistensi hukum pancasila karena kita sekarang kenal dengan berbagai wacana tentang ekonomi pancasila namun untuk hukum pancasila jarang kita jumpai. Bahkan mungkin tidak terpikiran apa itu hukum pancasila. Oleh karena itu tulisan ini ingin membagi beberapa referensi menganai hukum dan pancasila yang beredar di internet. Namun sebelum terjun ke hukum pancasila kita harus tahu apa itu pancasila. panca = lima dan sila = asas oleh karena itu pancasila adalah 5 asas di indonesia yang dijasikan sebagai dasar negara republik Indonesia. Adapun lima pasal didalam pancasila adalah sebagai berikut:
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Click Here)
  2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab (Click Here)
  3. Persatuan Indonesia (Click Here)
  4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Click Here)
  5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Click Here)
Ini adalah yang menjadi dasar negara republik indonesia dan sekaligus menjadi dasar filosofis negara. Lalu bagaimana kaitan dengan hukum?
Apa yang disebut dengan Hukum yang berketuhanan yang maha esa?
Bagaimana hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab?
Apakah hukum dalam mempersatukan indonesia?
bagaimana kerakyatan yang dipinpin oleh hikmat kebijsanaan dalam perusyawaratan/perwakilan dalam sistem hukum indonesia?
Apakah hukum dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia?
Pertanyaan pertanyaan ini arus bisa dijawab oleh hukum.  Mungkin dalam artikel artikel dalam internet bisa menemukan jawabannya. Semoga artikel di bawah ini bisa bermanfaat:

Hukum Acara Perdata

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari
Civil procedure in the United States Prosedur sipil di Amerika Serikat
view/edit this template melihat / mengedit template ini
Civil procedure is the body of law that sets out the rules and standards that courts follow when adjudicating civil lawsuits (as opposed to procedures in criminal law matters). Sipil prosedur adalah badan hukum yang menetapkan aturan-aturan dan standar yang pengadilan ketika mengikuti adjudicating sipil lawsuits (karena bertentangan dengan prosedur hukum pidana hal-hal). These rules govern how a lawsuit or case may be commenced, what kind of service of process (if any) is required, the types of pleadings or statements of case , motions or applications, and orders allowed in civil cases, the timing and manner of depositions and discovery or disclosure , the conduct of trials , the process for judgment , various available remedies , and how the courts and clerks must function. Pada peraturan pemerintah bagaimana perkara atau kasus mungkin akan dimulai, jenis pelayanan proses (jika ada) diperlukan, jenis pleadings atau pernyataan kasus, gerakan atau aplikasi, dan pesanan diperbolehkan dalam kasus perdata, yang waktu dan cara yang depositions dan discovery atau penyingkapan, pelaksanan dari persidangan, proses pengadilan, tersedia berbagai solusi, dan bagaimana pengadilan dan fungsi harus clerks. Civil Procedure is one of the first-year law school courses mandated by the American Bar Association . [ 1 ] Prosedur sipil merupakan salah satu tahun pertama-hukum sekolah kursus diamanatkan oleh American Bar Association. [1]

Contents Isi

[hide]

[ edit ] Civil court in Canada [Sunting] Sipil pengadilan di Kanada

In Canada the rules of civil procedure are administered by each jurisdiction (federal and each province) and thus each has its own set of rules. Di Kanada aturan sipil adalah prosedur administratif oleh masing-masing yurisdiksi (federal dan masing-masing provinsi) sehingga masing-masing memiliki sekumpulan aturan. Most provinces base their civil procedure rules on the mixture of English and American rules adapted to the needs of the province. Provinsi paling dasar mereka aturan prosedur sipil pada campuran bahasa Inggris dan Amerika aturan disesuaikan dengan kebutuhan provinsi. The Ontario Rules of Civil Procedure have been largely adopted by Manitoba, PEI, and North West Territories. The Ontario Peraturan Prosedur Sipil sebagian besar telah diadopsi oleh Manitoba, PEI, dan North West Territories.
In Ontario the stated general principle of the Rules of Civil Procedure is Ontario yang dinyatakan dalam prinsip umum dari Peraturan Prosedur Sipil adalah
to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every civil proceeding on its merits. untuk mengamankan saja, paling cepat dan paling tidak mahal penentuan setiap sipil melanjutkan pada ciri.
Civil procedure is generally developed by a civil procedure committee consisting of judges of the local jurisdiction. Prosedur sipil pada umumnya dikembangkan oleh madani prosedur komite yang terdiri dari hakim-hakim dari yurisdiksi lokal. This committee makes recommendations concerning procedural changes which must be ratified by the attorney general of that jurisdiction in order to move into affect. Ini panitia acara membuat rekomendasi tentang perubahan yang harus meratifikasi oleh pengacara umum yang berwenang untuk pindah ke mempengaruhi.
The courts may also exercise inherent jurisdiction to control their own processes, but inherent jurisdiction cannot be exercised so as to conflict with a statute or rule. Pengadilan juga dapat melakukan inheren yurisdiksi untuk mengendalikan proses mereka sendiri, tetapi melekat yurisdiksi tidak dapat dilaksanakan, sehingga konflik dengan undang-undang atau peraturan. As a result, if a process has been contemplated by the civil procedure a court does not have the authority to alter or dispense compliance with that process. Akibatnya, jika suatu proses telah contemplated dengan prosedur pengadilan sipil tidak memiliki kewenangan untuk merubah atau memberikan obat yang sesuai dengan proses.
The noted exception to the required compliance with the civil procedure is that the rules themselves often contain a rule which permits a court to Yang dicatat pengecualian yang diperlukan sesuai dengan prosedur sipil adalah bahwa aturan itu sendiri seringkali mengandung aturan yang izin pengadilan untuk
only where and as necessary in the interest of justice, dispense with compliance with any rule at any time. dan di mana saja yang diperlukan demi kepentingan keadilan, dengan memberikan obat sesuai dengan aturan apapun kapan saja.
The onus is on the party seeking to dispense with compliance with a rule to demonstrate that it is in the interest of justice. [ 2 ] Tanggung jawab yang ada pada pihak yang ingin membebaskan sesuai dengan aturan untuk menunjukkan bahwa demi kepentingan keadilan. [2]
Alternative dispute resolution proceedings and administrative law proceedings both tend to have relatively simple rules of procedure, in comparison to the highly formalized procedures seen in the federal and state courts. Alternatif penyelesaian sengketa dan proses hukum administrasi proses kedua cenderung memiliki relatif sederhana aturan prosedur, dibandingkan dengan prosedur resmi sangat terlihat dalam pengadilan federal dan negara.

[ edit ] Civil court in England and Wales [Sunting] Sipil pengadilan di Inggris dan Wales

The civil courts of England and Wales adopted an overwhelmingly unified body of rules as a result of the Woolf Reforms on 26 April 1999. Pengadilan sipil di Inggris dan Wales yang mengadopsi unified tubuh sangat penting sebagai akibat dari reformasi Woolf pada tanggal 26 April 1999. These are collectively known as the Civil Procedure Rules 1998 and in all but some very confined areas replaced the older Rules of the Supreme Court (applicable to the High Court of Justice ) and the County Court Rules. Ini adalah secara kolektif dikenal sebagai Aturan Prosedur Sipil 1998 dan di semua tetapi beberapa daerah sangat dibatasi menggantikan Aturan tua dari Mahkamah Agung (berlaku untuk High Court of Justice) dan Pengadilan County Aturan.

[ edit ] Civil court in the United States [Sunting] Sipil pengadilan di Amerika Serikat

The United States federal court system adopted standardized Federal Rules of Civil Procedure on September 16 , 1938 , before which time there were varying rules that governed different types of civil cases such as cases at law or in equity or in admiralty. Amerika Serikat mengadopsi sistem pengadilan federal standar Federal Peraturan Prosedur Sipil pada 16 September 1938, sebelum waktu yang terdapat berbagai peraturan yang diatur berbagai jenis kasus perdata seperti kasus di hukum atau di dalam keadilan atau admiralty. (These differences grew from the history of "law" and "equity" as separate court systems in English law.) There are exceptions to the types of cases that the Federal Rules now control but they are few in number and somewhat esoteric (eg, " prize proceedings in admiralty "). (Berbagai perbedaan tumbuh dari sejarah "hukum" dan "keadilan" sebagai pengadilan terpisah dalam sistem hukum Inggris.) Terdapat pengecualian untuk jenis kasus yang Federal Aturan sekarang kontrol tetapi di beberapa nomor dan agak esoterik (misalnya, "hadiah dalam proses admiralty"). Most states have also adopted the Federal Rules (with various minor modifications) to govern procedures in their state court systems. Sebagian besar negara juga telah mengadopsi Aturan Federal (dengan berbagai modifikasi kecil) untuk memerintah prosedur dalam pengadilan negara sistem.
California is the odd exception in that its homegrown civil procedure system is enshrined in statutory law (the Code of Civil Procedure), not in rules promulgated by the state supreme court or the state bar association. California adalah aneh pengecualian dalam homegrown sipil bahwa prosedur sistem diabadikan dalam undang-undang (Kode Sipil Prosedur), bukan dalam aturan promulgated oleh pengadilan tertinggi negara atau negara bar asosiasi.
Rhode Island, on the other hand, has its own Civil Court Rules of Procedure. Rhode Island, di sisi lain, memiliki Sipil Pengadilan Aturan Prosedur.

[ edit ] Difference in civil and criminal procedures [Sunting] Perbedaan dalam prosedur perdata dan pidana

Most countries make a rather clear distinction between civil and criminal procedures . Membuat sebagian besar negara yang cukup jelas antara perdata dan pidana prosedur. For example, an English criminal court may force a defendant to pay a fine as punishment for his crime, and he may sometimes have to pay the legal costs of the prosecution . Misalnya, bahasa Inggris pengadilan pidana Mei memaksa seorang terdakwa untuk membayar denda sebagai hukuman atas kejahatan, dan kadang-kadang ia harus membayar biaya hukum dan penuntutan. But the victim of the crime pursues his claim for compensation in a civil, not a criminal, action. [ 3 ] In France , however, a victim of a crime may be awarded damages by a criminal court judge . Tetapi korban kejahatan pursues his klaim untuk kompensasi dalam perdata, bukan pidana, tindakan. [3] Dalam Perancis, namun, korban dari tindak pidana dapat diberikan ganti rugi oleh pengadilan pidana hakim.
The standards of proof are higher in a criminal action than in a civil one since the loser risks not only financial penalties but also being sent to prison (or, in some countries, executed). Standar bukti yang lebih tinggi dalam sebuah tindak pidana selain di satu sipil sejak loser risiko tidak hanya finansial tetapi juga hukuman yang dikirim ke penjara (atau, dalam beberapa negara, dijalankan). In English law the prosecution must prove the guilt of a criminal “beyond reasonable doubt”; but the plaintiff in a civil action is required to prove his case “on the balance of probabilities”. [ 3 ] Thus, in a criminal case a crime cannot be proven if the person or persons judging it doubt the guilt of the suspect and have a reason (not just a feeling or intuition) for this doubt. Dalam bahasa Inggris hukum penuntutan harus membuktikan kesalahan dari pidana "diluar wajar keraguan", tetapi penuntut dalam sipil tindakan yang diperlukan untuk membuktikan hal itu "pada keseimbangan probabilities". [3] Dengan demikian, dalam kasus kejahatan kriminal tidak dapat membuktikan jika orang atau orang itu menilai keraguan yang bersalah dari tersangka dan memiliki alasan (bukan hanya perasaan atau intuisi) untuk keraguan ini. But in a civil case, the court will weigh all the evidence and decide what is most probable. Tetapi dalam kasus perdata, pengadilan akan timbangkan semua bukti dan memutuskan apa yang paling mungkin.
Criminal and civil procedure are different. Pidana dan perdata prosedur yang berbeda. Although some systems, including the English , allow a private citizen to bring a criminal prosecution against another citizen , criminal actions are nearly always started by the state . Civil actions , on the other hand, are usually started by individuals . Walaupun beberapa sistem, termasuk Inggris, memungkinkan pribadi warga membawa penuntutan pidana lain terhadap warga, tindakan kriminal yang hampir selalu dimulai oleh negara. Sipil tindakan, di sisi lain, biasanya dimulai oleh individu.
In Anglo-American law, the party bringing a criminal action (that is, in most cases, the state) is called the prosecution , but the party bringing a civil action is the plaintiff . Dalam hukum Anglo-Amerika, partai yang membawa tindakan kriminal (yang, dalam banyak kasus, negara) disebut penuntutan, namun pihak membawa madani adalah tindakan penuntut. In both kinds of action the other party is known as the defendant . Dalam kedua jenis tindakan pihak lain yang dikenal sebagai terdakwa. A criminal case against a person called Ms. Sanchez would be described as “The People vs. (=versus, or against) Sanchez” in the United States and “R. J kasus pidana terhadap seseorang bernama Ibu Sanchez akan digambarkan sebagai "The People vs (= lawan, atau melawan) Sanchez" di Amerika Serikat dan "R. ( Regina , that is, the Queen ) vs. Sanchez” in England. (Regina, yaitu Queen) vs Sanchez "di Inggris. But a civil action between Ms. Sanchez and a Mr. Smith would be “Sanchez vs. Smith” if it was started by Sanchez, and “Smith vs. Sanchez” if it was started by Mr. Smith. Namun aksi sipil antara Sanchez Ibu dan Bapak akan Smith "Sanchez vs Smith" jika dimulai oleh Sanchez, dan "Smith vs Sanchez" jika dimulai oleh Mr Smith.
Evidence from a criminal trial is not necessarily admissible as evidence in a civil action about the same matter. Bukti dari pidana percobaan tidak selalu dpt sebagai bukti dalam tindakan sipil tentang hal yang sama. For example, the victim of a road accident does not directly benefit if the driver who injured him is found guilty of the crime of careless driving. Misalnya, korban kecelakaan di jalan tidak langsung mendapatkan keuntungan jika driver yang terluka dia ditemukan bersalah dari kejahatan yang lengah berkendara. He still has to prove his case in a civil action. [ 3 ] In fact he may be able to prove his civil case even when the driver is found not guilty in the criminal trial. Dia masih harus membuktikan hal itu dalam sebuah tindakan sipil. [3] Bahkan ia mungkin dapat membuktikan kepada kasus perdata bahkan ketika driver tidak ditemukan bersalah dalam persidangan pidana.
Once the plaintiff has shown that the defendant is liable, the main argument in a civil court is about the amount of money , or damages , which the defendant should pay to the plaintiff. [ 3 ] Setelah penggugat telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah bertanggung jawab, argumen utama dalam sebuah pengadilan sipil adalah tentang jumlah uang, atau kerusakan, yang menjadi terdakwa harus membayar kepada penggugat. [3]

[ edit ] References [Sunting] Referensi

  1. ^ Legal Standarts - PDF, page 302 ^ Hukum Standarts - PDF, 302 halaman
  2. ^ Supreme Court of Canada, Gustovson Drilling, 1976 ^ Mahkamah Agung Kanada, Gustovson Drilling, 1976
  3. ^ a b c d Richard Powell (1993). Law today . ^ A b c d Richard Powell (1993). Undang-undang ini. Harlow: Longman. Harlow: Longman. pp. 34. ISBN 0582056357 , 9780582056350. OCLC 30075861 . hal. 34. ISBN 0582056357, 9780582056350. OCLC 30075861.

Hukum sipil (sistem hukum)

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari
Civil law or Romano-Germanic law or Continental law is the predominant system of law in the world , in which an abstract code of law rules, which judges apply to the various cases before them. Hukum perdata atau Romano-Jerman Benua hukum atau hukum yang utama adalah sistem hukum di dunia, di mana sebuah abstrak kode hukum aturan, hakim yang berlaku untuk berbagai kasus sebelumnya. It is often distinguished from common law , in which abstract rules are derived from specific cases. Hal ini sering dibezakan dari hukum umum, di mana aturan-aturan abstrak yang berasal dari kasus-kasus tertentu.
Civil law has its roots in Roman law , [ 1 ] Canon law (Christian, especially Catholic law) and the Enlightenment , alongside influences from other religious laws such as Islamic law . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] The legal systems in many civil law countries are based around one or several codes of law, which set out the main principles that guide the law. Hukum perdata memiliki akar di Roma hukum, [1] Canon hukum (Kristen, khususnya Katolik hukum) dan Enlightenment, di samping pengaruh dari hukum agama seperti hukum Islam. [2] [3] [4] The sistem hukum di banyak hukum perdata negara didasarkan sekitar satu atau beberapa kode hukum yang ditetapkan dengan prinsip-prinsip utama yang panduan hukum. The most famous example is perhaps the Napoleonic Code , although the German Bürgerliches Gesetzbuch (or BGB) and the Swiss Civil Code are also landmark events in the history of civil law. Yang paling terkenal mungkin adalah contoh yang Napoleonic Code, walaupun Jerman Bürgerliches Gesetzbuch (atau BGB) dan Swiss Sipil Kode juga tengara peristiwa dalam sejarah hukum perdata. The civil law systems of Scotland and South Africa (which both coexist with common-law systems) are uncodified , and the civil law systems of Scandinavian countries remain largely uncodified. [ citation needed ] [ dubious ] Dengan sistem hukum perdata Skotlandia dan Afrika Selatan (yang hidup bersama dengan kedua-hukum umum sistem) adalah uncodified, dan hukum perdata sistem Skandinavia negara tetap besar uncodified. [Kutipan diperlukan] [ragu-ragu
The so-called Socialist law is often considered to be a particular case of the Romano-Germanic civil law, though in the past it was sometimes classified as a separate legal system. [ citation needed ] Yang disebut Sosialis hukum sering dianggap sebagai suatu hal yang Romano-Jerman hukum perdata, meskipun di masa lalu itu terkadang diklasifikasikan sebagai sistem hukum yang terpisah. [Kutipan diperlukan]

Contents Isi

[hide]

[ edit ] History [Sunting] Sejarah

Legal systems across the world. Sistem hukum di seluruh dunia. civil law hukum perdata common law umum hukum mixed civil and common law dicampur umum dan hukum perdata customary law hukum adat fiqh fiqh
The civil law system is based on Roman law , especially the Corpus Juris Civilis of Emperor Justinian , as later developed by the Middle Ages . [ 5 ] Hukum perdata yang didasarkan pada sistem hukum Romawi, terutama Corpus Juris Civilis dari Kaisar Justinian, karena nanti dikembangkan oleh abad. [5]
The acceptance of Roman law had different characteristics in different countries. Penerimaan hukum Roma telah karakteristik yang berbeda di berbagai negara. In some of them its effect resulted from legislative act, ie it became positive law , whereas in other ones it became accepted by way of its processing by legal theorists. Dalam beberapa dari mereka yang dihasilkan dari efek tindakan legislatif, yakni menjadi hukum positif, sedangkan yang lain menjadi diterima oleh cara pengolahan dan oleh hukum theorists.
Consequently, Roman law did not completely dominate in Europe. Akibatnya, Roma hukum tidak sepenuhnya mendominasi di Eropa. Roman law was a secondary source that was applied only as long as local customs and local laws lacked a pertinent provision on a particular matter. Roma hukum adalah sumber sekunder yang hanya diterapkan selama adat dan undang-undang lokal yang relevan penyediaan kekurangan pada hal tertentu. However, local rules too were interpreted primarily according to Roman law (it being a common European legal tradition of sorts), resulting in its influencing the main source of law also. Namun, aturan lokal yang terlalu terutama diinterpretasikan menurut hukum Roma (ia menjadi tradisi hukum Eropa umum kesal), sehingga dalam mempengaruhi sumber utama hukum juga.
A second characteristic, beyond Roman law foundations, is the extended codification of the adopted Roman law, ie its inclusion into civil codes . Kedua karakteristik, landasan hukum di luar Roma, adalah perpanjangan dari kodifikasi hukum yang diadopsi Roma, yakni dengan dimasukkan ke dalam kode sipil. The concept of codification dates back to the Code of Hammurabi in ancient Babylon . Konsep kodifikasi tanggal kembali ke Kode Hammurabi yang kuno di Babel.
The concept of codification was further developed during the 17th and 18th century, as an expression of both Natural Law and the ideas of the Enlightenment . Konsep kodifikasi telah dikembangkan lebih lanjut 17. Dan selama abad 18, sebagai ekspresi dari kedua Alam Hukum dan ide dari Enlightenment. The political ideal of that era was expressed by the concepts of democracy , protection of property and the rule of law . Politik yang ideal dari era yang telah dinyatakan oleh konsep-konsep demokrasi, perlindungan terhadap harta benda dan supremasi hukum. That ideal required the creation of certainty of law, through the recording of law and through its uniformity. Ideal yang dibutuhkan penciptaan kepastian hukum, melalui rekaman hukum dan melalui keseragaman. So, the aforementioned mix of Roman law and customary and local law ceased to exist, and the road opened for law codification, which could contribute to the aims of the above mentioned political ideal. Jadi, aforementioned campuran Roma dan hukum adat dan hukum lokal tidak ada, dan membuka jalan bagi kodifikasi hukum, yang dapat memberikan kontribusi kepada tujuan ideal politik yang disebutkan di atas.
Another reason that contributed to codification was that the notion of the nation state , which was born during the 19th century, required the recording of the law that would be applicable to that state. Alasan lain yang memberikan kontribusi untuk kodifikasi adalah bahwa gagasan tentang negara bangsa, yang lahir pada abad ke-19, diperlukan perekaman hukum yang akan berlaku bagi negara itu.
Certainly, there was also reaction to the aim of law codification. Tentu saja, ada juga reaksi terhadap tujuan kodifikasi hukum. The proponents of codification regarded it as conducive to certainty, unity and systematic recording of the law; whereas its opponents claimed that codification would result in the ossification of the law. The proponents dari kodifikasi dianggap sebagai kondusif untuk kepastian, kesatuan dan sistematis rekaman hukum; sedangkan lawan yang menyatakan bahwa kodifikasi akan menyebabkan hal mengeras hukum.
At the end, despite whatever resistance to codification, the codification of European private laws moved forward. Pada akhirnya, walaupun apapun perlawanan terhadap kodifikasi, maka kodifikasi hukum Eropa swasta dipindahkan ke depan. The French Napoleonic Code ( code civil ) of 1804, the German civil code ( Bürgerliches Gesetzbuch ) of 1900 and the Swiss codes were the most influential national civil codes. Perancis Napoleonic Code (kode sipil) pada 1804, Jerman hukum perdata (Bürgerliches Gesetzbuch) pada 1900 dan di Swiss kode adalah yang paling berpengaruh nasional sipil kode.
Because Germany was a rising power in the late 19th century and its legal system was well organized, when many Asian nations were developing, the German Civil Code became the basis for the legal systems of Japan and South Korea . Karena Jerman adalah meningkatnya daya pada akhir abad ke-19 dan sistem hukum yang terorganisasi dengan baik, ketika banyak negara-negara Asia yang berkembang, Jerman Sipil Kode menjadi dasar bagi sistem hukum di Jepang dan Korea Selatan. In China , the German Civil Code was introduced in the later years of the Qing Dynasty and formed the basis of the law of the Republic of China , which remains in force in Taiwan . Di Cina, Jerman Sipil Kode diluncurkan pada tahun kemudian dari dinasti Qing dan membentuk dasar hukum Republik Cina, yang tetap berlaku di Taiwan.
Some authors consider civil law to have served as the foundation for socialist law used in Communist countries, which in this view would basically be civil law with the addition of Marxist–Leninist ideas. Mempertimbangkan beberapa penulis hukum perdata untuk menjabat sebagai dasar untuk sosialis hukum yang digunakan dalam Komunis negara, yang dalam pandangan ini pada dasarnya akan menjadi hukum perdata dengan penambahan Marxist-Leninist ideas.
Several legal institutions in civil law were also adapted from similar institutions in Islamic law and jurisprudence during the Middle Ages . Beberapa hukum dalam hukum perdata juga diadaptasi dari lembaga serupa dalam hukum Islam dan yurisprudensi selama abad. For example, the Islamic Hawala institution is the basis of the Avallo in Italian civil law and the Aval in French civil law . [ 2 ] Misalnya, Islam Hawala lembaga adalah dasar dari Avallo di Italia hukum perdata dan Aval dalam undang-undang sipil Perancis. [2]

[ edit ] Civil versus common law [Sunting] Sipil versus umum hukum

Civil law is primarily contrasted against common law , which is the legal system developed among Anglophone people, especially in England. Hukum perdata adalah terutama contrasted melawan hukum umum, yang merupakan sistem hukum yang dikembangkan antara Anglophone orang, terutama di Inggris.
The original difference is that, historically, common law was law developed by custom , beginning before there were any written laws and continuing to be applied by courts after there were written laws, too, whereas civil law developed out of the Roman law of Justinian's Corpus Juris Civilis ( Body of Civil Law ). Perbedaan yang asli adalah bahwa, sejarah, hukum umum yang dikembangkan oleh hukum adat, awal sebelum ada peraturan dan tertulis untuk terus dapat diterapkan oleh pengadilan setelah ada undang-undang tertulis, terlalu, sedangkan hukum perdata yang dikembangkan dari Roma hukum Justinian's Corpus Juris Civilis (Body of Civil Law).
In later times, civil law became codified as droit coutumier or customary law that were local compilations of legal principles recognized as normative. Di kemudian waktu, hukum perdata menjadi dikodifikasikan sebagai Droit coutumier atau hukum adat yang lokal compilations hukum diakui sebagai prinsip-prinsip normatif. Sparked by the age of enlightenment , attempts to codify private law began during the second half of the 18th century ( see civil code ), but civil codes with a lasting influence were promulgated only after the French Revolution , in jurisdictions such as France (with its Napoleonic Code ), Austria ( see ABGB ), Quebec ( see Civil Code of Quebec ), Italy (Codice Civile), Portugal ( Código Civil ), Spain ( Código Civil ), the Netherlands ( see Burgerlijk Wetboek ), and Germany ( see Bürgerliches Gesetzbuch ). Menyulut berbagai macam oleh usia pencerahan, mencoba untuk mengkodifikasikan hukum swasta mulai selama dua setengah dari abad 18 (lihat hukum perdata), tetapi dengan kode sipil yang telah berlangsung mempengaruhi promulgated hanya setelah Revolusi Perancis, di wilayah hukum seperti Perancis (dengan Napoleonic Code), Austria (lihat ABGB), Quebec (lihat Civil Code of Quebec), Italia (Codice Civile), Portugal (Código Sipil), Spanyol (Código Sipil), Belanda (lihat Burgerlijk Wetboek), dan Jerman (lihat Bürgerliches Gesetzbuch).
Codification , however, is by no means a defining characteristic of a civil law system. Kodifikasi, bagaimanapun, adalah tidak berarti mendefinisikan karakteristik dari sistem hukum perdata. For example, the statutes that govern the civil law systems of Sweden and other Nordic countries are not grouped into larger, expansive codes like those found in France and Germany. [ 6 ] Furthermore, many common law jurisdictions have codified parts of their laws, for example, the federal statutes in the United States Code , and much Australian criminal law . Misalnya, statutes bahwa pemerintah sipil sistem hukum Swedia dan negara-negara Nordik tidak menjadi lebih besar, luas kode seperti yang ditemukan di Perancis dan Jerman. [6] Selain itu, banyak hukum umum memiliki jurisdiksi mereka dikodifikasikan bagian hukum, untuk contoh, federal statutes di Amerika Serikat Code, dan masih banyak hukum pidana Australia. There are also so-called "mixed systems" that combine aspects of both common and civil law systems, such as the laws of Scotland , Louisiana , Quebec , the Philippines , Namibia and South Africa . Ada juga yang disebut "sistem campuran" yang menggabungkan aspek baik umum dan sistem hukum perdata, seperti undang-undang Skotlandia, Louisiana, Quebec, Filipina, Indonesia dan Afrika Selatan.
Thus, the difference between civil law and common law lies not just in the mere fact of codification, but in the methodological approach to codes and statutes. Dengan demikian, perbedaan antara hukum perdata dan hukum umum tidak hanya terletak pada fakta hanya dari kodifikasi, tetapi dalam metodologi dan pendekatan kode statutes. In civil law countries, legislation is seen as the primary source of law . Sipil di negara-negara hukum, undang-undang ini dianggap sebagai sumber utama hukum. By default, courts thus base their judgments on the provisions of codes and statutes , from which solutions in particular cases are to be derived. Secara default, pengadilan sehingga mereka dasar Hukum pada ketentuan dan kode statutes, dari yang solusi dalam kasus tertentu yang harus diambil. Courts thus have to reason extensively on the basis of general rules and principles of the code, often drawing analogies from statutory provisions to fill lacunae and to achieve coherence. Pengadilan sehingga ada alasan untuk secara berdasarkan aturan umum dan prinsip-prinsip kode, sering menggambar analogies dari ketentuan undang-undang untuk mengisi lacunae dan untuk mencapai koherensi. By contrast, in the common law system, case law is a major source of law , while statutes are often seen as supplemental to judicial opinions and thus interpreted narrowly. Dengan kontras, di dalam sistem hukum umum, kasus hukum merupakan sumber hukum, sedangkan statutes seringkali dianggap sebagai tambahan untuk peradilan pendapat sehingga diinterpretasikan sempit.
The underlying principle of separation of powers is seen somewhat differently in civil law and common law countries. Dengan prinsip yang pemisahan kekuasaan terlihat agak berbeda dalam hukum perdata dan hukum umum negara. In some common law countries, especially the United States, judges are seen as balancing the power of the other branches of government. Hukum umum di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, yang dianggap sebagai hakim balancing kuasa dari cabang lain dari pemerintah. By contrast, the original idea of separation of powers in France was to assign different roles to legislation and to judges , with the latter only applying the law (the judge as la bouche de la loi ; 'the mouth of the law'). Dengan kontras, asli dari ide pemisahan kekuasaan di Perancis adalah untuk memberikan peran yang berbeda untuk undang-undang dan hakim, yang kedua hanya dengan penerapan hukum (hakim sebagai la bouche de la loi; 'mulut hukum'). This translates into the fact that many civil law jurisdictions reject the formalistic notion of binding precedent (although paying due consideration to settled case-law), or restrict the power to set precedents to a competent Supreme Court. Menterjemahkan ini menjadi kenyataan bahwa banyak jurisdiksi hukum perdata menolak formalistic gagasan mengikat preseden (walaupun karena pertimbangan untuk membayar lunas-kasus hukum), atau membatasi kekuasaan untuk menetapkan preseden yang kompeten ke Mahkamah Agung.
There are other notable differences between the legal methodologies of various civil law countries. Terkemuka lainnya terdapat perbedaan antara metodologi hukum dari berbagai negara-negara hukum perdata. For example, it is often said that common law opinions are much longer and contain elaborate reasoning, whereas legal opinions in civil law countries are usually very short and formal in nature. [ citation needed ] This is in principle true in France, where judges cite only legislation, but not prior case law. Misalnya, sering mengatakan bahwa pendapat umum hukum yang lebih lama dan rumit berisi alasan, sedangkan pendapat hukum dalam hukum perdata negara biasanya sangat singkat dan formal di alam. [Kutipan diperlukan] Hal ini benar prinsip di Perancis, di mana hakim mempercontohkan hanya perundang-undangan, tetapi tidak sebelum kasus hukum. (However, this does not mean that judges do not consider it when drafting opinions.) By contrast, court opinions in German-speaking countries can be as long as English ones, and normally discuss prior cases and academic writing extensively. (Namun, ini tidak berarti bahwa hakim tidak mempertimbangkan ketika rancangan pendapat.) Dengan kontras, pengadilan Jerman-pendapat di negara-negara dapat berbicara selama orang Inggris, dan biasanya sebelum membicarakan kasus dan menulis secara akademik.
There are, however, certain sociological differences. Namun, ada beberapa perbedaan sosiologis. In some Civil law countries judges are trained and promoted separately from attorneys, whereas common law judges are usually selected from accomplished and reputable attorneys. Di beberapa negara hukum Sipil hakim dilatih dan dipromosikan secara terpisah dari attorneys, sedangkan hakim hukum umum biasanya dipilih dari tercapai dan bereputasi attorneys. In the Scandinavian countries judges are attorneys who have applied for the position, whereas France has a specialized graduate school for judges. Di Skandinavia negara attorneys hakim yang telah diterapkan untuk posisi, sedangkan Perancis memiliki lulusan sekolah khusus bagi hakim.
With respect to criminal procedure, certain civil law systems are based upon a variant of the inquisitorial system rather than the adversarial system . Sehubungan dengan prosedur pidana, beberapa sistem hukum perdata yang didasarkan pada varian dari melit sistem bukan pada sistem adversarial. This kind of judicial organization is sometimes criticized as lacking a presumption of innocence . Semacam ini kadang-kadang lembaga peradilan dikritik sebagai sebuah kurang dugaan of innocence. Most European countries, however, are parties to the European Convention on Human Rights and Article 6 guarantees "the right to a fair trial" and the presumption of innocence . Sebagian besar negara-negara Eropa, bagaimanapun, adalah pihak untuk Konvensi Eropa tentang HAM dan Pasal 6 menjamin "hak untuk yang adil" dan dugaan of innocence. The Convention is ratified by all the members and as such part of their national legislation. Meratifikasi Konvensi ini oleh semua anggota dan oleh karena itu bagian dari legislasi nasional. Some Civil law nations also have legislation that predates the Convention and secures the defendant the presumption of innocence. Beberapa Sipil bangsa juga ada hukum perundang-undangan yang predates Konvensi dan akan mengamankan pengiriman yang terdakwa dugaan of innocence. Amongst them Norway where the presumption is guaranteed by uncodified customary law and validated theory [ 7 ] recognized by the Supreme Court in plenary (effectively forming a precedent ). Antara Norwegia dimana praduga uncodified dijamin oleh hukum adat dan divalidasi teori [7] diakui oleh Mahkamah Agung dalam paripurna (efektif membentuk preseden).
While the presumption of innocence is present, what distinguishes the more inquisitorial system is the frequent lack of a jury of peers, which is guaranteed in many common law jurisdictions. Sementara dugaan of innocence ada, apa lagi yang membedakan adalah sistem melit sering kuranganya juri dari rekan-rekan yang dijamin di berbagai jurisdiksi hukum umum. Inquisitorial systems tend to have something akin to a "bench" trial made up of a single judge or a tribunal. Melit sistem cenderung memiliki sesuatu yang serupa dengan sebuah "bangku" percobaan yang terdiri dari satu hakim atau pengadilan. Some Scandinavian nations have a tribunal that consists of one civilian and two trained legal professionals. Beberapa negara Skandinavia ada suatu tribunal yang terdiri dari satu orang sipil dan dua hukum profesional terlatih. One result of the inquisitorial system's lack of jury trial is a significant difference in the rules of trial evidence. Salah satu hasil melit sistem kurangnya juri pengadilan adalah perbedaan yang signifikan dalam aturan persidangan bukti. Common law rules of evidence are founded on a concern that juries will misuse, or give inappropriate weight to unreliable evidence. Aturan hukum umum bukti yang didirikan pada kekhawatiran bahwa Juri akan penyalahgunaan, berat atau tidak patut untuk memberikan bukti diandalkan. In inquisitorial systems the rules of evidence are sometimes less complicated because legal professionals are considered capable of identifying reliable evidence. Melit dalam sistem aturan bukti kadang kurang profesional hukum rumit karena dianggap mampu mengidentifikasi bukti diandalkan. Most noteworthy of these is the lack of a hearsay rule. Paling penting ini adalah kuranganya desus aturan.

[ edit ] Subgroups [Sunting] Subgroups

The term "civil law" as applied to a legal tradition actually originates in English-speaking countries, where it was used to lump all non-English legal traditions together and contrast them to the English common law. Istilah "hukum perdata" sebagai diterapkan ke tradisi hukum sebenarnya berasal di negara-negara berbahasa Inggris, di mana ia digunakan untuk benjol semua non-Inggris hukum dan tradisi bersama mereka kontras dengan bahasa Inggris umum hukum. However, since continental European traditions are by no means uniform, scholars of comparative law and economists promoting the legal origins theory usually subdivide civil law into four distinct groups: Namun, sejak tradisi Eropa kontinental sekali-kali tidak seragam, akademisi dari perbandingan hukum dan ekonom mempromosikan hukum asal teori hukum perdata biasanya lagi menjadi empat grup:
Portugal , Brazil and Italy have evolved from French to German influence, as their 19th century civil codes were close to the Napoleonic Code and their 20th century civil codes are much closer to the German Bürgerliches Gesetzbuch . Portugal, Brasil dan Italia telah berkembang dari pengaruh Prancis ke Jerman, karena abad ke-19 sipil kode yang dekat dengan Napoleonic Kode dan abad ke-20 sipil kode ini lebih dekat dengan Jerman Bürgerliches Gesetzbuch. Legal culture and law schools have also come near to the German system. Hukum dan budaya hukum sekolah juga telah mendekati Jerman sistem. The other law in these countries is often said to be of a hybrid nature. Hukum yang lain di negara-negara tersebut sering berkata untuk menjadi sebuah hibrida alam.
The Dutch law , or at least the Dutch civil code (the Burgerlijk Wetboek ) cannot be easily placed in one of the mentioned groups, and it has itself influenced the modern private law of other countries. Belanda hukum, atau paling tidak Belanda hukum perdata (yang Burgerlijk Wetboek) tidak dapat dengan mudah ditempatkan di salah satu kelompok yang disebutkan di atas, dan ia sendiri telah dipengaruhi modern pribadi hukum dari negara-negara lain. The present Russian civil code is in part a translation of the Dutch one [ citation needed ] . Sekarang Rusia hukum perdata adalah sebagian terjemahan dari Belanda satu [kutipan diperlukan].
Law in the state of Louisiana is based in part on civil law. Louisiana is the only US state partially based on French and Spanish codes and ultimately Roman law , as opposed to English common law . [ 8 ] In Louisiana, private law is based on the Louisiana Civil Code . Hukum di negara bagian Louisiana adalah berdasarkan hukum perdata. Louisiana adalah satu-satunya negara Amerika Serikat sebagian berdasarkan Perancis dan Spanyol dan pada akhirnya kode Roma hukum, karena bertentangan dengan bahasa Inggris umum hukum. [8] Dalam Louisiana, hukum swasta didasarkan pada di Louisiana Civil Code. The current state of Louisiana law has converged considerably with US law. [ 9 ] Saat ini status hukum Louisiana telah converged cukup dengan US hukum. [9]

[ edit ] See also [Sunting] Lihat juga


[ edit ] Bibliography [Sunting] Bibliografi


[ edit ] Notes [Sunting] Catatan

  1. ^ Roman law ^ Roma hukum
  2. ^ a b Badr, Gamal Moursi (Spring, 1978), "Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems", The American Journal of Comparative Law 26 (2 [Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt Lake City, Utah, February 24-25, 1977]): 187-198 [196-8] ^ A b Badar, Gamal Moursi (Spring, 1978), "Hukum Islam: Its Relation ke Lain Sistem Hukum", The American Journal of Comparative Law 26 (2 [Proceedings of an International Conference on Comparative Law, Salt Lake City, Utah, 24-25 Februari, 1977]): 187-198 [196-8]
  3. ^ Makdisi, John A. (June 1999), "The Islamic Origins of the Common Law", North Carolina Law Review 77 (5): 1635-1739 ^ Makdisi, John A. (Juni 1999), "The Islamic Origin of Common Law", North Carolina Law Review 77 (5): 1635-1739
  4. ^ Boisard, Marcel A. (July 1980), "On the Probable Influence of Islam on Western Public and International Law", International Journal of Middle East Studies 11 (4): 429-50 ^ Boisard, Marcel A. (Juli 1980), "Di Kemungkinan Pengaruh Islam di Barat Publik dan Hukum Internasional", International Journal of Middle East Studies 11 (4): 429-50
  5. ^ Roman Law and Its Influence ^ Roma Hukum dan Its Influence
  6. ^ Smits, Jan (ed.); Dotevall, Rolf (2006), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, "63: Sweden" , Edward Elgar Publishing , ISBN 1845420136 , http://books.google.com/books?id=qQK_RBUyX9cC ^ Smits, Jan (ed.); Dotevall, Rolf (2006), dari Elgar Ensiklopedi Komparatif Hukum, "63: Swedia", Edward Elgar Publishing, ISBN 1845420136, http://books.google.com/books?id=qQK_RBUyX9cC
  7. ^ Eskeland, 510 ^ Eskeland, 510
  8. ^ " How the Code Napoleon makes Louisiana law different ". LA-Legal . ^ "Bagaimana Kode Napoleon Louisiana membuat undang-undang yang berbeda." LA-Hukum. Retrieved on 2006-10-26. Retrieved on 2006/10/26.
  9. ^ http://www.city-data.com/states/Louisiana-Judicial-system.html ^ Http://www.city-data.com/states/Louisiana-Judicial-system.html

[ edit ] External links [Sunting]

Hukum Acara Pidana

From Wikipedia, the free encyclopedia Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia

Jump to: navigation , search Langsung ke: navigasi, cari
Scales keadilan
Criminal procedure Pidana prosedur
Investigating and Investigasi dan
charging crimes pengisian kejahatan
Criminal investigation Investigasi kriminal
Arrest warrant Penangkapan menjamin
Search warrant Surat kuasa
Probable cause Kemungkinan penyebab
Knock-and-announce Knock-and-announce
Exigent circumstance Keadaan darurat
Reasonable suspicion Wajar kecurigaan
Search and seizure Pencarian dan penyitaan
Search of persons Cari orang
Arrest · Detention Penangkapan penahanan
Right to silence Hak untuk mendiamkan
Miranda warning Miranda peringatan
Grand jury Grand juri
Criminal prosecution Penuntutan pidana
Statute of limitations Statuta dari keterbatasan
Nolle prosequi Nolle prosequi
Bill of attainder Bill of attainder
Ex post facto law Ex post facto hukum
Criminal jurisdiction Yurisdiksi pidana
Extradition Ekstradisi
Habeas corpus · Bail Surat panggilan jaminan
Inquisitorial system Melit sistem
Adversarial system Adversarial sistem
Charges and pleas Biaya dan pleas
Arraignment · Information Dakwa Informasi
Indictment Dakwaan
Plea · Peremptory plea Pembelaan pasti dalih
Nolo contendere Nolo contendere
Plea bargain Permohonan persetujuan
Presentence Investigation Presentence Investigasi
Related areas Daerah terkait
Criminal defenses Pidana defenses
Criminal law · Evidence Hukum pidana Bukti
Civil procedure Sipil prosedur
Portals Portal
Law · Criminal justice Hukum Pidana keadilan
Criminal procedure refers to the legal process for adjudicating claims that someone has violated criminal law . Pidana prosedur merujuk kepada proses hukum untuk adjudicating mengklaim bahwa seseorang telah melanggar hukum pidana.

Contents Isi

[hide]

[ edit ] Differences between civil law and common law systems [Sunting] Perbedaan antara hukum perdata dan hukum umum sistem

  • The majority of civil law jurisdictions follow an inquisitorial system of adjudication, in which judges undertake an active investigation of the claims by examining the evidence and preparing reports. Mayoritas hukum perdata jurisdiksi yang mengikuti melit sistem pengadilan, dimana hakim-hakim yang aktif melakukan penyelidikan di klaim oleh memeriksa bukti-bukti dan pembuatan laporan.
  • In common law systems, the trial judge, the investigators, and the prosecution are separate functions. Dalam hukum adat, sistem persidangan hakim, maka penyidik, dan penuntutan yang terpisah fungsinya. After an investigation has been completed and charges lodged, the trial judge presides over proceedings grounded in the adversarial system of dispute resolution , where both the prosecution and the defense prepare arguments to be presented before the court. Setelah penyelidikan telah selesai dan biaya bersarang, persidangan hakim presides melalui proses beralasan di adversarial sistem penyelesaian sengketa, di mana kedua penuntutan dan pembelaan mempersiapkan argumen yang akan disajikan di hadapan pengadilan. Some civil law systems have adopted adversarial procedures. Beberapa hukum perdata telah mengadopsi sistem adversarial prosedur.
Proponents of either system tend to consider that their system defends best the rights of the innocent. Proponents baik dari sistem cenderung untuk mempertimbangkan bahwa sistem mereka defends terbaik hak-hak yang bersalah. There is a tendency in common law countries to believe that civil law / inquisitorial systems do not have the so-called " presumption of innocence ", and do not provide the defense with adequate rights. Ada kecenderungan umum di negara-negara hukum bahwa hukum perdata / melit sistem tidak memiliki apa yang disebut "dugaan of innocence", dan tidak memberikan pembelaan hak-hak yang cukup. Conversely, there is a tendency in countries with an inquisitorial system to believe that accusatorial proceedings unduly favor rich defendants who can afford large legal teams, and are very harsh on poorer defendants. Sebaliknya, ada kecenderungan di negara-negara dengan sistem melit bahwa proses penuduhan favor terlalu kaya terdakwa yang mampu tim besar hukum, dan sangat tajam pada miskin terdakwa.

[ edit ] Basic rights [Sunting] Dasar hak

Currently, in many countries with a democratic system and the rule of law, criminal procedure puts the burden of proof on the prosecution – that is, it is up to the prosecution to prove that the defendant is guilty, as opposed to having the defense prove that s/he is innocent, and any doubt is resolved in favor of the defendant. Saat ini, di banyak negara dengan sistem demokrasi dan supremasi hukum, pidana prosedur menyerahkan bukti beban pada penuntutan - yakni, ia sampai ke kejaksaan untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, karena bertentangan dengan memiliki pertahanan membuktikan yang s / dia bersalah, dan keraguan adalah terselesaikan di nikmat dari terdakwa. This provision, known as the presumption of innocence , is required, for example, in the 46 countries that are members of the Council of Europe , under Article 6 of the European Convention on Human Rights , and it is included in other human rights documents. Ketentuan ini, dikenal sebagai dugaan of innocence, diperlukan, misalnya, dalam 46 negara yang menjadi anggota Dewan Eropa, di bawah Pasal 6 dari Konvensi Eropa tentang HAM, dan lainnya yang termasuk dalam dokumen hak asasi manusia. However, in practice it operates somewhat differently in different countries. Namun, dalam praktiknya itu beroperasi agak berbeda di berbagai negara.
Similarly, all such jurisdictions allow the defendant the right to legal counsel and provide any defendant who cannot afford their own lawyer with a lawyer paid for at the public expense (which is in some countries called a "court-appointed lawyer"). Demikian juga, semua wilayah hukum memperbolehkan terdakwa hak untuk konsultan hukum dan memberikan terdakwa yang tidak mampu mereka sendiri pengacara dengan pengacara untuk dibayarkan pada pengeluaran publik (yang di beberapa negara yang disebut "pengadilan-ditunjuk pengacara"). Again, the efficiency of this system depends greatly on the jurisdictions. Sekali lagi, efisiensi sistem ini sangat tergantung pada wilayah hukum. In some jurisdictions, the lawyers provided to indigent defendants are often overworked or less competent, or may not take much interest in the cases they have to defend. [ citation needed ] Di beberapa wilayah hukum, yang diberikan kepada fakir pengacara terdakwa sering overworked atau kurang kompeten, atau mungkin tidak akan banyak minat pada kasus-kasus mereka harus mempertahankan. [Kutipan diperlukan]

[ edit ] Difference in criminal and civil procedures [Sunting] Perbedaan dalam pidana dan perdata prosedur

Most countries make a rather clear distinction between civil and criminal procedures . Membuat sebagian besar negara yang cukup jelas antara perdata dan pidana prosedur. For example, an English criminal court may force a defendant to pay a fine as punishment for his crime, and he may sometimes have to pay the legal costs of the prosecution . Misalnya, bahasa Inggris pengadilan pidana Mei memaksa seorang terdakwa untuk membayar denda sebagai hukuman atas kejahatan, dan kadang-kadang ia harus membayar biaya hukum dan penuntutan. But the victim of the crime pursues his claim for compensation in a civil, not a criminal, action. [ 1 ] In France , Italy , and many countries besides, the victim of a crime (known as the "injured party") may be awarded damages by a criminal court judge . Tetapi korban kejahatan pursues his klaim untuk kompensasi dalam perdata, bukan pidana, tindakan. [1] Dalam Perancis, Italia, dan banyak negara selain itu, korban dari kejahatan (yang dikenal sebagai "terluka pihak") dapat diberikan ganti rugi oleh pengadilan pidana hakim.
The standards of proof are higher in a criminal action than in a civil one since the loser risks not only financial penalties but also being sent to prison (or, in some countries, executed). Standar bukti yang lebih tinggi dalam sebuah tindak pidana selain di satu sipil sejak loser risiko tidak hanya finansial tetapi juga hukuman yang dikirim ke penjara (atau, dalam beberapa negara, dijalankan). In English law the prosecution must prove the guilt of a criminal “beyond reasonable doubt”; but the plaintiff in a civil action is required to prove his case “on the balance of probabilities”. [ 1 ] Thus, in a criminal case a crime cannot be proven if the person or persons judging it doubt the guilt of the suspect and have a reason (not just a feeling or intuition) for this doubt. Dalam bahasa Inggris hukum penuntutan harus membuktikan kesalahan dari pidana "diluar wajar keraguan", tetapi penuntut dalam sipil tindakan yang diperlukan untuk membuktikan hal itu "pada keseimbangan probabilities". [1] Dengan demikian, dalam kasus pidana kejahatan tidak dapat membuktikan jika orang atau orang itu menilai keraguan yang bersalah dari tersangka dan memiliki alasan (bukan hanya perasaan atau intuisi) untuk keraguan ini. But in a civil case , the court will weigh all the evidence and decide what is most probable. Tetapi dalam kasus perdata, pengadilan akan timbangkan semua bukti dan memutuskan apa yang paling mungkin.
Criminal and civil procedure are different. Pidana dan perdata prosedur yang berbeda. Although some systems, including the English , allow a private citizen to bring a criminal prosecution against another citizen , criminal actions are nearly always started by the state . Civil actions , on the other hand, are usually started by individuals . Walaupun beberapa sistem, termasuk Inggris, memungkinkan pribadi warga membawa penuntutan pidana lain terhadap warga, tindakan kriminal yang hampir selalu dimulai oleh negara. Sipil tindakan, di sisi lain, biasanya dimulai oleh individu.
In Anglo-American law, the party bringing a criminal action (that is, in most cases, the state) is called the prosecution , but the party bringing a civil action is the plaintiff . Dalam hukum Anglo-Amerika, partai yang membawa tindakan kriminal (yang, dalam banyak kasus, negara) disebut penuntutan, namun pihak membawa madani adalah tindakan penuntut. In both kinds of action the other party is known as the defendant . Dalam kedua jenis tindakan pihak lain yang dikenal sebagai terdakwa. A criminal case against a person called Ms. Sanchez would be described as “The People vs. (=versus, or against) Sanchez” in the United States and “R. J kasus pidana terhadap seseorang bernama Ibu Sanchez akan digambarkan sebagai "The People vs (= lawan, atau melawan) Sanchez" di Amerika Serikat dan "R. ( Regina , that is, the Queen ) vs. Sanchez” in England. (Regina, yaitu Queen) vs Sanchez "di Inggris. But a civil action between Ms. Sanchez and a Mr. Smith would be “Sanchez vs. Smith” if it was started by Sanchez, and “Smith vs. Sanchez” if it was started by Mr. Smith. Namun aksi sipil antara Sanchez Ibu dan Bapak akan Smith "Sanchez vs Smith" jika dimulai oleh Sanchez, dan "Smith vs Sanchez" jika dimulai oleh Mr Smith.
Evidence from a criminal trial is not necessarily admissible as evidence in a civil action about the same matter. Bukti dari pidana percobaan tidak selalu dpt sebagai bukti dalam tindakan sipil tentang hal yang sama. For example, the victim of a road accident does not directly benefit if the driver who injured him is found guilty of the crime of careless driving. Misalnya, korban kecelakaan di jalan tidak langsung mendapatkan keuntungan jika driver yang terluka dia ditemukan bersalah dari kejahatan yang lengah berkendara. He still has to prove his case in a civil action. [ 1 ] In fact he may be able to prove his civil case even when the driver is found not guilty in the criminal trial. Dia masih harus membuktikan hal itu dalam sebuah tindakan sipil. [1] Bahkan ia mungkin dapat membuktikan kepada kasus perdata bahkan ketika driver tidak ditemukan bersalah dalam persidangan pidana.
Once the plaintiff has shown that the defendant is liable, the main argument in a civil court is about the amount of money , or damages , which the defendant should pay to the plaintiff. [ 1 ] Setelah penggugat telah menunjukkan bahwa terdakwa adalah bertanggung jawab, argumen utama dalam sebuah pengadilan sipil adalah tentang jumlah uang, atau kerusakan, yang menjadi terdakwa harus membayar kepada penggugat. [1]


    HUKUM ACARA PERADILAN HAK ASASI MANUSIA

    Posted by mujiburrahman on May 15, 2010
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Pengantar
    Makalah untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA),
    IKADIN-PERADI-Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 8 Agustus 2008
    R. Herlambang Perdana Wiratraman *
    Pendahuluan
    Setelah jatuhnya rezim otoritarian militer Soeharto, perkembangan hukum hak asasi manusia mengalami perkembangan yang demikian maju, utamanya ditinjau dari lahirnya sejumlah produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Apalagi, kedua perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia ini semakin memiliki landasan konstitusional ketika dilakukannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam perubahan kedua tersebut, pasal-pasal hak asasi manusia diatur secara lebih khusus atau dalam bab tersendiri (Bab XA, pasal 28A-28J), sehingga melengkapi kerangka normatif konstitusional hak asasi manusia di Indonesia.
    Kemudian, perkembangan hukum yang mengatur hak asasi kian banyak setelah diaturnya secara lebih khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945 dan kedua UU tersebut, dan pula ratifikasi atas sejumlah instrumen hukum hak asasi manusia internasional, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Meskipun demikian, tidak semua hukum internasional diakui maupun diratifikasi dalam hukum nasional kita, termasuk salah satunya menyangkut kejahatan-kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia (the most serious crimes) yang diatur dalam Rome Statute of International Criminal Court (dikenal dengan Statuta Roma).
    1
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Oleh sebab itu, penuntasan kasus-kasus kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia, dalam konteks Indonesia sekarang ini yang berlaku adalah hanya ketentuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut, istilah yang dipergunakan adalah ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ (vide: pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2000). Sebenarnya secara terminologi, penggunaan kata ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ adalah kurang tepat dan tidak sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional. Dan ini merupakan salah satu ketentuan yang tidak sesuai dengan standar hukum internasional dari sekian banyak kelemahan yang dimiliki oleh UU No. 26 Tahun 2000.
    Meskipun demikian, tulisan berikut mendeskripsikan secara lebih dalam kerangka normatif : (i) Apa saja prinsip-prinsip hukum acara yang diatur dalam ketentuan UU No. 26 Tahun 2000, termasuk dengan memberikan beberapa contoh kasus yang terjadi dalam praktek Pengadilan HAM; dan (ii) Bagaimanakah perlindungan bagi korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya dalam hal perlindungan saksi serta pengaturan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat.
    Sebelum membahas dua pertanyaan tersebut, akan diuraikan sejumlah ketentuan umum UU No. 26 Tahun 2000 yang menyangkut wewenang atau yurisdiksi, yang harus dipahami terlebih dahulu sebagai landasan hukum acara Pengadilan HAM.
    Ketentuan Umum Hukum Materiil dalam UU No. 26 Tahun 2000
    Sebagaimana ditegaskan dalam Bab IX Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999, ayat (1) menyatakan: Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM tersebut pada akhirnya dibentuk dengan UU No. 26 Tahun 2000. Ini berarti, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 merupakan dasar dari pembentukan pengadilan khusus atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, sehingga bisa dinyatakan bahwa UU No. 26 Tahun 2000 merupakan lex specialis (lebih tegas, vide: Pasal 1 angka 3).
    Apa sebenarnya kekhususan dari UU No. 26 Tahun 2000? Kekhususan ini tidak saja meliputi yurisdiksi pengadilannya saja, namun pula mekanisme hukum acara yang bekerja dalam pengadilan HAM.
    Yurisdiksi pengadilan HAM ini meliputi:
    (i) Material jurisdiction (rationae materiae), yakni jenis pelanggaran HAM yang berat yang bisa diadili oleh pengadilan HAM, meliputi: Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 4 jo. Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000).
    Secara lebih terang dalam Pasal 8, yang dimaksud kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) membunuh anggota kelompok; (b)
    2
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Definisi ‘kejahatan genosida’ dalam pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 tersebut sesuai dengan kerangka normatif hukum internasional, khususnya pasal 6 dari Rome Statute 1998 of International Criminal Court dan Article II Genocide Convention 1948.
    Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid.
    Jenis pelanggaran tersebut jelas mengadopsi Statuta Roma, namun tidaklah lengkap. Hal ini terlihat dari tiadanya adopsi jenis tindakan dalam kejahatan terhadap kemanusian yang memasukkan pasal 7 huruf (k) Statuta Roma, “Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health” (Tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya dengan karakter sama secara niat menyebabkan penderitaan hebat, atau luka serius terhadap kesehatan tubuh atau mental atau fisik) ke dalam UU No. 26 Tahun 2000. Padahal, ayat inilah yang bisa membuka penafsiran hukum lebih luas, terbuka, dan antisipatif terhadap jenis-jenis kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya yang tidak secara definitif disebutkan (Wiratraman 2008a).
    (ii) Temporal jurisdiction (rationae temporis). Berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 adalah sejak undang-undang ini diundangkan, atau pada 23 Nopember 2000. Meskipun demikian, berdasarkan pasal 43 ayat (1), dinyatakan bahwa: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Ini berarti diberlakukan pula asas retroaktif atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum 23 Nopember 2000, seperti kasus pembungihangusan di Timor-Timur pasca jajak pendapat 1999, kasus pembantaian selama DOM Aceh, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari, dan kasus Trisakti, Semanggi I-II. Pasal 43 ayat (1) dan (2) pernah diujimaterialkan oleh Abilio Jose Osorio Soares ke Mahkamah
    3
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Konstitusi, namun mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa retroaktif bisa dijalankan terhadap kasus-kasus kejahatan paling serius sebagai extra-ordinary crimes yang menjadi perhatian masyarakat internasional (Vide: Putusan MKRI No. 065/PUU-II/2004).
    Menyangkut pelanggaran HAM yang berat masa lalu, pernah pula dipersoalkan mengenai wewenang DPR dan Keputusan Presiden melalui Mahkamah Konstitusi, yang mana kedua lembaga non-yudisiil tersebut mempengaruhi pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. Sebelum putusan MK No. 18/PUU-V/2007, pengaturan kasus-kasus kategori “masa lalu”, haruslah ditempuh melalui DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden, khususnya atas “dugaan pelanggaran HAM yang berat”. Kontrol kekuasaan non-yudisiil terjadi di Indonesia saat itu bisa dipahami karena suasana transisi politik pasca rezim otoritarian, yang kekuatan politiknya masih terlampau kuat di eksekutif dan legislatif. Namun, setelah putusan tersebut, tidak lagi memerlukan “persetujuan politik” DPR dalam mengupayakan penyelidikan Komnas HAM maupun penyidikan Kejaksaan Agung. “Persetujuan politik” memang sudah seharusnya dihapus, karena dinilai mencampuri kewenangan yudisiil dalam mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, dan tidak sesuai dengan upaya mendorong integrated justice system (Wiratraman 2008b)
    (iii) Personal jurisdiction (rationae personae). Berdasarkan Pasal 6, pengadilan HAM ditujukan pada individu (seseorang), dan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.
    (iv) Territorial jurisdiction (rationae loci). Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
    Yang membedakan dengan Statuta Roma adalah Pengadilan HAM yang diatur dalam UU No. 26 Tahun masih memberlakukan pidana mati (death penalty). Ketentuan ini sesungguhnya tidak saja tidak sejalan dengan Statuta Roma sebagai standar hukum hak asasi manusia internasional yang mengatur kejahatan paling serius, melainkan pula bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (yang diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005), yang memiliki ketentuan dasar tentang hak hidup sebagai non derogable rights (hak-hak asasi manusia yang sama sekali tidak boleh dikurangi), yang dipertegas dengan Protokol Opsional I tentang Penghapusan Pidana Mati.
    Meskipun demikian, dalam praktek pengadilan HAM ad hoc selama ini, belum ada satupun hakim pernah menjatuhkan pidana mati.
    4
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Hukum Acara Peradilan HAM
    Ketentuan hukum acara proses peradilan hak asasi manusia sesungguhnya telah diatur secara khusus dalam Bab IV Pasal 10-33 UU No. 26 Tahun 2000. Namun, prinsip secara umum, hukum acara yang berlaku dalam pengadilan HAM masih dominan bersandarkan pada KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (vide: Pasal 10 UU No. 26 Tahun 2000).
    Secara garis besar diurut dalam beberapa bagian: (i) Penangkapan; (ii) Penahanan; (iii) Penyelidikan; (iv) Penyidikan; (v) Penuntutan; dan (vi) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
    Penangkapan (Pasal 11)
    Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup (ayat 1). Penangkapan disertai pula dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan (ayat 2), kemudian memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan (ayat 3).
    Sedangkan dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.
    Penahanan (Pasal 12-17)
    Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan (Pasal 12 ayat 1).
    Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 12 ayat 2), termasuk perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 12 ayat 3).
    Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 13).
    5
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Sedangkan penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Namun, bila jangka waktu penahanan tersebut habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 14).
    Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 15). Kemudian penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 16). Serta penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung (Pasal 17).
    Ketentuan penahanan ini bisa ditabulasi sebagai berikut:
    Penahanan Lanjutan
    Penahanan
    Jangka Waktu
    Perpanjangan 1
    Perpanjangan 2
    Wewenang
    Kepentingan penyidikan
    90
    90
    60
    Jaksa Agung
    Kepentingan penuntutan
    30
    20
    20
    Jaksa Agung
    Kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM
    90
    30
    -
    Ketua Pengadilan HAM
    Kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi
    60
    30
    -
    Ketua Pengadilan Tinggi
    Kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung
    60
    30
    -
    Ketua Mahkamah Agung
    Yang menarik sebagai kekhususan dalam UU No. 26 Tahun 2000 adalah alasan penahanan. Alasan penahanan dalam hukum acara ini didasarkan atas alasan subyektif dari penyidik atau majelis hakim atas kondisi yang disyaratkan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan atas adanya bukti permulaan yang cukup, kekhawatiran akan menghilangkan barang bukti atau akan melakukan pelanggaran HAM yang berat adalah alasan atas penilaian dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atau hakim yang memeriksa terdakwa. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP yang juga mensyaratkan adanya unsur obyektif untuk dapat dilakukan penahanan kepada tersangka maupun terdakwa.
    6
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Penyelidikan (Pasal 18-20)
    Dalam hal penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas anggota Komnas HAM dan unsur masyarakat (Pasal 18). Kekhususan penyelidikan untuk pelanggaran HAM yang berat oleh Komnas HAM ini merupakan penyelidikan yang sifatnya pro justitia, dimana Komnas HAM dianggap tidak memiliki kepentingan terkecuali upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
    Kewenangan penyelidikan oleh Komnas HAM ini sungguh menarik, karena bila dibandingkan dengan negara lain, hingga saat ini baru satu-satunya Komnas HAM yang memiliki kewenangan penegakan hukum. Kewenangan ini sudah lebih maju dibandingkan ketentuan dalam Prinsip-Prinsip Paris.
    Wewenang penyelidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 adalah:
    a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
    b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;
    c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
    d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
    e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
    f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
    g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1) pemeriksaan surat;
    2) penggeledahan dan penyitaan;
    3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
    4) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.
    Dalam hal Komnas HAM berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik. Kemudian, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komnas HAM menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik (Pasal 20 ayat 1 dan 2). Bila penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut (Pasal 20 ayat 3).
    7
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Penyidikan (Pasal 21-22)
    Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 21 ayat 1). Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 21 ayat 3).
    Penyidikan wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik (Pasal 22 ayat 1), dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Bila dalam batas waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya (Pasal 22 ayat 3).
    Bila hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung (Pasal 22 ayat 4), sampai penyidikan dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan.
    Dalam hal penghentian penyidikan tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 22 ayat 6).
    Penuntutan (Pasal 23-25)
    Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung (Pasal 23 ayat 1). Dalam hal penuntutan, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat (Pasal 23 ayat 2). Penuntutan wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima (Pasal 24).
    Komnas HAM sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 25).
    Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 27-33)
    Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM, dengan jumlah 5 (lima) orang anggota majelis hakim Pengadilan HAM, yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 27 ayat 1-2).
    8
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung (Pasal 28 ayat 1), dengan jumlah hakim sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang. Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
    Menyangkut Acara Pemeriksaan, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM (Pasal 31).
    Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi (Pasal 32 ayat 1). Pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
    Sedangkan dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung (Pasal 33 ayat 1). Pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc (Pasal 33 ayat 2). Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang (Pasal 33 ayat 3). Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun (Pasal 33 ayat 4-5).
    Berikut tabel komposisi hakim ad hoc di Pengadilan HAM (Abidin 2005).
    Hakim ad hoc
    Diangkat oleh
    Jumlah mininal yang diangkat
    Lama jabatan
    Pengadilan HAM
    Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung
    12 orang
    5 tahun dan diangkat 1 periode lagi
    Tingkat banding/Pengadilan Tinggi
    Presiden atas usul Mahkamah Agung
    12 orang
    5 tahun dan dapat diangkat 1 periode lagi
    Tingkat kasasi/MA
    Presiden atas usul DPR
    3 orang
    5 tahun
    Peninjauan Kembali
    Tidak diatur
    Tidak diatur
    Tidak diatur
    Perlindungan Saksi dan Korban
    Salah satu hal yang terpenting dalam proses pemeriksaan tersebut adalah menyangkut perlindungan korban dan saksi, yang mana setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma (Pasal 34). Dalam praktek, pengalaman pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM 9
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    berat di Tim-tim menunjukkan bahwa ancaman dan tekanan pada saksi bukan saja terjadi pada saksi korban tapi juga saksi-saksi yang bukan korban. Saksi korban ini terpaksa berhadapan langsung dengan para pelaku yang merupakan orang yang sangat berkuasa di daerahnya dan adanya perasaan trauma atas perbuatan para terdakwa. Perlakukan terhadap saksi korban selama memberikan keterangan di pengadilan juga tidak lepas intimidasi dan teror yang berakibat terhadap ancaman psikologis saksi (Eddyono et al. tanpa tahun).
    Sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 26 Tahun 2000, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Bentuk-bentuk perlindungan, sebagai ditegaskan dalam pasal 4 PP tersebut adalah:
    a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
    b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
    c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
    Dengan ketentuan ini, maka salah satu yang menjadi prosedur pembuktian secara khusus di pengadilan HAM dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa. Diharapkan tanpa kehadiran terdakwa akan mengurangi perasaan tertekan dan trauma bagi saksi atau korban sebagai saksi untuk membeberkan fakta dan data. Semakin lengkap pengaturannya, sejak disahkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menambah ketentuan normatif bentuk perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban.
    Perlindungan saksi dan korban dalam perkara pelanggaran HAM berat bukanlah hal yang gampang, mengingat pelaku kejahatan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap struktur kekuasaan politik, apalagi kejahatan tersebut dilakukan secara sistematik dan meluas yang tentunya mempunyai dampak yang besar terhadap organ-organ kekuasaan dan masyarakat luas.
    Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi
    Pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 dapat dilihat pada pasal 35, yang menegaskan:
    (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
    (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
    (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    Dalam rangka melaksanakan Pasal 35 ayat (3), dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam PP tersebut dijelaskan apa yang
    10
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    dimaksud dengan Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi (Pasal 1 angka 4-6 PP No. 3 Tahun 2002). Kompensasi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Dan definisi rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
    Instansi Pemerintah Terkait bertugas melaksanakan pemberian kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan putusan Pengadilan HAM yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 3 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2002). Sedangkan pemberian restitusi dilaksanakan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan HAM (Pasal 4).
    Mengenai tata cara pelaksanaan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada pihak korban, dari mulai proses diterimanya salinan putusan kepada Instansi Pemerintah Terkait dan korban sampai dengan pelaksanaan pengumuman pengadilan dan pelaksanaan laporan, diatur dalam pasal 6-10 PP No. 3 Tahun 2002. Pertama kali, pengadilan HAM mengirimkan salinan putusan Pengadilan HAM, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Jaksa Agung (Pasal 6 ayat 1). Kemudian Jaksa Agung melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada Instansi Pemerintah Terkait untuk melaksanakan pemberian kompensasi dan atau rehabilitasi, dan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi (Pasal 6 ayat 2), dan pelaksanaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berita acara pelaksanaan putusan pengadilan diterima (Pasal 7).
    Bila pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu 30 hari, korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung (Pasal 9 ayat 1). Kemudian, Jaksa Agung harus segera memerintahkan Instansi Pemerintah Terkait, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima (Pasal 9 ayat 2). Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau kelambatan pelaksanaan harus dilaporkan kepada Jaksa Agung (Pasal 10).
    Yang perlu diperhatikan bahwa pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi harus dilaksanakan secara tepat, cepat, dan layak. Sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan PP No. 3 Tahun 2002, pengertian “tepat” di sini adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban yang memang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengertian “cepat” adalah bahwa penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin dalam rangka secepatnya mengurangi penderitaan korban. Sedangkan yang dimaksud dengan “layak” adalah bahwa
    11
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    penggantian kerugian dan atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban secara patut berdasarkan rasa keadilan.
    Kelemahan Hukum Acara
    Hukum Acara Pengadilan HAM merupakan hukum dan mekanisme khusus yang dirancang untuk keperluan menghadapi kasus-kasus kejahatan di luar kebiasaan (extra-ordinary crimes). Pengaturan secara khusus demikian ditujukan agar berjalannya proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat secara adil dan kompeten, sehingga proses berlangsungnya mekanisme khusus tersebut dapat memangkas rantai impunitas terhadap penjahat hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian, pengadilan ini diharapkan memberikan jalan keadilan bagi korban atau keluarganya.
    Kekhususan perkara pelanggaran HAM yang berat yang harus bisa ditunjukkan dengan pembuktian elemen-elemen kejahatan melalui hukum acara pengadilan HAM ini adalah: (i) menemukan unsur-unsur sistematik dan meluas (systematic and widespread); (ii) adanya pertanggungjawaban komando (command responsibility) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab; dan (iii) khusus untuk kejahatan genosida, membuktikan adanya maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan (intent to destroy) seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
    Ketentuan unsur meluas (widespread), sistematik (systematic) dan diketahui (intension) dalam UU No. 26 Tahun 2000 tidak ada kejelasan, yang sesungguhnya melahirkan keragaman interpretasi hakim atas rumusan tersebut. Dalam Statuta Roma, dijelaskan secara tegas unsur niatnya (intension). Bahkan rumusannya dijelaskan satu persatu, seperti penegasan “attack directed against any civilian population” yang diartikan dengan a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack (vide: Article 7 Paragraph 2 Rome Statute).
    Sayangnya, selain tidak jelas, pengapdosian yang dilakukan dan terumus dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 sangat tidak tepat. Rumusan “directed against any civillian population” dalam Statuta Roma diterjemahkan dengan “ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil”, yang seharusnya “ditujukan kepada populasi sipil”. Perkataan “secara langsung” ini bisa berdampak pada penafsiran bahwa hanya pelaku di lapangan saja yang dapat dikenakan, sedangkan pelaku di atasnya yang membuat kebijakan atau yang membiarkan kejahatan itu berlangsung justru tidak tercakup dalam pasal 9. Begitu juga perkataan “civilian population” yang diterjemahkan “penduduk sipil” telah mengerdilkan pemaknaan subyek hukum dengan menggunakan ‘batasan-batasan wilayah kependudukan’ yang akan membatasi target-target potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya kepada warga negara dimana kejahatan tersebut berlangsung, sementara warga negara lainnya (asing) tidak masuk dalam kategori tersebut (Lebih lengkap, baca: Wiratraman 2004; Abidin 2005).
    12
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Sedangkan menyangkut command responsibility (pertanggungjawaban komando), diatur secara khusus dalam pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000. Ditegaskan dalam pasal tersebut: Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu: (a) komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
    Selain komandan militer, seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni: (a) atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan (b) atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
    Rumusan Pasal 42 tidaklah sama dengan yang dirumuskan Statuta Roma, sebagai contoh dalam Pasal 42 ayat 1 (a) yang menegaskan penanggung jawab komando seharusnya “mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan atau hendak melakukan kejahatan…” (That military commander or person either knew or, owing to the circumstances at the time, should have known that the forces were committing or about to commit such crimes), bukan sekadar “seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat” (vide: Article 28 Paragraph 1 (a) Rome Statute). Begitu juga ketidakjelasan batasan Pasal 42 ayat 1 (b) tentang apa yang “layak” dan “perlu” dilakukan oleh penanggung jawab komando.
    Tentu ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau kesalahan penerjemahan ini (baik sengaja maupun tidak sengaja) menunjukkan sejumlah kelemahan dalam proses pengadopsian dari hukum hak asasi manusia internasional, yang dampaknya tidak sekadar dari suatu kerangka normatif yang tidak memadai standar hukum internasional, tetapi delik tanggung jawab komando akan menyulitkan pembuktiannya dalam implementasinya. Apalagi, pembuktian terhadap elemen-elemen tersebut, sulit bila mengandalkan standar hukum yang didasarkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Meskipun KUHP (Kitab Undang-
    13
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Undang Hukum Pidana) juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan/penganiayaan, perkosaan, dan kejahatan berencana lainnya, namun jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (ordinary crimes). Bila dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998, seharusnya memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu agar bisa diklasifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat.
    Sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa pelanggaran HAM yang berat merupakan extra-ordinary crimes yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan begitu, mestinya standar konvensional KUHAP akan sulit diharapkan bisa membongkar kejahatan yang tidak hanya dilakukan secara personal/individual, melainkan melalui organisasi yang rapi, kuat, dan memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan. Jangkauan KUHAP inilah yang kurang memenuhi standar hukum hak asasi manusia internasional, khususnya menyangkut hukum acara terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat.
    Misalnya, perlunya penerapan yang menyandarkan pada praktek hukum peradilan pidana internasional dalam soal pembuktian. Dalam praktek peradilan internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menampilkan penggunaan alat-alat bukti di luar ketentuan hukum yang diatur oleh KUHAP, seperti rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan (Abidin 2005).
    Penutup
    Dalam konteks kerangka normatif hukum acara peradilan HAM, penerapan ketentuan yang bersandar pada KUHAP sesungguhnya kurang tepat, karena jenis kejahatan yang dihadapi oleh pengadilan HAM adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes) yang tentunya KUHAP tidak didisain dalam rangka jenis kejahatan tersebut. Sehingga tidak begitu mengherankan bahwa standar pembuktian yang berdasarkan KUHAP tidak bisa membongkar struktur kekerasan yang menjadi karakter pelanggaran HAM yang berat. Terlebih pula, mayoritas pelaku kejahatan HAM yang berat justru banyak yang dibebaskan, dan tidak berhasil mengungkap siapa sesungguhnya aktor kejahatan yang paling bertanggung jawab, baik seperti dalam kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste pasca jajak pendapat, kasus Teuku Bantaqiyah, dan pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya.
    Dalam praktek pengadilan HAM ad hoc selama ini lebih mengandalkan pada pemahaman atau terobosan penerapan serta penafsiran para hakim tentang UU No. 26 Tahun 2000 ketika melakukan pemeriksaan di pengadilan. Hal itulah yang menyebabkan, progresifitasnya justru terletak pada para hakim Pengadilan HAM ad hoc itu sendiri, bukan pada kerangka normatif yang ada.
    14
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Profesor David Cohen, seorang Guru Besar dari University of California, Berkeley, yang menulis penelitiannya tentang pengadilan HAM ad hoc menyatakan bahwa sesungguhnya peradilan yang dimaksudkan untuk mengadili para pelanggar hak-hak asasi manusia di Indonesia (UU No. 26 Tahun 2000) hanyalah rekayasa politik dan hukum belaka (Cohen 2003). Dalam laporannya mengenai kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timor, prosekusi yang dilakukan terhadap hampir seluruh proses peradilan, baik dari tahapan pra-investigasi, investigasi, dan proses pendakwaan, ternyata tidak berhasil menjelaskan siapa mereka yang paling bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM tersebut. Padahal standar hukum internasional dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat haruslah diketahui terlebih dahulu siapa aktor utamanya. Akibatnya, yang dimejahijaukan hanyalah tentara lapangan dan milisi sipil yang disangka terlibat dalam kekerasan terhadap berbagai peristiwa di Timtim (Cohen 2003).
    Kejahatan kemanusiaan dan genosida (termasuk kejahatan perang) merupakan hostis humanis generis (musuh bersama seluruh umat manusia) yang termasuk dalam kejahatan internasional sehingga di bawah yurisdiksi universal. Oleh sebab itu, perhatian komunitas internasional telah dan terus menerus sedang memantau perkembangan apa yang terjadi dengan peradilan HAM di Indonesia. Persoalan besar yang masih terjadi dengan bangsa ini adalah, belum adanya komitmen yang kuat dan berani untuk mematahkan impunitas. Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa pernah mengupayakan keras membawa kasus pelanggaran HAM yang berat ini ke mekanisme hukum internasional (Ad Hoc Tribunal), tetapi upaya tersebut sangatlah ditentukan oleh kekuatan diplomasi dan politik hubungan internasional. Dan ironisnya, dalam kasus Timor-Timur yang dinyatakan tidak sesuai standar penerapan hukum acaranya (Yudhawiranata 2002), dan ternyata diplomasi politik yang ditempuh PBB melalui Sekretaris Jenderal Koffi Annan pun gagal (Wiratraman 2005).
    Dengan situasi yang demikianlah, maka pembaruan hukum acara pengadilan HAM di Indonesia haruslah mulai diupayakan untuk memperkuat kerangka normatif yang sesuai standar hukum hak asasi manusia internasional, utamanya ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara paripurna.
    Daftar Pustaka
    Abidin, Zainal (2005) “Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Seri Bahan Bacaan Khusus untuk Pengacara X: 2005. Jakarta: Elsam.
    Cohen, David (2003) Intended to Fail : The Trials Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta. New York: International Center for Transitional Justice (ICTJ).
    15
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Eddyono, Supriyadi Widodo, Wahyu Wagiman, Zaenal Abidin (tanpa tahun) Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat: Seri Perlindungan Saksi 2. Jakarta: Elsam.
    Yudhawiranata, Agung (2002) “Pengadilan HAM Ad Hoc Timor Timur di Bawah Standar”, Preliminary Conclusive Report Perkara Timbul Silaen, Abilio Soares Dan Herman Sediyono Dkk (4 Juli 2002). Jakarta: Tim Monitoring Pengadilan Ad Hoc Untuk Kasus Pelanggaran Berat HAM Di Timor Timur Elsam.
    Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2004) ”Politik Hukum Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Upaya Membangun Perspektif Keadilan bagi Korban dan Menciptakan Peradaban Berperikemanusiaan di Masa Depan”, makalah Seminar HAM: “Quo Vadis Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu?”, diselenggarakan oleh FORSAM FH Unair, Surabaya, 13 Desember 2004.
    Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005) “Possibilities For Ending Impunity In The Case Of East Timor”, makalah untuk Human Rights Protection Mechanism Course, Office of Human Rights and Social Development (OHRSD), Mahidol University, Bangkok, Thailand.
    Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2008a) “Konsep dan Pengaturan Hukum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”, artikel untuk Jurnal Ilmu Hukum Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, belum terpublikasi.
    Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2008b) “Kontroversi Wewenang Komnas HAM”, artikel dimuat Opini Kompas, Rabu, 14 Mei 2008.
    Instrumen Hukum dan Putusan
    Genocide Convention 1948.
    Rome Statute of International Criminal Court 1998
    Undang-Undang Dasar 1945
    Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
    Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
    Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ratifikasi atas International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights).
    16
    R. Herlambang Perdana Wiratraman (2008) Hukum Acara Peradilan HAM: Pengantar
    Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (Ratifikasi atas International Covenant on Civil and Political Rights 1966)
    Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
    Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
    Protokol Opsional I tentang Penghapusan Pidana Mati.
    Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 065/PUU-II/2004 Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945.
    Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 18/PUU-V/2007 Pengujian UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945.
    * R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.
    Dosen Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia,
    Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
    Menyelesaikan Sarjana Hukum (Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Master of Arts (Human Rights) di Faculty of Graduate Studies, Mahidol University. Pernah mengikuti International Human Rights Law Course di School of Human Rights, Utrecht University, Netherlands (2001), International Human Rights Training Program di McGill University, Canada (2004), dan International Human Rights and Humanitarian Law Course, Mahidol University-ICRC, Thailand (2005). Fasilitator aktif Pelatihan HAM yang diselenggarakan ELSAM (Jakarta), Equitas-Human Rights Education (Montreal), dan Departemen Hukum dan HAM RI.
    T: +62 81332809123 atau +62 31-71766872
    E: herlambang@unair.ac.id
    17

    Hukum Acara Pidana

    Posted by mujiburrahman on May 15, 2010
    1. SEJARAH HAP
    Latar belakang yang melandasi munculnya KUHAP
     HIR yang hanya mengatur tentang landraad dan raad van justitie
     UUD
     Pengakuan HAM
     Jaminan bantuan hukum dan ganti rugi
    2. TUJUAN HAP
    Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil.
    Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
    3. ASAS HAP
    1. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
    2. Presumption of innocent
    3. Equality before the law
    4. Pengadilan terbuka untuk umum kecuali diatur UU
    5. Sidang pengadilan secara langsung dan lisan
    6. Asas Akusatoir bukan Inkusatoir (pelaku sebagai subjek bukan objek)
    7. Asas Legalitas dan Oportunitas (sebagai pengecualian)
    8. Tersangka/ terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum
    9. Fair Trial (pengadilan yang adil dan tidak memihak)
    10. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap
    11. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dengan perintah tertulis
    12. Ganti rugi dan rehabilitasi
    13. Persidangan dengan hadirnya terdakwa
    ASAS TERSEBUT MUNCUL KARENA ADANYA BEBERAPA PRANATA BARU DALAM KUHAP, DIANTARANYA ADALAH
     Terjaminnya HAM
     Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan
     Batas waktu penangkapan dan penahanan
     Ganti kerugian dan rehabilitasi
     Pra peradilan
     Pra penuntutan
     Penggabungan perkara berkaitan dengan gugatan ganti kerugian
     Upaya hukum (perlawanan sampai dengan PK)
     Koneksitas
     Hawasmat (hakim, pengawas, pengamat)
    4. PIHAK-PIHAK DALAM HAP.
    A. PENYELIDIK DAN PENYIDIK
    Menurut pasal 1 angka 4 KUHAP
    Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penyelidikan
    WEWENANG PENYELIDIK (5 KUHAP)
    1. Menerima laporan/ pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana
    2. Mencari keterangan dab barang bukti
    3. Memeriksa seseorang yang dicurigai
    4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
    ATAS PERINTAH PENYIDIK
    1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
    2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
    3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
    4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
    Menurut pasal 1 angka 1 KUHAP
    Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
    WEWENANG PENYIDIK
    1. Menerima laporan/ pengaduan dari sesorang tentang adanya tindak pidana
    2. Melakukan tindakan pertama di TKP
    3. Memeriksa seseorang yang dicurigai
    4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
    5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
    6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
    7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
    8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
    9. Mengadakan penghentian penyidikan
    10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
    B. JAKSA DAN PENUNTUT UMUM
    Menurut pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP
    Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
    Menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP
    Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
    C. HAKIM
    Menurut pasal 1 angka 8 KUHAP:
    Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
    D. TERSANGKA, TERDAKWA DAN TERPIDANA
    Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 13 KUHAP)
    Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 angka 14 KUHAP)
    Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap (pasal 1 angka 32 KUHAP)
    HAK-HAK TERSANGKA/ TERDAKWA
     Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili
     Hak untuk mengetahui dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan
     Hak untuk memberikan keterangan secara bebas
     Hak untuk mendapat juru bahasa
     Hak untuk mendapat bantuan hukum
     Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya (WNA)
     Hak untuk mengubungi dokter
     Hak untuk memberitahu keluarga
     Hak untuk dikunjungi keluarga
     Hak untuk mengadakan surat menyurat dengan penasihat hukumnya
     Hak untuk mengajukan saksi dan ahli
     Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan kerohanian
     Hak untuk menuntut ganti rugi
    D. SAKSI
    Menurut pasal 1 angka 26 KUHAP
    Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri.
    5. SUMBER TINDAKAN DALAM HAP
    PROSES HUKUM ACARA PIDANA
    IMAGE…
    TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI DIDASARKAN PADA BEBERAPA SUMBER:
     Laporan
     Pengaduan
     Tertangkap tangan
     Diketahui sendiri oleh petugas
    PERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN

    6. PROSES AWAL DALAM HAP (SEBELUM DILIMPAHKAN KEKEJAKSAAN)
    A. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
    Menurut pasal 1 angka 5 KUHAP
    Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagi tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini
    Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP
    Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
    B. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
    Menurut pasal 1 angka 20 KUHAP
    Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini
    Menurut pasal 1 angka 21 KUHAP
    Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini
    SYARAT PENAHANAN
    1. SYARAT SUBJEKTIF (PASAL 21 AYAT 1)
    a. kekhawatiran tersangka/ terdakwa akan melarikan diri
    b. kekhawatiran tersangka/ terdakwa merusak/ menghilangkan barang bukti
    c. kekhawatiran tersangka/ terdakwa mengulangi perbuatannya kembali
    2. SYARAT OBJEKTIF
    a. tindak pidanya yang dilakukan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih
    b. kurang dari 5 tahun akan tetapi dikecualikan oleh UU, pasal 21 ayat (4) KUHAP.
    JENIS-JENIS TAHANAN
    1. TAHANAN RUTAN
    2. TAHANAN RUMAH
    3. TAHANAN KOTA
    BATAS WAKTU PENAHANAN

    C. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
    Penggeledahan Rumah
    Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 17 KUHAP)
    Penggeledahan Badan
    Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 angka 18 KUHAP)
    Menurut pasal 1 angka 16 KUHAP
    Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
    7. PRA PERADILAN
    Menurut pasal 1 huruf 10 KUHAP
    Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam UU ini, tentang:
    1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya
    2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan pengadilan
    3. Permintaan ganti kerugian atau rehabiltasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
    Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 22 KUHAP)
    Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini (pasal 1 angka 23 KUHAP)
    1. PROSES PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
    Setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/ penyidik dirasa lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan.
    Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya.
    Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu,penyidikan dapat dihentikan.
    PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN
    Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan (M. Yahya Harahap; 1993:414-415)
    HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN SURAT DAKWAAN
     sesuai dengan BAP
     menjadi dasar hakim
     bersifat sempurna dan mandiri
    SYARAT-SYARAT DAKWAAN
    1. Syarat Formil
     Identitas terdakwa (143 ayat (2) KUHAP), nama lengkap, tepat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
     Tanggal dibuat
     Tandatangan PU
    2. Syarat Materiil
     Dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa (143 (2) huruf b)
     Disebutkan locus dan tempus delictie
    SIFAT SEMPURNA SURAT DAKWAAN
    Dapat Dibatalkan
    Jika syarat formil tidak dipenuhi
    Batal Demi Hukum
    Jika syarat materiil tidak dipenuhi
    Dianggap tidak memenuhi syarat materiil jika:
     Dakwaan kabur (obscuur libelen)
    dianggap kabur karena unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi percampuran unsur tindak pidana
     Berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya
    terdakwa didakwa turut serta (medepleger) dan turut membantu (medeplecteheid)
    BENTUK-BENTUK SURAT DAKWAAN

    1. Tunggal (satu perbuatan saja)
    misalnya pencurian biasa (362 KUHP)
    2. Alternatif
    saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata
    “ATAU”…
    misalnya pencurian biasa (362 KUHP) atau penadahan (480 KUHP)
    Alternatif bukan kejahatan perbarengan
    3. Subsidair
     diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan
     digunakan dalam TP yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP.
     contoh. Lazimnya untuk pembunuhan berencana menggunakan paket dakwaan primer: 340, subsidair: 338, lebih subsidair: 355, lebih subsidair lagi 353.
    4. Kumulatif
    141 KUHAP:
     Beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama
     Beberapa tindak pidana yang bersangkut paut
     Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan
    Bentuk dakwaan Kumulatif
    1. Berhubungan dengan concursus idealis/ endaadse samenloop
    perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. (63 (1)KUHP)
    misal: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu meninggal (359) dan satu luka berat (360)
    2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling)
    Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali
    misal perkosaan terhadap anak dibawah umur (287) dilakukan secara berlanjut (64 (1) KUHP)
    3. Berhubungan dengan concursus realis/ meerdadse samenloop (65 KUHP)
     melakukan beberapa tindak pidana
     Pidana pokoknya sejenis
     Pidana pokoknya tidak sejenis
     Concursus kejahatan dan pelanggaran
     Gabungan antara alternatif dan subsidair
     misal: pembunuhan berencana (340) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (339), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (362)
    4. Gabungan TP khusus dan TP umum.
    Kumulatif penganiayaan dan KDRT.
    PROSES PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN
    A. VOEGING
    Voeging adalah penggabungan berkas perkara dalam melakukan penuntutan, dan dapat dilakukan jika (pasal 141 KUHAP):
    a. beberapa tindak pidana;
    b. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih;
    c. belum diperiksa dan akan diperiksa bersama.
    B. SPLITSING
    Selain penggabungan perkara, PU juga memiliki hak untuk melakukan penuntutan dengan jalan pemisahan perkara (142 KUHAP). Splitsing dilakukan dengan membuat berkas perkara baru dimana para tersangka saling menjadi saksi. Hal ini dilakukan untuk menguatkan dakwaan PU.
    Dalam perkembangannya, penuntutan dapat dihentikan oleh JPU dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang dimaksud adalah sesuai dengan bunyi pasal 140 ayat (2) KUHAP, yaitu:
     karena tidak cukup bukti
     peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
     perkara ditutup demi hukum
    2. PROSES PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
    JENIS-JENIS ACARA PEMERIKSAAN
    A. Acara Pemeriksaan Biasa (152-202 KUHAP)
    B. Acara Pemeriksan Singkat/ sumir (203 KUHAP), kategorinya untuk perkara pelanggaran non pasal 205 KUHAP.
    C. Acara Pemeriksan Cepat/ Roll biasanya berhubungan dengan TP ringan dan Pelanggaran lalu lintas. (205 KUHAP). Kategorinya adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,-. Perbedaan mendasar antara acara pemeriksaan singkat dan cepat adalah, untuk acara pemeriksaan singkat tetap menggunakan JPU sedangkan acara pemeriksaan cepat langsung penyidik dengan hakim tunggal.
    PRINSIP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
     Terbuka untuk umum kecuali kesusilaan dan anak
     TP khusus dimungkinkan secara Inabsentia (pasal 154 ayat (4) KUHAP)
     Pemeriksaan secara langsung dan lisan
     Berjalan secara bebas tanpa adanya intervensi
    TAHAPAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN
    SIDANG PERTAMA
     Pemeriksaan Identitas Terdakwa (155)
     Memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan dan memberikan nasihat (155)
     Pembacaan Surat Dakwaan
     Menanyakan apakah terdakwa mengerti isi dakwaan
     Hak mengajukan Eksepsi/ keberatan
    EKSEPSI
    Eksepsi adalah keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas dakwaan PU.
    Dasar alasan eksepsi:
    1. PN tidak berwenang mengadili
    KEWENANGAN MENGADILI
    A. KOMPETENSI ABSOLUT
    Kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pengadilan dalam mengadili perkara berhubungan dengan jenis perkara. PN, PA, PTUN dan PM
    B. KOMPETENSI RELATIF
    Kewenangan relatf yang dimiliki oleh lembaga pengadilan sederajat dalam hal daerah hukum.
    2. Dakwaan tidak dapat diterima
     Ne bis in idem
     Daluwarsa
    3. Meminta surat dakwaan dibatalkan
    4. Surat dakwaan diubah tanpa pemberitahuan
    Dakwaan atau salinan surat dakwaan harus diterima oleh terdakwa/ penasihat hukumnya paling lambat 7 hari sebelum sidang. Surat dakwaan dapat diubah dengan ketentuan (144 KUHAP):
    a. 7 hari sebelum sidang
    b. perubahan hanya satu kali
    c. salinan perubahan harus diberikan kepada terdakwa/ penasihat hukumnya
    SIDANG LANJUTAN
     Jawaban atas keberatan terdakwa oleh PU
     Putusan sela atas eksepsi
    Putusan sela berisi tentang:
    a. eksepsi diterima, maka persidangan dihentikan
    b. eksepsi ditolak, maka persidangan dilanjutkan.
    Terhadap putusan sela dapat dilakukan upaya hukum yang disebut dengan VERZET atau perlawanan. Perlawanan diajukan setelah putusan pemidanaan.
     Pemeriksaan alat bukti.
    MACAM-MACAM ALAT BUKTI:
    Menurut pasal 184 KUHAP :
    1. Keterangan saksi
     Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh UU.
     Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan pasal 159 (2) KUHAP)
    KETENTUAN SEBAGAI SAKSI (185 KUHAP):
     Melihat sendiri
     Mengalami sendiri
     Mendengar sendiri
     Bukan anggota keluarga terdakwa sampai derajat ketiga, keluarga ayah atau ibu, suami/istri (walaupun sudah cerai)
     Karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia
    TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI
     Saksi dipanggil satu persatu menurut urutan sebaiknya o/ hakim. Korban first. (160 (1)
     Memeriksa identitas
     Saksi wajib mengucapkan sumpah (160 ), di dalam sidang/ diluar (233). Tidak sumpah = sandera/ dianggap keterangan biasa (161)
     Keterangan berbeda dengan BAP. Hakim wajib mengingatkan (163)
     Terdakwa dapat membantah atau membenarkan keterangan saksi (164(1)
     Kesempatan mengajukan pertanyaan (164)
     Larangan mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (166)
     Saksi tetap dihadirkan di sidang (167) atau ditentukan lain (172)
     Pemeriksaan saksi tanpa hadirnya terdakwa (173)
    SYARAT SAH KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI
     Disumpah
     Mengenai perkara yang dilihat, didengar, dialami serta alasan pengetahuannya.
     Harus didukung alat bukti lainnya
     Persesuaian antara keterangan dengan lainnya
    2. Keterangan ahli
    Keterangan ahli adalah apa yang seseorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan (186 KUHAP)
    Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (visum et repertum yang dijelaskan oleh seorang ahli)
    3. Surat
    Prof. Pitlo, Surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran.
    Menurut pasal 187 KUHAP yang termasuk surat adalah:
    a. Berita acara dan surat resmi lainnya yang dibuat oleh pejabat umum
    b. Surat keterangan dari seorang ahli
    c. Surat lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana
    4. Petunjuk
    Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (188)
    Petunjuk hanya diperoleh dari :
    a. Keterangan saksi
    b. Surat
    c. Keterangan terdakwa
    5. Keterangan terdakwa
    Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan sendiri atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (189)
    Prinsip keterangan terdakwa
    a. Tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat (pasal 166 KUHAP)
    b. KUHAP tidak menganut asas The Right to Remain in Silence (Pasal 175 KUHAP)
    Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab
    Sebelum berlakunya pasal ini, alat bukti yang ada dalam Nederland Sv pasal 339 adalah:
    1. Eigen Waarneming van de rechter (pengamatan sendiri oleh hakim)
    2. Verklaring van de verdachte (keterangan terdakwa)
    3. Verklaringen van een getuige (keterangan seorang saksi)
    4. Verklaringen van een deskundige (keterangan seorang ahli)
    5. Schriftelijke bescheiden (surat-surat)
    Sedangkan pada masa HIR, alat buktinya adalah (295 HIR):
    1. Kesaksian-kesaksian
    2. Surat-surat
    3. Pengakuan
    4. Isyarat-isyarat/ petunjuk
    KEKUATAN PEMBUKTIAN
    Urutan dalam pasal 184 KUHAP bukan merupakan urutan kekuatan pembuktian.
    Kekuatan pembuktian terletak dalam pasal 183 KUHAP dengan asas Unus testis nullus testis
    Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
    PEMBAHARUAN ALAT BUKTI DALAM KUHAP
    a. Saksi ahli perlu ada standarisasi seperti apa ahli itu. Contoh kasus Tjandra Sugiono, Mas Wigantoro ahli dalam bidang telematika ditolak sebagai ahli karena tidak bisa menunjukkan sertifikat ahlinya, sedangkan Prof. Loebby Loqman dapat sebagai ahli tanpa pengesahan.
    b. Alat bukti surat perlu diubah menjadi dokumen (UU pembuktian Malaysia: luas termasuk kaset dan video)
    c. Petunjuk: Belanda mengenal eigen waarneming van de rechter sedangkan Amerika mengenal judicial notice yang artinya pengamatan hakim. Prinsipnya sama ditambah dengan pengakuan barang bukti.
     Pembacaan tuntutan oleh PU
    Berbeda dengan surat dakwaan, surat tuntutan adalah sebuah nota atau surat yang disusun berdasarkan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh penuntut umum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
    ISI TUNTUTAN PIDANA
    Tuntutan pidana secara garis besar harus memuat:
    a. surat dakwaan
    b. pemeriksaan di persidangan (pemeriksaan alat bukti)
    c. fakta-fakta persidangan
    d. pembuktian
    e. tuntutan pidana
     Pembelaan (pledooi)
    Pledooi adalah pembelaan yang bersifat lisan atau tertulis baik dari terdakwa maupun dari penasihat hukumnya berkenaan dengan tuntutan PU
    Pledooi bisa dijawab oleh PU disebut dengan REPLIK dan bisa dijawab untuk satu kali lagi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya disebut DUPLIK
     Replik dan duplik
     Musyawarah hakim
    TEORI PEMBUKTIAN
    1. Conviction-in time (berdasarkan keyakinan hakim saja)
    2. Conviction-rasionee (keyakinan didukung oleh alasan yang jelas)
    3. Menurut UU secara positif
     Sistem bebas
     Sistem positif
     Sistem negatif (gabungan)
    4. Berdasarkan UU secara negatif (keyakinan dan alasan yang logis)
    5. KUHAP (sistem negatif)
     Putusan Pengadilan
    Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU ini. (pasal 1 butir 11 KUHAP)
    JENIS-JENIS PUTUSAN
    1. Putusan bebas (Vrijspraak) pasal 191 (1) KUHAP
     Tidak terbukti adanya kesalahan
     Tidak adanya 2 alat bukti
     Tidak adanya keyakinan hakim
     Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana
    2. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle) pasal 191 (2) KUHAP
     Terbukti tetapi bukan tindak pidana
     Adanya alasan pemaaf, pembenar atau keadaan darurat
    3. Putusan Pemidanaan
    Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana
     Memberitahukan kepada terdakwa bahwa memiliki hak untuk menerima, pikir-pikir atau banding
    3. UPAYA HUKUM
    1. Biasa
     Verzet (upaya hukum terhadap putusan eksepsi)
     Banding (upaya hukum terhadap putusan pemidanaan)
    Upaya banding dapat diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya atau oleh PU karena tidak puas dengan putusan PN
    Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai alasan pengajuan banding.
    Pengecualian banding:
    a. Putusan bebas
    b. Lepas dari segala tuntutan hukum berkenaan dengan kurang tepatnya penerapan hukum
    c. Putusan dalam acara cepat
     Kasasi
    Menurut perundang-undangan Belanda ada tiga alasan pengajuan kasasi:
    a. Terdapat kelalaian dalam hukum acara (vormverzuim)
    b. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan
    c. Tidak melaksanakan cara melakukan peradilan sesuai undang-undang
    2. Luar Biasa
     Kasasi demi kepentingan hukum
    Kasasi demi kepentingan hukum hanya diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum dan tidak merugikan pihak manapun. (259 KUHAP)
     Peninjauan Kembali
    Permintaan PK dapat dilakukan dengan dasar alasan:
    a. Keadaan baru (Novum) yang seandainya keadaan itu diketahui pada saat sidang berlangsung dapat menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atau meringankan terdakwa
    b. Adanya pertentangan alasan antara putusan satu dengan yang lainnya
    c. Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata
    4. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EXECUTIE)
    KUHAP mengatur pelaksanaan putusan pengadilan pasal 270 – 276:
     Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa
     Pidana mati
     Pidana berturut-turut
     Pidana denda
     Pengaturan barang bukti yang dirampas oleh negara
     Ganti kerugian
     Biaya perkara
     Pidana bersyarat
    HAWASMAT
     Pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat.
     Perancis menyebutnya sebagai Juge de l’ application des peines (1959)
     Belanda menyebutnya sebagai Executie rechter
    Posted by Te Effendi
    Sumber: http://te-effendi-acara.blogspot.com/search?updated-max=2007-09-19T05%3A09%3A00%2B07%3A00&max-results=5

    Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

    Posted by mujiburrahman on May 15, 2010
    DASAR HUKUM ACARA
    MK-RI
    nUndang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Pasal 7 B dan 24C);
    nUndang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Pasal 28 sampai dengan Pasal 85);
    nPeraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
    ndalam praktik
    UNDANG-UNDANG TENTANG MK
    1. Pasal 28 – Pasal 49: Ketentuan hukum acara yang bersifat umum
    2. Pasal 50 – Pasal 60 untuk Pengujian Undang-undang
    3. Pasal 61 – Pasal 67 untuk Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
    4. Pasal 68 – Pasal 73 untuk Pembubaran Partai Politik
    5. Pasal 74 – Pasal 79 untuk Perselisihan Hasil Pemilu
    6. Pasal 80 – Pasal 85 untuk Pendapat DPR (Ps. 7B UUD)
    untuk materi lengkapnya silahkan download di sii

    Sistem Peradilan Di Indonesia

    Posted by mujiburrahman on May 15, 2010
    Sistem peradilan di suatu negara masing-masing dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut. Menurut Eric L. Richard, sistem hukum utama di dunia adalah sebagai berikut :
    1. Civil Law, hukum sipil berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem ini berasal dari hukum Romawi (Roman Law) yang dipraktekkan oleh negara-negara Eropa Kontinental, termasuk bekas jajahannya.
    2. Common Law, hukum yang berdasarkan custom.kebiasaaan berdasarkan preseden atau judge made law. Sistem ini dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon, seeprti Inggris dan Amerika Serikat.
    3. Islamic Law, hukum yang berdasarkan syariah Islam yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadits.
    4. Socialist Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis.
    5. Sub-Saharan Africa Law, sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gunung Sahara.
    6. Far Fast Law, sistem hukum Timur jauh – merupakan sistem hukum uang kompleks yang merupakan perpaduan antara sistem Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam sebagai basis fundamental masyarakat.
    Pada dasarnya sistem hukum nasional Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum, yaitu :
    1. Sistem Hukum Barat, yang merupakan warisan para penjajah kolonial Belanda, yang mempunyai sifat individualistik. Peninggalan produk Belanda sampai saat ini masih banyak yang berlaku, seperti KUHP, KUHPerdata, dsb.
    2. Sistem Hukum Adat, yang bersifat komunal. Adat merupakan cermin kepribadiansuatu bangsa dan penjelmaan jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad (Soerojo Wigdjodipuro, 1995 : 13).
    3. Sistem Hukum Islam, sifatnya religius. Menurut seharahnya sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia, Islam telah diterima oleh Bangsa Indonesia.
    Adanya pengakuan hukum Islam seperti Regeling Reglement, mulai tahun 1855, membuktikan bahwa keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Indonesia nerdasarkan teori “Receptie” (H. Muchsin, 2004)
    Sistem Peradilan Indonesia dapat diartikan sebagai “suatu susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara yang dilakukan oleh pengadilan, baik itu pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, yang didasari oleh pandanganm, teori, dan asas-asas di bidang peradilan yang berlaku di Indonesia”.
    Oleh karena itu dapat diketahui bahwa Peradilan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan suatu sistem yang ada hubungannya satu sama lain, peradilan/pengadilan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling berhubungan dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Bukti adanya hubungan antara satu lembaga pengadilan dengan lembaga pengadilan yang lainnya salah satu diantaranya adalah adanya “Perkara Koneksitas”. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    Sistem Peradilan Indonesia dapat diketahui dari ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    Dalam Pasal 15 UU Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai Pengadilan Khusus sebagai berikut :
    1. Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-Undang.
    2. Pengadilan Syariah Islam di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan paradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut peradilan umum.
    Berdasarkan uraian tersebut, maka sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai berikut:
    A. MAHKAMAH AGUNG
    UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005
    I. PERADILAN UMUM
    a. Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997)
    b. Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989)
    c. Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000)
    d. Pengadilan TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002)
    e. Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004)
    f. Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001)
    g. Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)
    II. PERADILAN AGAMA
    Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam apabila menyangkut peradilan Agama.
    III. PERADILAN MILITER
    – Pengadilan Militer untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat prajurit.
    – Pengadilan Militer Tinggi, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat perwira s.d kolonel
    – Pengadilan Militer Utama, untuk mengadili anggota TNI yang berpangkat Jenderal.
    – Pengadilan Militer Pertempuran, untuk mengadili anggota TNI ketika terjadi perang.
    IV. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
    – Pengadilan Pajak (UU No. 14 Tahun 2002)
    V. PERADILAN LAIN-LAIN
    a. Mahkamah Pelayaran
    b. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
    B. MAHKAMAH KONSTITUSI
    (UU No. 24 Tahun 2003)
    Tugas Mahkamah Konstitusi adalah :
    1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
    2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh UUD 1945.
    3. Memutus Pembubaran Partai Politik.
    4. Memutus perselisihan tentang PEMILU.
    5. Memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum, berupa : mengkhianati negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela lainnya.
    Sumber: http://annida.harid.web.id/?p=352

    Kode Etik Advokat

    Posted by mujiburrahman on May 15, 2010
    Etika Perilaku dalam Profesi Advokat
    Oleh: Fahmi Yanuar Siregar, SH[i]

    Dalam bagian pembukaan Kode Etik Advokat ditegaskan bahwa sudah semestinya suatu organisasi profesi memiliki Kode Etik yang berfungsi beban kewajiban sekaligus pula bentuk perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesi. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskannya dalam Pasal 1 butir 1 bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 26 Undang-undang tentang Advokat yang menyatakan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesinya maka disusunlah Kode Etik Advokat. Dengan demikian jelaslah bahwa Advokat adalah suatu profesi dan dibebani oleh Kode Etik dalam menjalankan profesinya. Profesi Advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile), yang berarti dalam menjalankan profesinya sebagai bagian dari catur wangsa penegakan hukum berada di bawah perlindungan hukum yaitu Undang-undang tentang Advokat dan Kode Etik itu sendiri. Advokat memiliki independensi kebebasan yang berlandaskan pada kemandirian, kejujuran, kerahasian, dan keterbukaan. Perjalanan profesi tersebut merupakan etika perlaku kehormatan dan kepribadian Advokat.
    Kode Etik profesi Advokat mengatur mengenai hubungan dengan kepribadian advokat pada umumnya, Advokat dengan klien, Advokat dengan teman-teman sejawat, hubungan Advokat terhadap hukum, Undang-undang  kekuasaan dan para pejabat pengadilan, sekaligus mengatur tentang cara bertindak menangani perkara.
    Berlandaskan Kode Etik profesi Advokat tersebut, ada fenomena yang menarik untuk dicermati dalam perkembangan profesi Advokat. Kasus yang baru terjadi adalah pengaduan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Advokat senior Todung Mulya Lubis, yang dinilai telah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesinya. Hal ini menjadi menarik karena Majelis Kehormatan Daerah PERADI DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulya Lubis sebagai Advokat. Perkembangannya Todung Mulya Lubis akan banding terhadap Putusan tersebut ke Dewan kehormatan PERADI Pusat.
    Kasus lainnya yang menarik dicermati mengenai gencarnya pernyataan-pernyataan Advokat yang bertindak seolah-olah dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Mewakili fenomena ini diantaranya adalah perseteruan antara Ahmad Dhani dan istrinya yang melibatkan pengacara Elza Syarif untuk ikut berkomentar mendukung maia, bukan sebagai kuasa hukum yang semestinya memberikan argumentasi yuridis perihal perkara kilennya saja. Namun, sudah berimbas pada hal-hal yang bersifat privasi antara klien dan pengacaranya dan hal ini semestinya tidak menjadi konsumsi publik. Hal ini mengantarkan kita pada suatu pertanyaan sederhana, sampai sejauhmanakah tindakan Advokat dalam rangka mewakili klien atau perkaranya? bagaimana ukuran dari pemberian kuasa tersebut dalam kerangka mewakili kepentingan hukum kliennya? Bahkan sampai sejauhmanakah indikator yang disebut sebagai kuasa hukum suatu klien, apakah hanya sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan duduknya perkara ataukah lebih dari itu? Bukankah Advokat sebagai profesi terhormat penegak hukum yang terikat akan adanya Kode Etik agar dapat menjalankan profesinya secara jujur dan bertanggung jawab kepada klien, pengadilan, Negara, masyarakat dan terutama sekali kepada dirinya sendiri.
    Berbicara mengenai Kode Etik tidak terpisahkan dari etika perilaku itu sendiri, sehingga menjadi beralasan pula apa yang dikemukakan oleh E.Y. Kanter dalam bukunya Etika Profesi Hukum Sebuah Pendekatan Sosio-Religius, dikutip oleh Fauzi Yusuf Hasibuan dalam makalahnya bahwa tindakan kekerasan dan main hakim sendiri dapat terjadi karena orang telah melupakan nilai dan norma moral dalam pergaulan sosial. Tidak ada salahnya cerminan diri sendiri, bahwa Advokat berorentasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum bukan sebagai pembelaan perkara hanya karena honorarium semata. Hal yang membedakan dengan pelayanan jasa seorang pebisnis yang mengutamakan profit sedangkan Advokat adalah profesi yang terhormat yang didalamnya ada lingkup kegiatan etis yang bernilai, ada pemahaman keilmuwan dan tindakan yang berdasar pada moral. Profesi yang mencirikan profesionalisme seorang Advokat yang menjujung tinggi supremacy of moral bukan hanya supremacy of law sehingga tercapailah apa yang disebut sebagai keadilan yang substantif.

    [i] Advokat-Pengacara pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara Nico Suherman, SH., M.Ag. Sumber: http://amisiregar.multiply.com/journal/item/40/Kode_Etik_Advokat

    Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat

    Posted by mujiburrahman on May 15, 2010
    Dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LN Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, maka profesi advokat di Indonesia memasuki era baru. Suatu era yang dalam konteks ini diartikan sebagai pemacu bagi seorang calon advokat/advokat untuk lebih baik dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk itu, sebagai titik tolak, peran, fungsi dan perkembangan organisasi advokat perlu dipahami secara benar, baik dalam level filosofis (teori) maupun praktik.
    Peran dan Fungsi Advokat
    Pengertian advokat menurut Pasal 1 ayat (1) UU Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya dalam UU Advokat dinyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (hakim, jaksa, dan polisi). Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu sama lain.
    Mengikuti konsep trias politica tentang pemisahan kekuasaan negara, maka hakim sebagai penegak hukum menjalankan kekuasaan yudikatif, jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif. Disini diperoleh gambaran hakim mewakili kepentingan negara, jaksa dan polisi mewakili kepentingan pemerintah. Sedangkan advokat tidak termasuk dalam lingkup kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Advokat sebagai penegak hukum menjalankan peran dan fungsinya secara mandiriuntuk mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan tidak terpengaruh kekuasaan negara (yudikatif dan eksekutif).
    Sebagai konsekuensi dari perbedaan konsep tersebut, maka hakim dikonsepsikan memiliki kedudukan yang objektif dengan cara berpikir yang objektif pula sebab mewakili kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh sebab itu, dalam setiap memeriksa, mengadili, dan menyesesaikan perkara, seorang hakim selain wajib mengikuti peraturan perundang-undangan harus pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.
    Jaksa dan Polisi dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang subjektif pula sebab mewakili kepentingan pemerintah (eksekutif). Untuk itu, bila terjadi pelanggaran hukum (undang-undang), maka jaksa dan polisi diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menindaknya tanpa harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, setiap pelanggaran hukum (undang-undang), maka akan terbuka bagi jaksa dan polisi untuk mengambil tindakan.
    Sedangkan advokat dikonsepsikan memiliki kedudukan yang subjektif dengan cara berpikir yang objektif. Kedudukan subjektif Advokat ini sebab ia mewakili kepentingan masyarakat (klien) untuk membela hak-hak hukumnya. Namun, dalam membela hak-hak hukum tersebut, cara berpikir advokat harus objektif menilainya berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi. Untuk itu, dalam kode etik ditentukan diantaranya, advokat boleh menolak menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya, dilarang memberikan informasi yang menyesatkan dan menjanjikan kemenangan kepada klien.
    Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia
    Cikal bakal organisasi advokat secara nasional bermula dari didirikannya Persatuan Advokat Indonesi (PAI), pada 14 Maret 1963. PAI ini kemudian mengadakan kongres nasional yang kemudian melahirkan Peradin. Dalam perkembangannya, Peradin ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah sebab perjuangannya pada waktu itu dianggap membahayakan kepentingan rezim pemerintah yang sedang berkuasa sehingga munculah organisasi advokat yang disebut Ikadin. Ikadin pun kemudian pecah dan advokat yang kecewa terhadap suksesi kepengurusan Ikadin mendirikan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
    Sejak diberlakukannya UU Advokat pada tanggal 5 April 2003, maka 8 organisasi advokat yaitu IKADIN, IPHI, HAPI, AKHI, AAI, SPI, HKHPM, dan APSI diamanatkan oleh pembentuk undang-undang untuk membentuk suatu organisasi advokat dalam kurun waktu 2 tahun. Untuk itu, dibentuklah Komite Kerja Advokat Indonesia, yang kemudian KKAI ini merumuskan Kode Etik Advokat Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002 dan mendeklarasikan organisasi advokat sebagai organisasi payung advokat di Indonesia yang disebut Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia/Indonesian Advocates Asociation) pada tanggal 21 Desember 2004 yang akta pendiriannya disahkan pada 8 September 2005.
    Peradi tersebutlah yang pada saat ini menyelenggarakan Pendidikan Khusus Pendidikan Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), dan Magang bagi seorang yang berlatar pendidikan tinggi hukum yang berniat untuk menjalankan profesi advokat di Indonesia.
    Sumber: http://budiyana.wordpress.com/2007/10/04/peran-fungsi-dan-perkembangan-organisasi-advokat/

    Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

    Posted by mujiburrahman on May 14, 2010
    Materi Pendidikan diberikan sesuai dengan persyaratan kurikulum yang ditetapkan Komisi Pendidikan Profesi Advokat (KP2A1) PERADI, Para Peserta dibimbing lebih terfokus pada kemahiran berlitigasi untuk menjadi Advokat profesional.
    Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat meliputi:
    1. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat
    2. Kode Etik Profesi Advokat
    3. Sistem Peradilan Indonesia
    4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
    5. Hukum Acara Pidana
    6. Hukum Acara Pengadilan HAM
    7. Argumentasi Hukum (Legal Reasoning)
    8. Hukum Acara Perdata
    9. Hukum Acara Arbitrase dan Alternatif Dispute Resolution (ADR)
    10. Organisasi Perusahaan
    11. Hukum Acara Peradilan TUN
    12. Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial
    13. Hukum Acara Persaingan Usaha
    14. Hukum Acara Peradilan Agama
    15. Hukum Acara Pengadilan Niaga
    16. Perancangan dan Analisa Kontrak
    17. Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan dari segi hukum (Legal Due Diligence)
    18. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum
    19. Teknik Wawancara/Presentasi dengan Calon Klien

    “WABAH SOPHISME” DALAM PENDIDIKAN HUKUM

    Posted by mujiburrahman on May 14, 2010
    Oleh: Hasrul Halili*
    “My point is to raise the issue of conversion in law school. That is, legal education, like any intense and lengthy experience, will cause change in values and moral perspective.”
    (Andrew Moore, Conversion and The Socratic Method in Legal Education: Some Advice for Prospective Law Students, University of Detroit Mercy Law Review Summer 2003)
    /center]
    Siapapun yang pernah belajar sejarah filsafat hampir dipastikan mengenal aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Gorgias, Demosthenes dan Isocrates yang disebut sebagai kaum sophis. Tokoh-tokoh kaum sophis antara lain mengembangkan sebuah retorika atau metode penalaran yang unik tetapi menyesatkan. Murid-murid mereka diminta untuk menyusun materi pidato yang diberi justifikasi ilmiah sesuai dengan keinginannya, padahal terkadang justifikasi tersebut kontradiktif antara satu dengan yang lain. Misalnya, anak didik mereka diminta membuat tugas untuk menyusun pidato argumentatif bahwa keadilan di dunia itu mungkin diwujudkan, tapi setelah itu diminta pula membuat pidato yang menalar bahwa keadilan di dunia tidak mungkin direalisasikan.
    Singkatnya, bagi kaum sophis persepsi tentang kebenaran adalah sesuatu yang bisa dibuat, tergantung bagaimana kita membangun argumentasi ilmiah terhadapnya.
    Socrates – filosof yang disebut Plato sebagai orang yang paling bijaksana di Yunani – mengecam kaum sophis sebagai kelompok yang melakukan “pelacuran intelektual”. Socrates dengan nyinyir mengatakan, jika para pelacur menjual dirinya dengan menggunakan kecantikan, maka kaum sophis melacurkan diri dengan menjual kebijaksanaan (wisdom).
    Walaupun kisah kaum sophis terjadi ribuan tahun yang silam, penulis ingin mengkontekstualisasikannya dengan berbagai fenomena kontemporer. Diantaranya dengan carut marutnya kondisi hukum dan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini penulis mencoba membuat benang merah, bahwa kusut masainya hukum dan peradilan, salah satu faktor pemicunya bisa jadi disebabkan oleh kecenderungan sebagian besar aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) yang berpikir dan bertindak menyerupai kaum sophis.
    Seperti halnya kebiasaan kaum sophis yang suka bermain-main dengan berbagai konsep penting dalam kehidupan, aparat penegak hukum di Indonesia rupanya suka sekali mempermainkan konsepsi tentang kebenaran dan keadilan secara mulur mengkeret karena alasan-alasan yang bersifat pragmatis.
    Ekspresi kecenderungan sophisme aparat penegak hukum di dunia hukum dan peradilan antara lain terlihat dari dianutnya prinsip “maju tak gentar membela yang bayar” dan bukan prinsip “maju tak gentar membela yang benar”. Tak mengherankan, praktek judicial corruption (mafia peradilan) seperti mendapatkan lahan yang subur dalam kecenderungan sophisme aparat penegak hukum.
    Akibatnya, alih-alih menjadi tempat menemukan keadilan, pengadilan malah menjadi altar penjagalan bagi siapapun yang tidak mampu “membeli argumentasi keadilan” versi aparat penegak hukum. Fenomena ini seperti mengingatkan kita kembali kepada “tragedi pengadilan Socrates” ribuan tahun silam, pada saat pragmatisme aparat penegak hukum mengatasi nurani keadilan sejati.
    Seperti diketahui, pikiran-pikiran filsafat Socrates dianggap menyesatkan. Untuk itu ia harus diadili di Mahkamah Heliast. Socrates dinyatakan bersalah – 220 juri menyatakan ia tidak bersalah, 280 yang lain menentangnya – dan dihukum menenggak racun sampai mati.
    Ironisnya, sebagaimana ditulis Alain de Botton dalam “The Consolations  of Philosophy” (2003:38), para juri pengadilan Socrates sebagian besar adalah  para veteran pencari penghasilan tambahan dengan menjadi hakim di pengadilan, tidak pernah memperoleh pelajaran yang memadai tentang tata cara mengambil keputusan serta tidak mempunyai pengalaman yang cukup di bidang hukum.
    ****
    Menarik untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang kecenderungan sophisme di kalangan aparat penegak hukum dengan pendidikan hukum di Indonesia melalui sebuah pandangan kritis, bahwa jangan-jangan kecenderungan semacam ini sebenarnya terpola sejak mereka menjalani fase pendidikan hukum di perguruan tinggi, dimana mereka hanya diajarkan materi perkuliahan tentang kebenaran dan keadilan sebatas “intellectual exercise”, tanpa disertai proses internalisasi nilai bahwa kelak ketika menjadi aparat penegak hukum harus menjadikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagai senjata untuk menegakkan hukum dan bukan untuk mengibuli hukum.
    Jika pandangan kritis ini benar, maka fakultas hukum harus ikut bertanggung jawab terhadap rusaknya situasi hukum dan peradilan di Indonesia, karena telah berkontribusi melahirkan anak-anak didik yang tidak mempunyai kepekaan terhadap keadilan, akibat dibesarkan dengan pola pendidikan ala kaum sophis.
    Persoalannya kemudian, akankah fakultas-fakultas  hukum di Indonesia berbesar hati mengakui dan mau menjadikan pandangan kritis tersebut sebagai bahan otokritik untuk perbaikan metode pembelajaran yang ditradisikan di fakultas hukum selama ini?
    ****
    Tak terasa, tahun demi tahun fase perkuliahan di perguruan tinggi hukum sudah melewati puluhan angkatan (generasi). Ribuan mahasiswa fakultas hukum telah terlahir dari fakultas hukum dan menggeluti profesi hukum. Di tengah maraknya kritik dan sinisme orang terhadap kinerja penegakan hukum, tak berlebihan kiranya jika kita berharap fakultas-fakultas hukum merevitalisasi kembali perannya sebagai lembaga pencetak kader-kader penegak hukum yang reformis, progresif dan visioner.
    Rasanya terlalu getir membayangkan, ribuan mahasiswa baru fakultas hukum yang pada awal memasuki masa perkuliahan terlihat begitu innocent telah berubah menjadi “monster-monster” – dalam profesi sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara – yang mahir memanipulasi konsepsi keadilan dengan bekal penguasaan ilmu hukum yang dimilikinya.
    Untuk merealisasikan harapan ini, maka tidak bisa tidak, metode pendidikan ala kaum sophis harus dikikis habis di fakultas hukum, diganti dengan metode pendidikan yang bisa mengakomodasi tiga target penting dalam proses pendidikan hukum, yaitu, penguasaan aspek pengetahuan (knowledge) hukum, penguasaan aspek ketrampilan (skill) hukum dan penghayatan serta pengamalan aspek nilai-nilai (value) hukum.
    Metode ini tentu saja tidak terlalu susah ditemukan, dirumuskan dan dikembangkan. Mengingat sudah ada beberapa metode pembelajaran hukum yang bisa dijadikan sebagai referensi. Sebutlah misalnya sebagai contoh, Metode Socrates (Socrates Method), yang lazim dipergunakan di fakultas-fakultas hukum di Amerika Serikat.
    Yang jelas, apapun metode pembelajaran yang akan diterapkan, metode tersebut  harus bisa menghantarkan anak didik pada penghayatan nilai-nilai keadilan yang otentik dan kesadaran akan dimensi “liberatif” – meminjam istilah Paulo Freire – dalam setiap proses pendidikan.
    *Dosen sekaligus Direktur Eksekutif
    Pusat Kajian (PUKAT) Korupsi FH UGM.

    Pendidikan Hukum di Indonesia, Perlu Jalan Alternatif

    Posted by mujiburrahman on May 14, 2010
    Sistem Pendidikan HukumHukum merupakan salah satu elemen penting dalam masyarakat. Ia menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Masyarakat bersentuhan dengan hukum tidak saja melalui elemen yang berkaitan dengan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat), namun hukum juga menyentuh wilayah perekonomian atau bisnis. Bahkan sampai pada aspek pribadi seperti urusan pernikahan, perceraian dan pewarisan.
    Tingkat kepercayaan terhadap hukum di Indonesia dapat dikatakan telah mencapai titik anarkis-apatis kritis. Maraknya kasus-kasus besar bernuansa politis yang terkait penguasa saat ini atau masa lalu tidak mencapai penyelesaian. Perhatian masyarakat pun tertuju pada pelaksana serta pelaku dari hukum yang terlibat, yang notabene adalah Sarjana Hukum.
    Hampir semua universitas di Indonesia memiliki Fakultas Hukum. Hal ini dikarenakan “modal” untuk mendirikan Fakultas Hukum relatif lebih murah dibandingkan fakultas lainnya, terutama Fakultas Teknik. Jika satu universitas membuka Fakultas Teknik, setidaknya harus terdapat laboratorium yang lengkap dengan berbagai peralatannya. Sedangkan Fakultas Hukum tidak memerlukan berbagai peralatan yang harga dan bea pengelolaannya cukup mahal.
    Selain itu, permintaan terhadap lulusan Fakultas Hukum dapat dikatakan banyak dan stabil. Di Indonesia hingga saat ini setidaknya terdapat 200 Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Bila setiap tahunnya masing-masing Fakultas Hukum tersebut meluluskan 100 mahasiswa, maka dalam satu tahun ada sekitar 20.000 Sarjana Hukum baru se-Indonesia. Suatu jumlah yang luar biasa. Persoalan yang utama adalah bagaimana menjamin kualitas dari Sarjana Hukum tersebut yang memenuhi kebutuhan atau harapan masyarakat?
    Berbicara soal kualitas Sarjana Hukum, orang dengan seketika akan menunjuk pada Fakultas Hukum sebagai lembaga yang diharapkan mencetak Sarjana Hukum yang berkualitas. Namun, peningkatan kualitas tersebut juga merupakan tanggungjawab para profesi hukum. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan hukum yang ada belum memadai untuk membekali para lulusannya menguasai keahlian praktis profesi hukum.
    Sistem Pendidikan Hukum
    Ekspektasi dari lulusan S-1 Hukum adalah yang memiliki kemampuan yang sama dalam bidang hukum. Suatu kemampuan yang menjadi benang merah atau modal dasar yang sama untuk terjun ke lapangan pekerjaan hukum yang bervariasi, mulai dari profesi yang berkaitan dengan penegak hukum, konsultan, in-house lawyer hingga akademisi atau peneliti sekalipun.
    Namun demikian, beberapa lapangan pekerjaan bagi Sarjana Hukum membutuhan suatu kemahiran hukum tertentu untuk menjalankan profesinya. Bekal dari Fakultas Hukum dinilai belum memadai untuk hal ini. Sehingga, butuh pendidikan lanjutan untuk dapat menjalankan profesi tersebut dengan baik. Meski materi mengenai ini dicoba untuk diakomodir dengan adanya Laboratorium Hukum sebagai sarana pengembangan pendidikan dan latihan kemahiran hukum, namun porsinya masih belum cukup. Materi program ini sifatnya cenderung pengenalan saja terhadap kemahiran hukum. Selain itu, program ini pun belum diimplementasikan secara merata di seluruh Fakultas Hukum yang ada. Sehingga tidak heran bila banyak komentar yang menyatakan lulusan Fakultas Hukum belum siap pakai. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan lanjutan bagi para Sarjana Hukum, sesuai profesi hukum tertentu yang sifatnya intensif.
    Tanggung jawab untuk pendidikan lanjutan ini tidak dapat dibebankan pada Fakultas Hukum saja, namun juga harus dipikul bersama-sama dengan kaum profesional itu sendiri. Mengapa demikian? Pertama, karena Fakultas Hukum sendiri belum mampu mengadakan pendidikan yang memadai untuk hal ini. Dari segi waktu dan kurikulum yang ada, tidak mungkin memadatkan pendidikan profesi dengan pendidikan akademis yang diberikannya dalam waktu kira-kira 4 (empat) tahun. Dari segi sumber daya manusia, sangat mungkin kekurangan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan praktis profesi hukum. Dosen yang ada rata-rata adalah para akademisi, bukan praktisi.
    Alasan kedua mengapa profesional hukum juga dilibatkan, berkaitan dengan pengawasan dan penjagaan terhadap tanggung jawab dari performa profesi hukum oleh kaum profesional hukumnya sendiri. Karena, hanya kaum profesional hukum yang memiliki kapasitas untuk menilai kualitas dari performa profesional hukum serta melakukan pendidikan lanjutan tersebut. Hal lainnya adalah masalah keahlian. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang akan menghasilkan tenaga profesional dalam bidang hukum, maka keahlian tentang pemecahan masalah hukum mutlak diajarkan. Keahlian atau “expertise” ini harus dibedakan pula antara pengertian keahlian sebagai “intelectual capacity”, sebagai “knowledge” dan sebagai “skills”.
    Spesialisasi yang ditempatkan pada jenjang S-1 pendidikan hukum tersebut menurut Pak Boy salah kaprah. Karena pada dasarnya, pendidikan S-1 hukum ditempatkan sebagai basis (core) dari pendidikan hukum. Pada level ini, para Sarjana Hukum memiliki kemampuan (ilmu hukum) yang sama, sebagai bekal untuk terjun ke berbagai bidang profesi hukum. Meskipun setelah jenjang S-1 tersebut ada semacam pendidikan lanjutan atau kedinasan untuk mempersiapkan penguasaan terhadap kemampuan teknis profesinya, yang menjadi tanggung jawab lembaga yang berkaitan dengan profesi hukum tersebut.
    Semua mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan misalnya, mau tak mau harus memperdalam bidang hukum ekonomi. Karena program yang ditawarkan dan dukungan fasilitas serta tenaga pengajarnya difokuskan pada hukum ekonomi. Namun, untung saja, mahasiswa yang kuliah di sana telah sadar bahwa kampus itu berkonsentrasi pada bidang tersebut.
    Wajah hukum memang multidimensi. Pada akhirnya nanti akan diarahkan dalam spesialisasi pada jenjang pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, pendidikan hukum pada jenjang S-1 ditempatkan sebagai core atau dasar pendidikan untuk kemudian dispesialisasikan pada jenjang S-2. Dengan catatan, pada jenjang lanjutan ini terbuka juga untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan S-1 non-hukum. Hanya, mungkin ada penyesuaian dari mata kuliah yang diperoleh sebelumnya.
    Terlepas dari pembidangan hukum yang ada, lebih lanjut Prof. Mardjono menyatakan seharusnya tidak ada penjurusan dalam Fakultas Hukum pada jenjang S-1. Semua mahasiswa mendapatkan dasar-dasar ilmu hukum yang sama-sama diperlukan. Hanya saja pada tahap akhir, sekitar 10-15% ada penekanan dari salah satu bidang tertentu. Hal ini bisa dilakukan pada pembuatan skripsi, misalnya. Salah kaprah yang terjadi selama ini adalah mengenai adanya penjurusan dalam S-1 hukum, yang seolah-olah suatu Fakultas Hukum dinilai “hebat” bila memiliki jurusan yang banyak.
    Padahal, Fakultas Hukum berbeda dengan Fakultas Sastra atau Fakultas Teknik yang memang variasi antar bidang studi di dalamnya berbeda. Misalnya Sastra Arab sangat berbeda dengan Sastra Inggris atau Teknik Mesin dengan Teknik Sipil, Teknik Geodesi, dan sebagainya.
    KurikulumKurikulum Program Sarjana Ilmu Hukum sebenarnya sudah mengalami pembaruan. Yakni dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17/D/0/1993 tanggal 24 Februari 1993. Belakangan SK tersebut diperbarui dengan SK Mendikbud No 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional bagi Program Sarjana Ilmu Hukum pada 9 Desember 1994. Sebelum berlakunya kedua SK tersebut, kurikulum program Sarjana Hukum mengacu pada “kurikulum inti” yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Depdikbud No 30/DJ/Kep/1983 tanggal 27 April 1983.
    Kurikulum inti tersebut lebih berorientasi dan menitikberatkan pada kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Dengan menyitir pendapat Peter Noll yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum sampai sekarang hanyalah tinggal ilmu pengetahuan murni tentang peradilan (Die Rechtswissenschaft ist bis heute eine reine Rechtsprechungswissenschaft geblieden).
    Almarhum Prof. A. Hamid S. Attamimi yang semasa hayatnya pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet RI dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa dari 12 mata kuliah keahlian hukum dalam kurikulum inti tersebut, seluruhnya menunjang fungsi peradilan dan tiga diantaranya menunjang fungsi pemerintahan. Dari 16 mata kuliah pendalaman, 15 diantaranya menunjang fungsi peradilan dan empat dari padanya menunjang fungsi pemerintahan. Apabila kita perhatikan SK Mendikbud yang terakhir, kesan bahwa kurikulum tersebut lebih menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan memang tidak dapat dielakkan.
    Dari 14 mata kuliah keahlian hukum (MKKH) yang diatur SK tersebut misalnya, lebih dari 50 persennya (sekitar 26 SKS dari 47 SKS) secara langsung menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Sedangkan lebih dari 30 persen lainnya (sekitar 18 SKS) secara langsung atau tidak langsung sebenarnya juga menunjang kepentingan fungsi peradilan dan pemerintahan. Terlepas dari pembidangan hukum yang beragam tadi, dapat ditarik satu benang merah, yaitu kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Hukum?
    Kemampuan dasar yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berpikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur? Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.
    Metode Pengajaran
    Salah satu hal yang penting dalam suatu pendidikan adalah metode pengajaran. Karena bagaimana pun baiknya kurikulum dan fasilitas yang dimiliki sebuah Fakultas Hukum, kalau cara menyampaikan materi pada mahasiswanya buruk, bisa jadi mahasiswa akan sulit memahaminya. Metode mengajar yang baik akan mampu merangsang peserta didik untuk mencerna materi dengan baik. Yang tentu saja peserta didik akan lebih cepat paham bahkan akan berusaha memacu nalarnya untuk mengembangkan materi yang telah diterimanya.
    Tokoh-tokoh aliran “sekolah aktif” telah mengembangkan pola-pola metode yang sesuai dengan tuntutan di atas. Ada pola proses, ada pola proyek, ada pola pemecahan masalah, pola konsientisasi, pola dialogis-eksperimental dan lain-lain. Pola-pola ini harus menggantikan pola “sekolah dengar” yang sekarang berlaku umum di Indonesia. Sehubungan dengan metode, Dr. J. Riberu, seorang pengamat pendidikan berpendapat perlunya meninjau kembali sistem evaluasi.
    Selama lebih dari dua dasawarsa, Indonesia menggunakan tes objektif. Tes objektif memiliki keunggulan yang tidak dapat diingkari. Akan tetapi bila disusun kurang baik, yang dilacak hanya daya serap potensi yang bukan potensi utama manusia. Satu kelemahan tes objektif yang tidak disengaja harus diimbangi. Kelemahan itu ialah tes objektif membiasakan peserta didik bereaksi terhadap rangsangan dengan cara yang sudah terarah. Peserta didik disuruh melingkari jawaban yang benar, mencoret yang salah, memadankan hal-hal yang disusun dan dirumuskan orang lain. Cara ini membuat peserta didik lebih reaktif dan pasif daripada proaktif dan kreatif.
    Peserta didik dibiasakan berpikir menurut arah penyusun tes. Berpikir sendiri, mencari alternatif sendiri, berpikir divergen dan inovatif kurang dibina. Oleh karena itu di samping tes objektif harus dikembangkan cara evaluasi yang memberi peluang kepada otoekspresi yaitu ungkapan diri secara mandiri. Otoekspresi merupakan kesempatan peserta didik menggunakan kemampuan-kemampuannya, khususnya nalar menurut “seleranya” sendiri. Esai dapat dijadikan alat pengukur yang merangsang otoekspresi. Ia membantu pemikiran orisinal-kreatif yang begitu diperlukan.
    Hingga saat ini masih banyak perkuliahan di Fakultas Hukum menggunakan metode ceramah sebagai metode utamanya. Kewajiban membaca bahan pustaka dan diskusi masalah hukum di dalam kelas, masih dianggap sebagai sarana tambahan saja. Namun, kewajiban membaca tersebut masih terhambat oleh keterbatasan bahan pustaka dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kemampuan bahasa asing masih belum dikuasai semua mahasiswa Fakultas Hukum. Dan metode diskusi akan efektif jika jumlah mahasiswa dalam satu kelas tidak lebih dari 50 orang.
    Selama ini pada setiap tahunnya Fakultas Hukum menerima mahasiswa tak kurang dari 200-300 mahasiswa, sedangkan ruangan dan dosen yang tersedia cukup minim. Bahkan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada beberapa mata kuliah, dalam satu kelas bisa mencapai 80 orang. Maka dalam perkuliahan banyak terdapat kelas-kelas besar yang hanya mampu menggunakan metode ceramah dalam setiap perkuliahannya. Dengan minimnya diskusi yang efektif, mana mungkin Fakultas Hukum bisa menghasilkan Sarjana Hukum yang siap kerja dan peka terhadap lingkungannya serta mempunyai wawasan dan analisa yang baik?
    Standar Kompetensi Profesi Hukum
    Saat ini, saringan untuk memasuki profesi hukum dinilai buruk oleh beberapa pihak, sehingga tidak mampu menghasilkan para profesional hukum yang berkualitas. Bahkan disinyalir masih terkontaminasi dengan praktek-praktek KKN yang membuat saringan tersebut tidak saja rapuh, namun juga penuh lubang besar. Untuk profesi hakim dan jaksa, proses tersebut relatif sama. Secara umum, proses hingga menjadi hakim atau jaksa adalah dimulai melalui proses rekruitmen menjadi calon hakim atau calon jaksa yang dilanjutkan dengan program pendidikan dan latihan pra-jabatan untuk kemudian ditempatkan di pengadilan atau kejaksaan di Indonesia sebelum secara resmi diangkat menjadi hakim atau jaksa.
    Proses rekruitmen tersebut meliputi melalui proses seleksi secara administratif yang dilanjutkan dengan ujian tertulis. Pada proses inilah yang membuka peluang masuknya calon-calon hakim atau jaksa lewat “jalur khusus” atau “jalur luar biasa”. Ujian standar profesi tersebut dijadikan parameter penilaian kualitas minimal yang harus dimiliki oleh seorang praktisi hukum. Meskipun untuk profesi hukum tertentu nantinya ada pendidikan lanjutan yang sifatnya teknis sesuai profesinya. Pendidikan jenis itu masuk kategori pendidikan kedinasan, misalnya untuk profesi jaksa, hakim, dan pendidikan lanjutan dari organisasi advokat. Hal ini dikemukakan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, pakar hukum yang juga akademisi dan sempat terjun menggodok kurikulum pendidikan tinggi hukum.
    Adanya ujian standar profesi yang baik dan bebas KKN merupakan suatu pemicu yang diharapkan menimbulkan efek domino bagi peningkatan kualitas sarjana hukum. Dengan adanya seleksi yang ketat, secara tidak langsung tercipta standar yang harus dipenuhi oleh para lulusan fakultas hukum. Akibatnya mendorong pihak fakultas untuk meningkatkan kualitas pengajarnya untuk memenuhi standar tersebut, agar lulusannya dapat lolos dari seleksi tersebut. Jumlah lulusannya yang lolos seleksi berbanding lurus dengan prestise dari fakultas hukum tersebut.
    Hal yang serupa dengan seleksi tersebut adalah Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Banyaknya lulusan suatu SMU yang lolos SPMB membuat SMU tersebut menjadi pilihan utama lulusan SLTP. Dengan adanya mekanisme tersebut, diharapkan dapat menghasilkan praktisi hukum yang berkualitas. Karena, lulusan mana pun juga akan menghadapi proses seleksi yang sama. Tentu saja proses seleksi itu juga harus bebas dari KKN.
    Namun demikian, hal tersebut jangan dijadikan sebagai satu-satunya parameter untuk mengukur kualitas pendidikan yang dilakukan suatu fakultas hukum atau Sekolah Tinggi Hukum. Kondisi tersebut harus diimbangi juga dengan perbaikan terhadap kualitas pengajaran di fakultas hukum dalam menghasilkan lulusannya yang berkualitas dan memenuhi tuntutan pasar. Selain dibutuhkan praktisi hukum yang berkualitas, terdapat juga gejala meningkatnya kebutuhan adanya sarjana hukum yang terspesialisasi. Misalnya yang menguasai hukum pajak, hukum bisnis, dan lain-lain.
    Fenomena ini terlihat dengan meningkatnya jumlah permintaan pembukaan Sekolah Tinggi Hukum untuk jenjang strata satu (S-1) kepada Dikti yang khusus, seperti untuk hukum pajak, hukum bisnis, dan sebagainya. Kemampuan Dasar Sarjana HukumTerlepas dari pembidangan hukum yang beragam tadi, dapat ditarik satu benang merah, yaitu kemampuan dasar apa saja yang harus dimiliki oleh seorang Sarjana Hukum?
    Kemampuan dasar yang pertama dan paling penting adalah kemampuan untuk berfikir kritis analitis. Perlu digarisbawahi bahwa belajar hukum bukan menghafal pasal-pasal, namun bagaimana membentuk kerangka berpikir yang kritis sehingga bisa menganalisa persoalan hukum dengan baik. Kemampuan ini yang kemudian berimbas pada kemampuan dasar lainnya yang perlu dimiliki. Seorang sarjana hukum diharapkan untuk memahami asas, prinsip dan ketentuan hukum yang dipelajarinya sehingga memahami latar belakang dan logika dibalik mengapa hal tersebut diatur? Termasuk mengenai kaidah-kaidah dasar hukum acara.
    Kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah harus dapat menerjemahkan konsep sehari-hari atau konsep hukum ke dalam produk hukum. Lalu mereka yang menjalani profesi hukum harus memiliki standar pemberian jasa yang sama. Kemampuan tersebut seharusnya mempunyai standar yang sama secara nasional. Dan dalam satu sistem yang sama pula. Sehingga profesi hukum tersebut hanya dapat diikuti oleh orang-orang pilihan yang telah teruji wawasan, keterampilan dan integritas dirinya. Karena, bagaimana bisa menegakkan hukum yang mengatur semua sendi kehidupan manusia, jika aparat penegak hukumnya tidak mempunyai wawasan, kemampuan dan integritas diri yang baik.
    Pilihan Alternatif
    Terlepas dari carut-marutnya sistem pendidikan di Indonesia, perlu adanya pembenahan sistem pendidikan tinggi hukum. Dan pembenahan itu bukan hanya menjadi tanggungjawab dari Fakultas Hukum saja, tapi menjadi tangung jawab seluruh komunitas hukum, seperti: hakim, jaksa, advokat serta pihak-pihak yang terkait dengan dunia hukum.
    Kalau kita berkiblat pada sistem AS agak rumit. Karena pendidikan hukum di sana jenjangnya setara S-2. Akan banyak pihak yang dirugikan dari kondisi saat ini. Dan kalau berkiblat pada sistem umum yang bersifat akademis belaka, fakultas hukum akan menjadi menara gading yang luhur namun tak mampu berbuat apa-apa di tataran praktis. Sedangkan tuntutan masyarakat menghendaki seorang sarjana hukum yang siap pakai. Padahal, sistem pendidikan S-1 yang ada di Indonesia itu bertujuan untuk mencetak akademisi bukan praktisi.
    Setidaknya yang harus dilakukan fakultas hukum saat ini adalah menyelenggarakan pendidikan hukum akademis dan profesi sekaligus. Ini sebenarnya bukan hal baru mengingat beberapa fakultas hukum pada saat ini telah menyelenggarakan pendidikan hukum profesi, walaupun terbatas pada bidang kenotariatan.
    Namun konsekuensi dari pilihan ini adalah waktu temnpuh studi yang akan lebih lama. Setidaknya akan mirip dengan fakultas kedokteran. Di mana lulusannya yang telah menyelesaikan program S-1 berhak menyandang gelar sarjana, namun belum boleh untuk berpraktek. Untuk itu ia akan menepuh lagi pendidikan lanjutan yang membekalinya dengan keterampilan-keterampilan praktis.
    Kemudian, di mana peran masyarakat hukum lainnya dalam pendidikan tinggi hukum tersebut? Yang paling sederhana peran praktisi hukum tersebut adalah ikut serta mengajar pada program lanjutan tersebut. Selain itu para praktisi melakukan seleksi untuk menyaring para lulusan fakultas hukum untuk menjadi praktisi dalam satu sistem secara nasional. Tentunya harus terbebas dari KKN agar mampu menghasilkan para praktisi hukum yang bukan hanya terampil dan berwawasan luas, tapi juga berintegritas.
    Tulisan ini merupakan hasil wawancara dan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Universitas atmajaya, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan, dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jakarta bersama Herni Siti Nurbayani, Ronald Rofiandri, dan Renny Rawasita.
    Jurnal Hukum JENTERA, edisi Pendidikan Hukum. Oktober 2003
    www.pshk.org/jentera.asp

    Pendidikan Hukum Bernurani

    Posted by mujiburrahman on May 14, 2010
    MELIHAT penyelenggaraan hukum selama beberapa dekade terakhir ini, kita berhak merasa khawatir. Negara hukum Republik Indonesia yang dilahirkan sejak 1945 tidak menjadikan hidup bangsa ini aman, sejahtera, dan bahagia. Negara hukum itu masih dipahami sebagai suatu kehidupan bernegara dan bermasyarkat yang didasarkan pada dan dikendalikan oleh hukum negara.
    Kita cukup mencuplik beberapa contoh, seperti ”Kasus Radju”, ”Kasus Prita” dan ”Kasus Permainan Koin”. Semuanya menyangkut perilaku innocent tanpa mengandung niat jahat (criminal intent) di dalamnya. Radju berkelahi dengan sesama teman, seperti layaknya perkelahian anak-anak.
    Prita Mulyasari hanya ingin curhat kepada sesama ibu rumah tangga lewat e-mail. Lalu, sekelompok anak-anak di Bandara Soekarno-Hatta bermain tebak-tebakan dengan koin dan yang menang mentraktir teman-temannya. Kendatipun perilaku itu bersifat innocent, tetapi itu cukup untuk mengantarkan mereka masuk ke rumah tahanan. Prita kehilangan kontak dengan dua anak yang masih balita. Anak-anak yang masih ingusan itu terganggu sekolahnya.
    Beberapa contoh tersebut sudah cukup mewakili hidup dalam negara hukum yang sebaliknya daripada membahagiakan. Negara hukum bukan lagi rumah yang memberikan keteduhan bagi banyak orang lndonesia. Apakah kita lalu boleh semau kita sendiri dengan mengabaikan hukum? Oh tidak, jauh daripada itu.
    Hukum harus dijalankan atau ditegakkan, tetapi dengan penuh kehati-hatian karena akan mengiris ke dalam daging bangsa ini sendiri. Membaca hukum tidak hanya sebagai teks, tetapi sebagai sesuatu yang penuh kandungan moral. Ini adalah cara berhukum dengan penuh kehati-hatian tersebut. Kalau ingin lebih dipertegas, maka itu adalah cara berhukum dengan akal sehat dan hati nurani.
    Maka konsekuensinya adalah, bahwa para aktor dalam hukum, para penegak hukum, para polisi, hakim dan jaksa tidak boleh menjadikan dirinya sebagai robot atau bagian dari mesin hukum. Mereka seharusnya menjadi ”kaki-tangan” dari sebuah negara hukum yang ingin menjadikan Indonesia menjadi rumah yang menyenangkan dan membahagiakan rakyat.
    Takut Di mana letak kesalahan sehingga alih-alih menjadi orang yang bahagia dengan rumah hukum ini, kita malah menjadi takut kepada hukum? Banyak alasan yang dapat dikemukakan, tetapi saya hanya ingin menyoroti satu saja, yaitu sumber daya manusia (SDM) hukum kita sendiri.
    Contoh kasus-kasus di atas dimulai dari perilaku orang-orang yang menempati satu posisi dan menjalankan suatu fungsi dalam sistem penegakan hukum. Mereka itu bisa polisi, jaksa, dan seterusnya. Dari situlah kejadian dimulai yang akhirnya melahirkan kasus Radju dan lain-lain. Lalu apakah semua kesalahan akan ditimpakan kepada para penegak hukum itu? Tidak juga! Saya kira adalah tidak adil apabila kesalahan ditimpakan seluruhnya kepada mereka.
    SDM penegakan hukum itu bekerja dengan alam pikiran yang ditanamkan ke dalam pikiran mereka selama bertahun-tahun. Di mana? Dalam pendidikan hukum. Dengan demikian sedikit banyak para pendidik juga mempunyai saham dalam membentuk pikiran perilaku para penegak hukum.
    Di seluruh dunia, dan dengan demikian tidak hanya di Indonesia, pendidikan hukum itu lebih diarahkan kepada kapasitas profesional dalam menjalankan hukum. Kepeduliannya adalah untuk menghasilkan para profesional hukum yang laku di pasaran kerja. Perusahaan-perusahaan berebut untuk berburu ”sepuluh terbaik” yang dihasilkan oleh fakultas-fakultas hukum.
    Untuk membahagiakan rakyat? Saya kira tidak, melainkan untuk menjadi sekrup dari mesin perusahaan, Untuk membuat legal opinion dan membela perusahaan manakala terlibat dalam masalah hukum. Kepedulian terhadap aspek kemanusiaan dalam hukum hampir tidak disinggung. Bahkan di Amerika Serikat sekalipun, yang disebut-sebut sebagai ”the champion of democracy and the rule of law”, pendidikan hukumnya lebih berorientasi kepada pendidikan yang mengejar kebendaan semata.
    Keadaan di Amerika Serikat malah menjadi sangat ekstrem, seperti diamati oleh Gerry Spence, seorang advokat senior dan kritikus yang tajam terhadap jalan hukum di negeri itu. Tampilan para lawyer di negeri itu banyak dikritik dan dikeluhkan oleh rakyat. Kritik itu tidak ditujukan pada profesionalitas para lawyer, melainkan pada ketumpulan rasa-perasaan kemanusiaan mereka. Sejak mereka melangkah masuk ke law schools maka rasa kemanusiaan para mahasiswa sudah ditumpulkan dan yang dikejar hanya profesionalitas.
    Tidak ada sikap mengasihi kepada orang-orang yang mendatangi law firms, karena sudah lebih menjadi ”mesin duit” daripada ”mesin penolong”. Para klien yang datang diperlakukan sebagai objek yang dihitung per jam, bukan sebagai orang yang sedang susah dan membutuhkan pertolongan.
    Amerika Serikat boleh disebut sebagai negara yang maju dalam sains dan teknologi, tetapi pendidikan hukumnya tidak baik kita tiru mentah-mentah. Amerika adalah contoh yang bagus dari pendidikan hukum yang tidak bagus.
    Sebaiknya pendidikan hukum di Indonesia menegaskan diri sebagai pendidikan hukum yang bernurani. Tidak baik kalau kita hanya mengembangkan pendidikan hukum berbasis kompetensi, tetapi juga berbasis nurani, seperti mengasihi, empati, kejujuran, dan keberanian.
    Saya berpikir tentang betapa indah apabila para dosen menggunakan waktu barang lima menit pada akhir kuliah untuk menyampaikan kata-kata penutup agar hukum itu jangan dipermainkan, melainkan dijalankan dengan lebih beramanah serta lebih didasarkan perasaan mengasihi dan lain-lain itu.
    Lebih konkret lagi kalau dimasukkan satu mata kuliah baru, yaitu tentang ”Cara Berhukum” yang di dalamnya bermuatan cara berhukum yang dipandu oleh rasa kasih sayang, menolong orang susah, dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu negara hukum kita menjadi rumah yang membahagiakan rakyat dan di belakang hari tidak muncul lagi kasus-kasus seperti Radju, Prita Mulyasari, dan yang sebangsanya. (35)
    —Prof Dr Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang
    Sebaiknya pendidikan hukum di Indonesia menegaskan diri sebagai pendidikan hukum yang bernurani. Tidak baik kalau kita hanya mengembangkan pendidikan hukum berbasis kompetensi, tetapi juga berbasis nurani, seperti mengasihi, empati, kejujuran, dan keberanian.

    KARAKTER HUKUM SERTIFIKAT HAK

    DR. Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, SH.,M.hum
    Uraian berikut dibawah ini diawali dengan pertanyaan hukum apakah ada korelasinya antara karakter hukum sertipikat hak dengan status hukum tanah dan akibat hukumnya. Dalam tinjauan Hukum Administrasi Negara, Sertipikat merupakan dokumen tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pemerinah ( badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ) untuk dipergunakan sebagai tanda bukti hak dan alat pembuktian yang dikeluarkan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah. Bila mana sertipikat dikatakan sebagai suatu dokumen formal suatu surat tanda bukti hak atas tanah, berarti bahwa seseorang atau suatu badan hukum yang memegang sertipikat tanah menunjukan mereka itu mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu[1]. Ketika suatu sertipikat dikonsepkan sebagai suatu alat bukti hak kepemilikan atas tanah maka sertifikat bukan merupakan alat bukti satu – satunya adanya keberadaan hak kepemilikan atas tanah.
    Ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 23 dan 24 PP No. 24 tahun 1997, menunjukan konstruksi hukum yang mensyaratkan adanya alat bukti tertentu yang dapat dijadikan alas hak ( title) yang dapat dipergunakan bagi seseorang atau badan hukum dapat menuntut kepada Negara adanya keberadaan hak atas tanah yang dipegang atau dimiliki. Secara hukum dengan berpegang pada alat bukti ini maka merupakan landasan yuridis guna dapat dipergunakan untuk melegalisasi asetnya untuk dapat diterbitkan sertipikat tanda bukti sekaligus alat bukti kepemilikan hak atas tanah.
    Pertama, instrument yuridis atau alat bukti kepemilikan yang disebut sebagai “hak baru” atas tanah harus dibuktikan dengan “Penetapan pemerintah” yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang apabila hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan. Wujud kontret dari penetapan pemerintah ini adalah Surat Keputusan Pemberian hak kepemilikan atas tanah (SK hak milik, SK HGB, dst); dan atau
    Kedua, akta otentik PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah ) menurut ketentuan hukum termasuk alat bukti kepemilikan hak baru, dimana akte otentik tersebut memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. ( pasal 23 PP No. 24 tahun 1997)
    Ketiga, instrument yuridis tertulis lainnya yang disebut sebagai hak atas tanah yang “lama” ( pasal 24 PP No. 24 tahun 1997), yang diakui keberadaannya oleh hukum sebagai alat bukti tertulis kepemilikan hak atas tanah. Selanjutnya instrument yuridis tentang keberadaan alat bukti kepemilikan tersebut secara terinci diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria ( PMNA)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional ( KBPN ) No. 3 tahun 1997. Didalam pasal 24 PP No. 24 tahun 1997 dan pasal 60 dari PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997, beserta penjelasan pasalnya disebutkan alat bukti kepemilikan lama yakni: grosse/salinan akte eigendom, surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja, surat tanda bukti hak milik yang dikeluarka berdasarkan peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah memenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, petok D / girik, pipil, ketitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 tahun 1961, akta pemindahan hak dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala Adat/desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta pemindahan yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No. 28 tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, risalah lelang, surat penunjukan pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil pemerintah, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kepala kantor PBB dengan disertai alas hak yang dialihkan, lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana di maksud dalam pasal II, VI, dan VII ketentuan konversi. Alat-alat bukti kepemilikan hak ini pada hakekatnya merupakan representasi dari pengakuan dari Negara terhadap hak kepemilikan yang dipunyai oleh warga Negara Indonesia.
    Sebagaimana diketahui bahwa dalam konsep hukum perdata Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara.[2] Hak milik ( property rights ) merupakan suatu hak yang mempunyai hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan dengan hak-hak kepemilikan lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenang atas tanah yang dihaki, secara luas dikatakan oleh Lisa Whitehouseproperty is basic to the social walfare, people seek it, nations war it, and no one can do without it”.[3] Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya ( peralihan hak).[4] Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenai hak milik ini yang mengatakan bahwa: Ownership of property is a natural right and that the purpose of Government is to protect and preserve natural property right.[5] Hak milik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan keharusan bagi negara untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga negaranya. Ajaran maupun teori hak kepemilikan ini yang selanjutnya masuk dalam Konstitusi yang merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H dan 28 G, Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ( UUDNRI 1945). Implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah ( agraria ) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalam UUPA. [6]
    Berkaitan dengan hal tersebut diatas,sebagai konsekuensi yuridisnya maka diatur bahwa terhadap tanah hak yang berasal dari hak lama ( adat ) oleh hukum dilakukan perubahan hukum berdasarkan prinsip pengakuan Negara terhadap hak kepemilikan atas tanah rakyat karena hukum dikonversi sebagai hak-hak yang baru dan jenis-jenis hak atas tanah yang diciptakan oleh UUPA. Pengakuan Negara tersebut memunculkan model sertipikat hak atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat “ Deklaratif” ( declaratoir). Disamping model pengakuan Negara terhadap hak atas tanah rakyat, Negara mengakomodir adanya hak atas tanah yang muncul yang berasal dari status tanah-tanah diluar tanah hak yang dikuasai rakyat ( tanah Negara ). Hak atas tanah ini terbit berdasarkan pada tindakan pemerintah yang berupa “penetapan” atau “ keputusan” hak memunculkan model sertifikat yang berkarakter yuridis yang bersifat “Konstitutif”( Konstitutief). [7]
    Dalam ajaran hukum bahwa yang disebut sebagai suatu ketetapan atau keputusan yang bersifat deklaratif yakni suatu ketetapan atau keputusan yang menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum yang sebetulnya memang telah ada sebelumnya. Utrecht menyebutkan bahwa suatu ketetapan / keputusan deklaratif merupakan ketetapan yang hanya menyatakan yang bersangkutan dapat diberikan haknya karena termasuk golongan ketetapan yang menyatakan hukum ( rechtsvastellende beschikking), sedang yang disebut sebagai ketetapan Konstitutif adalah ketetapan membuat hukum baru ( rechtscheppend).[8] Menurut P. de Haan cs, “ Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat” halaman 30, yang dikutip oleh Philipus M. Hadjon terdapat pengelompokan Beschikking, khusus yang disebut sebagai keputusan deklaratur maupun konstitutif (Rechtsvastellend en rechtsscheppend ) diuraikan bahwa Pada keputusan Tata Usaha Negara deklaratif hubungan hukum pada dasarnya sudah ada. Contoh: akte kelahiran, hak milik atas tanah eks hukum adat. Relevansi praktis dari pembedaan ini berkaitan dengan alat bukti. Keputusan tata usaha Negara deklaratif bukanlah alat bukti mutlak. Adanya hubungan hukum masih mungkin dapat dibuktikan dengan alat bukti lain. Pada keputusan Tata Usaha Negara konstitutif, adanya keputusan tata usaha Negara merupakan syarat mutlak lahirnya hubungan hukum. Contoh: sertifikat HGB, SK pengangkatan sebagai pegawai negeri dan lain-lain; berbeda dengan keputusan tata usaha Negara deklaratif, dalam keputusan tata usaha Negara konstitutif merupakan alat bukti mutlak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan hukum tanpa adanya keputusan tata usaha Negara yang sifatnya konstitutif.[9]
    Ajaran hukum tersebut selaras dengan konsep hukum tanah yang pada prinsipnya yang diatur dalam UUPA bahwa hak kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari:
    1. Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai tanah yang pernah “ terdaftar” dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat ( adat ) yang diakui tanah milik adat dan;
    2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum ( undang-undang) yang berupa Penetapan Pemerintah.[10]
    Kedua kelompok ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pengaturan hukum ketata usahaan pendaftaran dan alat bukti hak atas tanah, serta akibat hukum yang ditimbulkan bila terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanahnya.
    Pertama, Hak kepemilikan atas tanah yang lahir karena Penetapan Pemerintah ( istilah lain dari keputusan pemberian hak ) sesuai dengan ajaran ilmu hukum dan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA maupun peraturan pelaksanaannya dilahirkan berdasarkan pada suatu tindakan atau perbuatan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan pemberian hak milik. Dalam konteks ini hubungan hukum antara subyek dan obyek secara yuridis belum ada. Hubungan yang terjadi antara subyek dan obyek hanya sekedar hubungan penguasaan secara fisik ( possession ). Secara hukum baru ada setelah adanya Keputusan Penetapan Hak Kepemilikan atas tanah dan selanjutnya berdasarkan keputusan atau ketetapan hak inilah yang menjadi dasar alas hak pendaftaran hak dan terbitnya sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif. Ciri khas dari model ketetapan atau keputusan pemberian atas tanah dan yang melahirkan sertifikat yang bersifat konstitutif berasal dari obyek tanah yang berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau “tanah Negara”.[11]
    Pengaturan lebih lanjut terhadap keputusan pemberian hak atas tanah yang berstatus tanah negara ini dapat terbaca dalam beberapa peraturan perundangan antara lain: Keppres No. 32 tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, Peraturan Menteri Dalam Negeri ( PMDN) No. 5 tahun 1973, Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, yo. PMDN No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Pemberian Hak Atas Tanah. Peraturan ini dicabut oleh PMNA /KBPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yo. PMNA/ KBPN No. 3 tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Keseluruhan bentuk atau macam sebutan tanah-tanah negara merupakan obyek dari keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konstitutif, dimana untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut diperlukan suatu permohonan kepada negara dan apabila persyaratan dianggap telah memenuhi dan permohonan dikabulkan maka Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berwenang untuk itu melakukan tindakan hukum berupa menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada pemohon. Dengan adanya Keputusan tersebut muncul hubungan hukum antara obyek ( tanah negara ) dengan subyek yaitu seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan hak atas tanah negara tersebut dan sejak saat dikeluarkan keputusan tersebut maka terbit Hak kepemilikan Atas Tanah yang bersangkutan. Dengan catatan bahwa yang bersangkutan memenuhi segala persayaratan yang ditentukan didalam keputusan tersebut. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka hak tersebut menjadi “ batal “ dengan sendirinya dan tanahnya kembali dikuasai oleh negara atau menjadi tanah negara kembali. Dengan perkataan lain bahwa Karakter khas yang muncul dari tanah – tanah yang berstatus tanah negara yang oleh negara yang diberikan sesuatu hak atas tanah adalah:
    (1) sebelum terbit sertifikat hak atas tanah yang dipergunakan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah, akan didahului dengan adanya tindakan hukum dari pemerintah yang dalam hal ini kewenangannya dilimpahkan kepada Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang diwujudkan dalam Keputusan berbentuk “ Surat Keputusan” ( SK) pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan haknya;
    (2) didalam ketetapan yang berupa suatu keputusan pemberian hak tersebut selalu ada persyaratan-persyaratan baik berupa persyaratan umum maupun khusus maupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan, dengan akibat hukum “ batal” dengan sendirinya apabila persyaratan dan atau kewajiban tidak dipenuhi oleh mereka yang mengajukan permohonan hak atas tanah yang bersangkutan.
    Gambar 4. Skema pendaftaran Sertifikat berkarakter yuridis bersifat Konstitutif.
    clip_image001
    Kedua, hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak barat maupun hak adat ( terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakui keberadaannya yang oleh UUPA diubah kedalam bentuk baru ( konversi ) jenis-jenis hak ciptaan UUPA. Pengakuan negara dan perubahan kepada hak baru dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan atas tanah yang ada dituangkan kedalam bentuk penegasan, dan Sesuai dengan ajaran hukum penegasan semacam ini disebut sebagai suatu keputusan yang dalam wujud konkretnya berupa keputusan penegasan (deklaratif). Dalam model keputusan deklaratif ini syarat adanya keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakan syarat mutlak adanya hubungan hukum antara subyek dan obyeknya pada dasarnya telah ada. Hubungan hukum antara subyek dan obyeknya dapat dibuktikan dengan alat bukti keperdataan tertulis yang lain ( PP No. 24 tahun 1997 yo. PMNA/ KBPN No. 3 Tahun 1997). Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi UUPA, PMA No. 2 tahun 1960 tentang Pelaksana beberapa ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Yo. PMA No. 5 tahun 1960 dan PMPA No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia, merupakan bentuk adanya pengakuan oleh negara terhadap hak-hak rakyat baik hak kepemilikan yang diatur menurut hukum perdata barat ( BW) maupun hak-hak tanah adat.
    Namun demikian ada karakter hukum yang khas dari ketentuan penegasan konversi hak kepemilikan atas tanah dalam UUPA. Hukum mengatur adanya prinsip-prinsip “Nasionalitas” yang wajib hukumnya harus dipenuhi bagi pemegang hak atas tanah agar dapat memperoleh pengakuan dan penegasan hak atas tanahnya. Maksudnya adalah pengakuan penegasan terhadap hubungan hukum hak kepemilikan atas tanah antara pemegang hak dengan obyeknya diakui oleh negara syaratnya adalah Warga negara Indonesia. Konsekuensi hukum bilamana syarat tersebut tidak dipenuhi maka hubungan hukum hak kepemilikan atas tanah diubah (diturunkan) kepada hak jenis lain dan dalam jangka waktu tertentu dicabut oleh negara, sehingga berdasarkan ketentuan hukum ( UUPA) status hukum obyek tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara ( tanah negara). Untuk hak atas tanah yang berasal dari bekas hak barat ( pasal I ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA): Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 ayat (1) UUPA, yakni harus Warganegara Indonesia sejak 24 september 1960. berdasarkan ketentuan pembuktian kewarganegaraan diberikan waktu 6 (enam ) bulan (pasal 2 PMA No. 2 tahun 1960). Pemegang hak eigendom yang dapat membuktikan kewarga negaraannya maka oleh KKPT ( Kepala Kantor Pendaftaran Tanah ) saat ini Kepala Kantor Pertanahan, eigendomnya dikonversi menjadi hak milik dan tanda bukti kepemilikan hak tersebut dicatat baik pada asli akta maupun didalam salinan aktanya, demikian disebutkan dalam pasal 3 PMA No. 2 tahun 1960.[12] Pencatatan konversi oleh KKPT ini dilaksanakan dengan membubuhi keterangan dengan kata-kata “ Berdasarkan pasal dan ayat ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria dikonversi menjadi: Hak ( isi: milik, guna bangunan, Guna usaha atau pakai) dengan jangka waktu” ( pasal 18 PMA No. 2 tahun 1960). Akibat hukumnya apabila pemegang hak tidak melaporkan status hukum kewarganegaraannya dalam waktu 6 bulan atau tidak dapat membuktikan kepemilikannya maka menurut hukum hak eigendomnya berubah menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun.[13] Dan setelah 20 tahun jika tidak diperbaharui haknya hapus menjadi tanah negara berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1979 yo. PMDN No. 3 tahun 1979. Untuk pengakuan negara terhadap tanah-tanah Adat diatur dalam pasal II dan pasal VII Ketentuan konversi UUPA. Dalam pasal II Ketentuan Konversi berisi hak – hak atas tanah-tanah adat yang memberikan wewenang yang mirip dengan hak milik pasal 21 UUPA dikonversi menjadi hak milik, bilamana memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 UUPA yaitu: hak Agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landrijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir, demikian juga tanah pekulen, sanggan, gogolan yang sifatnya tetap dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh menteri agraria, sejak mulai berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21 UUPA. Mengingat adanya perbedaan karakter tersebut maka sebagai konsekuensi hukumnya akan berbeda pula pada saat terjadi pembatalan bukti kepemilikan hak atas tanahnya yang menjadi alas atau dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut.
    Skema pendaftaran Sertipikat yang berkarakter yuridis bersifat Deklaratif.
    clip_image002
    KARAKTER HUKUM KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA.
    Didalam ilmu hukum bahwa suatu “keputusan” dikatakan sah menurut hukum ( rechsmatig ) apabila keputusan tersebut memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dengan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan oleh hukum maka keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum ( rechtskrach ) untuk dilaksanakan. sebaliknya apabila suatu keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan maka menurut hukum ketetapan atau keputusan tersebut menjadi “ tidak sah” yang berakibat hukum menjadi “ batal” ( nietig ). Menurut Van der Pot, ada 4 syarat yang harus di penuhi agar ketetapam administrasi sebagai ketetapan sah dan apabila salah satunya tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan administrasi tersebut menjadi ketetapan tidak sah: 1. bevoedgheid ( kewenangan ) organ administrasi yang membuat keputusan; 2. geen juridische gebreken in de wilsvorming ( tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak ); 3. vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah diketapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.[14] Philipus M. Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah. Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut obyek ketetapan atau keputusan tidak ada “ Error in re”. [15] selanjutnya dijelaskan bahwa istilah keabsahan adalah terjemahan dari istilah Belanda “ rechtmatigheid” ( van bestuur). Rechtmatigheid = legalitas = legality. Ruang lingkup keabsahan meliputi : 1. wewenang; 2. prosedur; 3. Substansi. Butir 1 dan 2 ( wewenang dan substansi ) merupakan landasan bagi legalitas formal. Atas dasar legalitas formal lahirlah asas presumptio iustae causa. Atas dasar asas itulah ketentuan pasal 67 ayat (1) UU. No. 5 Th. 1986 menyatakan: Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Tata Usaha negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. [16]
    Sebaliknya Berdasarkan hukum suatu keputusan yang tidak memenuhi elemen atau syarat dapat dikatakan bahwa keputusan mengandung kekurangan juridis dalam pembuatannya, sehingga keputusan tersebut merupakan suatu keputusan menjadi tidak sah. E. Utrecht, mengatakan:suatu ketetapan yang mengandung kekurangan tidak selalu merupakan ketetapan atau keputusan yang tidak sah. Ada ketetapan yang mengandung kekurangan tetap merupakan ketetapan sah. Menurutnya pada umumnya tergantung pada hal apakah syarat yang tidak dipenuhi itu merupakan bestaansvoorwaarde atau tidak untuk adanya ketetapan itu. ( bestaansvoorwaarde= syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu ada; kalau syarat tidak dipenuhi maka sesuatu itu (dianggap) tidak ada.[17]
    Stelinga, mengatakan bahwa suatu ketetapan yang mengandung kekurangan masih dapat diterima sah oleh karena sah tidaknya sesuatu ketetapan yang mengandung kekurangan tergantung pada beratnya kekurangan itu.[18]Menurut Soehino, bahwa yang disebut sebagai ketetapan yang tidak sah bila mengandung kekurangan syarat yang seharusnya dipenuhi dalam pembuatan ketetapan administrasi tersebut.[19] Dengan adanya kekurangan syarat yang seharusnya dipenuhi dapat berakibat hukum batalnya ketetapan tersebut. Disamping batal atau dapat dibatalkan ketetapan tersebut dimungkinkan bahwa ketetapan tersebut dicabut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan. Masih berkaitan dengan ketetapan yang mempunyai kekurangan yuridis, van der Wel, berpendapat agak berbeda sebagaimana yang dikutip oleh Bachsan Mustafa dalam bukunya:
    Suatu ketetapan yang menetapkan sesuatu yang sungguh-sungguh tidak mungkin dapat dilaksanakan dapat dianggap batal sama sekali. Mengenai ketetapan-ketetapan yang lainnya kita harus melihat apakah kekurangan yang bersangkutan adalah kekurangan “ esensial” atau kekurangan yang “ bukan esensial”, kekurangan yang bukan yang esensial tidak dapat mempengaruhi berlakunya ketetapan. Mengenai kekurangan esensial harus dilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu dirasakan begitu berat sehingga ketetapan yang bersangkutan sebetulnya tidak berupa ketetapan, maka ketetapan yang bersangkutan itu dapat dianggap batal sama sekali.
    Apabila kekurangan itu tidak begitu berat, maka ketetapan yang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subyek hukum yang mempunyai alat untuk menggugat berlakunya ketetapan itu ( misalnya dalam bandingan).[20]
    E.Utrecht berkomentar bahwa dia dapat menerima pembagian kekurangan ketetapan kedalam kekurangan yang esensial ( inti) dan yang bukan yang esensial. Namun kandungan kekurangan tersebut harus dilihat secara kasuistis yang penting bahwa keputusan Administrasi negara adalah pemanfaatan / kegunaannya ( doelmatigheid) lebih penting dari pada sesuai tidaknya dengan hukum positif ( rechtsmatigheid). [21]
    Untuk mengetahui suatu keputusan itu mempunyai kekurangan yang masuk dalam ranah kekurangan yang esensial atau yang bukan esensial, sehingga ketetapan tersebut menjadi sah atau tidak sah. Apabila mengikuti teorinya van der Pot, maka ada 4 syarat yakni: dibuat oleh Badan atau pejabat yang berwenang, tidak boleh adanya kekurangan yuridis, berhubungan dengan bentuk ( vorm) dan prosedur, serta isi dan tujuan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Atau sebagaimana disampaikan oleh Philipus M. Hadjon ada 3 aspek yang penting yakni: Wewenang, Prosedur dan substansi untuk dapat dikatakan sahnya ketetapan atau keputusan.
    Didalam Hukum Administrasi bahwa ketetapan tidak sah akan berakibat batal ketetapan tersebut, dapat dibedakan 3 ( tiga ) jenis pembatalan suatu ketetapan tidak sah yaitu: pertama, ketetapan yang batal karena hukum ( nietigheid van rechtswege); kedua, ketetapan yang batal ( nietig, juga: batal absolut, absoluut nietig); ketiga, ketetapan yang dapat dibatalkan ( vernietigbaar).[22]
    Keputusan yang “ batal demi hukum” adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat suatu perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menyatakan batalnya ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan.bagi hukum dianggap tidak ada ( dihapus ) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya.[23] Namun Utrecht sendiri menjelaskan dalam catatat kaki bukunya, bahwa hal ini jarang sekali terjadi namun ada atau dengan kata-kata “ satu dua hal”. [24] yang maksudnya bahwa sebetulnya Utrecht mempunyai pendapat secara umum bahwa batal karena hukum suatu ketetapan tidak secara otomatis artinya diperlukan suatu tindakan pembatalan dari Pengadilan maupun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Selanjutnya suatu ketetapan yang “Batal” ( nietig) merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan yang berakibat suatu perbuatan dianggap tidak pernah ada [25] yang disebut juga sebagai “ Absoluut nietig”.[26] Selanjutnya pengertian “ dapat dibatalkan” ( vernietigbaar) merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum Badan atau Tata Usaha Negara yang dalam pengertian dapat dibatalkan karena diketahui perbuatan itu mengandung kekurangan. Perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau oleh suatu badan pemerintah lain yang berkompeten ( pembatalan diadakan karena pembuatan tersebut mengandung sesuatu kekurangan ). Bagi hukum, perbuatan tersebut ada sampai waktu pembatalannya, menjadi sah ( terkecuali dalam hal undang-undang menyebut beberapa bagian akibat itu tidak sah). Setelah pembatalan maka perbuatan itu tidak ada dan – bila mungkin – diusahakan supaya akibat yang telah terjadi itu semuanya atau sebagiannya hapus.[27] Dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan keputusan yang dapat dibatalkan ( vernietigbaar) yaitu Suatu keputusan baru dapat dinyatakan batal setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkan, dan pembatalan tidak berlaku surut. Jadi bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap sah sampai dikeluarkan keputusan pembatalan ( ex-nunc) kecuali undang-undang menentukan lain.
    Gambar 6. Tabel perbedaan Batal ( Nietig), batal demi hukum ( van rechts wege nietig) dan dapat dibatalkan ( vernietigbaar).
    No
    URAIAN
    NIETIG
    VAN RECHTS WEGE NIETIG
    VERNIETIGBAAR
    1.
    Sejak kapan batal
    Ex tunc*
    Ex tunc
    Ex nunc*
    2.
    Tindakan pembatalan
    Dengan putusan/keputusan
    Sifat putusan/ keputusan:
    Konstatering/ deklaratif
    Tanpa perlu ada putusan / keputusan
    Mutlak harus ada putusan / keputusan
    Sifat putusan/ keputusan:
    Konstitutif
    Sumber: Philipus M. Hadjon, Pengertian dasar tentang tindak Pemerintahan, Copy-Perc&stensil Jumali, Surabaya, 1985, h. 25.
    Selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukum adalah sebab atau alasan pembatalan atau batalnya suatu ketetapan atau keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran hukum bahwa suatu keputusan ( beschikking ) dikatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, seperti yang diajukan van der Pot ada 4 syarat fundamental:
    1. Bevoedgheid ( kewenangan) organ Administrasi negara yang membuat keputusan;
    2. Geen juridische gebreken in de wilsvorming ( tidak ada kekurangan yuridis dalam pembentukan kehendak );
    3. Vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuat menurut tatacara yang telah ditetapkan;
    4. Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.[28]
    Philipus M. Hadjon mengutarakan bahwa wewenang, prosedur dan substansi, ketiga aspek hukum tersebut merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakan suatu ketetapan atau keputusan tersebut sah menurut hukum. Pertama, aspek wewenang dalam hal ini artinya bahwa pejabat yang mengeluarkan ketetapan tersebut memang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu; kedua, aspek prosedur, berarti bahwa ketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tatacara yang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah; ketiga, aspek substansi, artinya menyangkut obyek ketetapan atau keputusan tidak ada “ Error in re”.[29] Hal ini selaras dengan hukum Acara yang di atur didalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya diubah ( sebagian ) oleh UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986, menetapkan bahwa Seseorang atau Badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun dasar alasan gugatan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) nya, isinya menyatakan bahwa alasan gugatan yang digunakan adalah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi ( penjelasan pasal), penyalahgunaan wewenang ( de tournament de pouvoir) dan larangan berbuat sewenang-wenang. Adapun rumusan lengkapnya pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut:
    (3) seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
    (4) alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
    a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah digunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud yang diberikannya wewenang tersebut;
    c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan atau tidak keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak keputusan tersebut.
    Dengan demikian bahwa dalam hukum acara pasal 53 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986, merupakan dasar dari alasan untuk menggugat ( Beroepsgronden) seseorang atau badan hukum perdata dan sekaligus pengujian oleh hakim pengadilan terhadap keputusan Tata usaha Negara ( KTUN) sebagai berikut:
    Pertama, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya bilama dicermati dalam penjelasan otentik dari pasal ini memberikan penjelasan tentang pengertian “ bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuyaitu:
    1. Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural atau formal;
    2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansi;
    3. Bahwa keputusan Tata usaha Negara dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang tidak berwenang dan apabila tidak berwenang dikaitkan dengan kompetensi Jabatan maka dimungkinkan ada tiga macam bentuk tidak berwenang ( onbevoegdheid) yaitu: onbevoegdheid ratione materiae ( menyangkut kompetensi absolute), onbevoegdheid ratione loci ( kompetensi relative) dan onbevoegdheid ratione temporis ( tidak berwenang dari segi waktu).
    Kedua, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut yang dikenal dengan sebutan “ penyalahgunaan wewenang” ( de tournament de pouvoir). Menurut Philipus M. Hadjon, alasan yang dikemukakan dalam penjelasan otentik ini dalam prakteknya sulit di buktikan karenanya jarang digunakan. Oleh karena itu dalam gugatan sering menggunakan dasar seperti tersebut dalam butir 3.[30]
    Ketiga, dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa dasar pembatalan sering disebutkan “ larangan berbuat sewenang-wenang” ( willekeur) merupakan konsep yang sulit diukur. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:
    Larangan berbuat sewenang-wenang justru membuat rumusan yang operasional – terukur menjadi sulit / tidak terukur. Kalau kita bandingkan dengan ketentuan Wet AROB di Belanda, nampaknya disatu pihak ada kesamaan untuk huruf a,b,c, sedangkan huruf d tidak terdapat dalam pasal 53 ayat 2.[31]
    Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 ini diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004, terutama dalam ayat (2) b dan c, yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan tindakan larangan berbuat sewenang – wenang, bagaimana diatur dalam pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004, berbunyi:
    (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
    (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
    a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
    Gambar 7. Tabel alasan menjadi dasar keputusan tidak sah / dibatalkan
    Van der Pot
    Philipus M.Hadjon
    UU No 5 tahun 1986
    Pasal 53 (2), yo. UU No. 9 tahun 2004
    Akibat hukum
    1. Bevoedgheid;
    2. geen juridische gebreken in de wilsvorming;
    3. vorm dan procedure;
    4. isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar
    1. Aspek wewenang;
    2. Aspek prosedur;
    3. Aspek substansi
    1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku: bersifat Wewenang, Prosedur, Substansi;
    2. bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik
    Tidak sah atau batal
    Sesuai dengan ajaran hukum dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 tahun 1986 yo. UU No. 9 tahun 2004, maka bilamana suatu keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat wewenang, prosedur dan substansi, keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang ditemukan oleh Peradilan dalam pertimbangan hukumnya, menjadi dasar untuk putusan pengadilan menyatakan tidak sah atau batal keputusan Tata Usaha Negara tersebut.
    Sesuai dengan konsep hukum/ ajaran hukum dan ketentuan pertanahan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan sumber hukum dan alat bukti dari lahirnya sertifikat hak atas tanah yang berkarakter yang bersifat Konstitutif, dengan demikian maka bilamana terjadi persengketaan berkaitan dengan kepemilikan hak atas masuk dalam kompetensi absolut dari pengadilan tata usaha negara yang mana alat bukti keputusan Tata Usaha Negara tersebut terbitnya yang berkaitan dengan adanya cacat dalam aspek wewenang, prosedur dan substansi yang menjadi titik tolak dalam beracara dan tuntutan pembatalannya. Berbeda dengan sertifikat hak atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat deklaratif, sesuai dengan sumber dasar hak kepemilikan atas tanah yang exsistensinya diakui oleh negara sehingga dalam proses persengketaan hukumnya berada diwilayah Peradilan umum, dimana bukti perolehan kepemilikan keperdataan dan obyek gugatannya yang ditimbulkan berkaitan dengan keabsahan dari aspek kesepakatan, kecakapan, obyek dan kausa tertentu yang menjadi dasar gugatan dan proses pembuktian di peradilan umum tersebut.
    5. Penutup.
    Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka yang akan menjadi isu sentral yang hendak dikaji dalam kajian penulisan disertasi ini adalah pembatalan sertifikat oleh Peradilan dan akibat hukum terhadap sertifikat hak atas tanah, yang dilatar belakangi adanya ketidak pastian hukum dan kepastian hak disebabkan karena masih banyaknya sengketa tanah dimana sertifikat hak atas tanah oleh pengadilan diputus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan. Salah satu kelemahan dari disebabkan hukum tanah nasional yang dibangun berdasarkan pada konsepsi pengakuan hak Negara terhadap hak yang ada dan sistem pendaftaran tanah yang mengenal adanya alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang lain selain sertifikat hak atas tanah. Konsep pengakuan negara dan sistem pendaftaran tanah berakibat pada karakteristik khas dari sertifikat yang mana konstruksi hukum dari sertifikat hak atas tanah yang terbit dikenal adanya sertifikat dengan karakter yuridis yang bersifat Konstitutif maupun terdapat sertifikat yang bersifat deklaratif. Konstruksi hukum dari karakteristik sertifikat hak atas tanah tersebut membawa konsekuensi hukum terhadap bentuk sengketanya, badan Peradilan yang menangani perkaranya dan akibat hukum yang berbeda pula satu dengan yang lain bilamana terjadi eksekusi pelaksanaan hukum terhadap putusan pengadilan baik terhadap hak kepemilikan atas tanahnya maupun terhadap status hukum obyek tanahnya.

    [1] Boedi Harsono, Beberapa analisis tentang hukum agrarian, bagian 3, Era study Club, Jakarta, 1980, h. 1.
    [2] Lihat L.B. Curzon, LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain, 1999, h. 8-9. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing; a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel; an exclusive right to control an economic good; an aggregate of rights guaranteed and protected by the government; everything which is the subject of ownership; a social institution whereby people regulate the acquisitionand use of the resources of our environment according to a system of roles; a concept that refers to the rights, obligations, priveileges and restrictions that govern the relations of men with respect to things of value.
    [3] Lihat, Jesse Dukemenier, Property, Gilbert Law Summaries, 1991-1992, h. i.
    [4] Lihat Hari Chand, Modern Jurisprudence, International Law Book series, Kuala Lumpur, 1994, h. 261.
    [5] John Locke “ second treatise on Government”, 1689, dikutip oleh Rock Deborah, Property Law & Human Rights, First Published, Blackstone Press Limited Aldine Place, London, 2001, h. 3.
    [6] Pengaturan hak kepemilikan atas tanah termasuk kedalam Hukum administrasi adalah merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan, perintah dan keputusan-keputusan ( body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies). Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paull, Minn, West Publishing Co, 1993, h. 29.
    [7] Istilah “beschikking”“ ada yang menterjemahkan sebagai “keputusan” atau “ketetapan”demikian juga dengan sebutan “ Tata Usaha Negara” ada yang mempergunakan “ Administrasi Negara”. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 ; menurut Kuncoro Purbopranoto, istilah “ Beschikking” ( Belanda ) atau “ Acte administrative” ( Perancis), atau “ verwaltungsakt” ( Jerman). diintrudusir oleh van der Pot dan van Vollenhoven. Kuncoro Purbopratoto, Beberapa Catatan tentang hukum peradilan Administrasi negara dan hukum pemerintah, Alumni, Bandung, 1978, h. 45; Namun istilah Beschikking menurut Utrecht dan Sjachran Basah, lebih tepat diterjemahkan sebagai “ Ketetapan”. sebagaimana yang dikatakan: Berbagai pengertian ketetapan yang dilontarkan oleh para ahli dan setelah membandingkan serta mengkajinya, maka penulis berpendirian bahwa ketetapan adalah keputusan tertulis administrasi Negara, yang mempunyai akibat hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan ( dalam arti kata sempit).Sjachran Basah, Existensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, h. 13.
    [8] E Utrecht, Op.cit, h. 184-185.
    [9] lihat Philipus M. Hadjon, et.al, h. 143-146.
    [10] Istilah “Penetapan Pemerintah “yang dipakai dalam pasal 23 PP No. 24 tahun 1997. penetapan Pemerintah adalah keputusan Tata Usaha Negara, dalam istilah lain adalah keputusan pemberian hak ( surat keputusan ) yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini BPN ( Badan Pertanahan Nasional)
    [11] Penyebutan tanah Negara sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara sebelum berlakunya UUPA sudah diintrudusir Di dalam PP No. 8 tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, didalam pasal 1 huruf a, disebutkan bahwa “ tanah Negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara” pengertian ini sebetulnya secara filosofi mengacu pada konsep “ domein verklaring”. Dalam penjelasan umum UUPA tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Didalam konsep historis, tanah negara berarti sebagai tanah miliknya Negara atau Raja. Dalam konsep ini semua tanah yang ada merupakan hak milik ( domein ) dari Raja jadi tidak ada yang namanya hak milik rakyat, dimana rakyat diposisikan sebagai penyewa atau penggarap. Dalam konsep pemerintahan Hindia Belanda asas Domein verklaring yang dinyatakan di dalam pasal 1 “ Agrarisch besluit” dikenal adanya dua macam status tanah yaitu: pertama, tanah milik ( domein) Negara, yang sepenuhnya dikuasai oleh negara ( Vrijlandsdomein) dan tanah negara yang diatasnya ada penguasaan rakyat misalnya tanah-tanah adat ( on vrijlandsdomein).dan; kedua, tanah hak milik ( eigendom ), dimana diatas tanah tersebut sudah ada atau dilekati dengan sesuatu hak. Setelah lahir UUPA dikenal adanya beberapa jenis klasifikasi yang disebut tanah negara antara lain:
    1. tanah negara bebas yaitu merupakan tanah yang mana diatastanah tersebut belum ada hak atas tanah yang melekat yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut “ Vrij lands Domein”, (tanah-tanah “ Timbul” “ Aanslibbing” ) termasuk seperti tanah yang berasal dari endapan Lumpur di tepi pantai atau sungai.
    2. tanah negara bekas hak barat atau yang lazim dalam praktek pertanahan disebut “ tanah ex barat”. Yang masuk dalam kategori ini adalah tanah bekas hak yang dihapuskan oleh peraturan perundangan seperti “ Tanah – tanah Partikulir” dengan UU No. 1 tahun 1958, tanah Erfpacht pertanian kecil oleh ketentuan konversi UUPA. Tanah bekas hak barat yang terkena ketentuan Keppres No. 32 tahun 1979, Termasuk didalam kategori ini adalah tanah-tanah hak yang bersifat sementara ( berjangka waktu) telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang atau diperbaharui kembali.
    3. Tanah negara bekas tanah hak. yang dilepaskan oleh pemegang haknya kepada negara secara sukarela karena maksud tertentu. Seperti tanah hak yang dibebaskan oleh negara untuk tujuan kepentingan umum.
    [12] Pasal 3 PMA No. 2 tahun 1960: Hak-hak eigendom yang pemiliknya terbukti berkewarganegaraan Indonesia tunggal dicatat oleh K.K.P.T., baik pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai telah dikonversi menjadi hak milik.
    [13] pasal 4 PMA No. 2 tahun 1960 sebagai berikut: Hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak dating pada K.K.P.T. atau yang pemiliknya tidak dapat membuktikan, bahwa ia kewarganegaraan Indonesia tunggal, oleh K.K.P.T. dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak-guna-bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun.
    [14] Sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon, Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan, Copy - Percetakan & stensil Djumali, Surabaya, 1985, h. 8-9;
    [15] Lihat Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2005, h. 83
    [16] Philipus M. Hadjon, dalam makalah: Tolok Ukur Keabsahan Tindak Pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara, makalah yang disampaikan pada penyelenggaraan – House legal Training Hukum Administrasi dan PTUN, tanggal 19-29 Juli 2004, h. 1; lihat pula sebagaimana dikutip oleh Soehino, Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara, Liberty, Bandung, h. 102-119.
    [17] E. Utrecht, Op. cit, h. 108.
    [18] E. Utrecht, loc. Cit.
    [19] Soehino, Op. cit, h. 100.
    [20] Bachsan Mustafa, Op. cit, h. 92
    [21] Bachsan Mustafa, Ibid, 92.
    [22] E. Utrecht, Op. cit, h. 109.
    [23] E. Utrecht, Ibid, h. 111.
    [24] Ibid, h. 110
    [25] Dalam bukunya, Utrecht memberikan contoh A. mengadakan perjanjian dengan B. perjanjian itu diadakan pada tanggal 1 Pebruari 1954. pada tanggal 1 april 1954 oleh hakim diadakan pembatalan ( vernietiging) perjanjian itu, karena mengandung beberapa kekurangan “essentieel” ( perjanjian itu tidak memuat beberapa essentialia) ( pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu bagi hukum dianggap tidak pernah ada, jadi, akibat perjanjian itu dengan sendirinya bagi hukum dianggap tidak pernah ada. Segala sesuatu yang karena perjanjian itu diadakan antara 1 Pebruari 1954 dan tanggal 1 April 1954 harus dihapuskan, atau dengan kata lain: status hukum kedua belah pihak pada tangal 1 april harus dikembalikan pada status hukum mereka sebelum tanggal 1 pebruari 1954, seakan-akan perjanjian itu tidak pernah diadakan. Jadi, seluruh akibat perjanjian itu dihapuskan. Oleh sebab itu “ batal” dapat juga disebut “ batal mutlak” ( absoluut nietig). Utrecht, loc. Cit.
    [26] Lihat Utrecht, loc.cit
    [27] E. Utrecht, Ibid, h. 111.
    *catatan: Ex tunc, secara harfiah berarti sejak waktu ( dulu) itu, dalam konteks ini ex tunc berarti perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada; sedang Ex nunc, secara harfiah berarti sejak saat sekarang. Dalam konteks ini, ex nunc berarti perbuatan dan akibat dianggap ada sampai saat pembatalannya.
    [28] Lihat dalam Philipus M. Hadjon, Ibid, h. 8.
    [29] Lihat Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Op. cit, , h. 83
    [30] Philipus M. Hadjon, et.al, Op. cit, h. 327
    [31] Philipus M. Hadjon, Ibid, 327